Pengamat Ingatkan Pemerintah Jangan Perluas Sektor Hapus Tagih Kredit

Ilustrasi petani menanam padi. (Dok. Freepik)

Pengamat menilai, keputusan pemerintah untuk membatasi hanya sektor UMKM yang boleh ikut program hapus tagih di bank BUMN sudah tepat.

Direktur Program INDEF Eisha Maghfiruha Rachbini mengatakan, pemerintah sebaiknya tidak menambah sektor UMKM yang bisa mendapat insentif tersebut. Pasalnya, langkah ini dapat menciptakan moral hazard.

“Nanti malah moral hazard bahwa nanti kelompok yang lain berharap untuk mendapatkan penghapusan utang ini dan ini sebenarnya bisa berbahaya,” ungkap Eisha dalam Power Lunch CNBC Indonesia, Selasa, (19/11/2024).

Alih-alih menambah sektor, pemerintah diminta untuk memastikan agar kebijakan ini berjalan dengan baik. Hal ini termasuk merumuskan ketentuan teknis untuk kebijakan ini.

“Apakah nanti ini akan berjalan setelah 6 bulan dari ini ya, diberlakukan kemarin? apakah para debitur tadi menerima penghapusan hak tagih tersebut bisa mendapatkan kesempatan kembali untuk mendapatkan pinjaman tersebut?” tandasnya.

Peneliti INDEF ini menekankan agar penghapusan tagihan kredit macet kelompok tersebut dapat memberi dampak untuk mendorong perekonomian Indonesia.

Eks Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode 2017-2022 Wimboh Santoso menilai, pemilihan ini dikarenakan sektor tersebut menyumbang porsi paling besar. Para pelaku UMKM di sektor itu pun paling banyak terkena dampak force majeure.

“Biasanya yang kena dampak karena mungkin bencana, mungkin karena post major lainnya, itulah yang paling banyak,” ungkap Wimboh dalam Power Lunch, CNBC Indonesia (Selasa, 19/11/2024).

Adapun dalam PP 47/2024, diatur bahwa piutang macet di bank yang dapat dihapus tagih adalah milik debitur UMKM. Nilai pokok piutang yang bisa dihapus tagih paling banyak Rp500 juta per debitur. 

Kredit macet tersebut juga setidaknya sudah dihapus buku minimal lima tahun pada saat PP 47/2024 berlaku pada 5 November 2024. Kredit yang boleh dihapus tagih adalah pembiayaan macet yang tidak dijamin dengan asuransi atau penjaminan kredit. 

Kredit macet yang dapat dihapus tagih juga tidak diperkenankan memiliki agunan. Apabila memiliki agunan, bank harus memastikan bahwa agunan tersebut tidak memungkinkan untuk dijual atau agunan sudah habis terjual tetapi tidak dapat melunasi kewajiban nasabah. 

Bos BI Tegaskan Ruang Penurunan Suku Bunga Terbatas!

Dewan Gubernur Bank Indonesia dalam Pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur Bulanan Bulan November 2024. (CNBC Indonesia/Arrijal Rachman)

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskan stance atau arah kebijakan bank sentral tetap pro-stabilitas (prostability) dan pro-pertumbuhan (progrowth). Hal ini ditegaskan oleh Perry Wariyo dalam paparan Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulanan, Rabu (20/11/2024).

Kendati tidak berubah, Perry menegaskan fokus utama BI saat ini adalah stabilitas nilai tukar rupiah.

“Jadi stance kami tentu saja masih prostability dan progrowth. Tapi fokusnya stabilitas khususnya mengenai nilai tukar rupiah,” kata Perry.

Selain nilai tukar, BI juga memperhatikan prospek inflasi dan perkembangan data ekonomi serta dinamika yang berkembang. Ke depan, dia memastikan ruang penurunan suku bunga BI terbuka, tetapi peluang sangat bergantung pada aspek-aspek di atas. Kendati terbuka, Perry menegaskan peluang penurunan menjadi terbatas dengan adanya risiko global yang meningkat saat ini.

“Dengan seperti ini ruangannya dulu agak lebar sekarang lebih terbatas jadi sabarnya R-nya lebih banyak, jadi sabarnya R-nya tinggal satu kita turunnya sekarang sabar R-nya makin banyak tapi fokusnya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah,” tegas Perry.

Dalam menjaga stabilitas rupiah, Perry menuturkan BI akan tetap melakukan intervensi pasar valas, optimalisasi SRBI dan pembelian SBN di pasar sekunder.

RUU Tax Amnesty Masuk Prolegnas DPR, Ini Penjelasan Ketua Komisi XI

Infografis: Mulai 1 Januari 2022, Jokowi Beri Tax Amnesty Kedua Kalinya!

Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun mengakui munculnya usulan untuk memasukkan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 bersifat dadakan.

“Tiba-tiba Baleg itu memasukkan dalam Prolegnas long list,” kata dia ditemui di kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kota Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2024).’

Misbakhun mengatakan Komisi XI baru mengetahui adanya usulan itu ketika sedang menggelar rapat dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Senin (18/11/2024) malam. Di hari yang sama, Baleg sedang menggelar rapat kerja dengan perwakilan pemerintah mengenai Prolegnas Prioritas ini.

“Tiba-tiba diberitahu oleh anggota Komisi XI yang ada di Baleg, bahwa ada Prolegnas, dan di long list itu ada tax amnesty,” kata dia.

Mengetahui tentang itu, Misbakhun mengatakan Komisi XI kemudian mengambil inisiatif menjadi pengusul RUU tersebut. Menurut dia, Komisi XI dirasa lebih tepat menjadi pengusul karena memiliki pengalaman membahas mengenai pengampunan pajak dalam tax amnesty yang telah dilakukan pemerintah sebelumnya.

“Kalau kemudian mau dijadikan prolegnas prioritas, maka sebagai Ketua Komisi XI yang selama ini bermitra dengan Menteri Keuangan, yang di dalamnya itu ada Direktorat Jenderal Pajak, maka Komisi XI berinisiatif untuk kemudian mengusulkan itu menjadi prioritas di 2025,” kata dia.

Sebelumnya, DPR telah menyepakati revisi UU 11/2016 tentang tax amnesty masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2025. Ini berarti revisi mengenai UU tax amnesty akan diprioritaskan untuk disahkan pada tahun depan.

Usulan itu pertama kali muncul dalam rapat kerja antara Baleg dengan pemerintah pada Senin, (18/11/2024). Dalam rapat tersebut, awalnya usulan mengenai UU tax amnesty datang dari Baleg. Namun, pada rapat lanjutan malam hari, Komisi XI mengambil inisiatif untuk menjadi pengusul RUU tersebut.

Sebagai catatan, Tax Amnesty telah dilaksanakan sebanyak dua kali, yakni Jilid I periode 2016-2017 dan Jilid II pada 2022. Program Tax Amnesty bertujuan untuk menarik uang dari para wajib pajak yang disinyalir menyimpan aset-asetnya di sejumlah negara suaka pajak. Pemerintah berharap kebijakan ini bisa mengalihkan uang mereka kembali ke Indonesia.

Bos Toyota Was-was! Ungkap Efek Kengerian Ini karena PPN 12%

Ketua Komite Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia Subchan Gatot (kiri) dan Bob Azam (tengah) di Jakarta, Kamis (7/11/2024). (CNBC Indonesia/Ferry Sandi)

Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% di tahun 2025 mendatang membuat industri manufaktur dengan rantai pasok besar seperti otomotif mengencangkan ikat pinggangnya. Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Bob Azam pun mengungkapkan kenaikan biaya secara menyeluruh bisa jauh lebih besar dari hanya kenaikan 1% atau 11% menjadi 12%. Pasalnya kenaikan PPN tersebut bakal membuat rantai pasok mengalami kenaikan harga.

“Otomotif adalah industri yang cukup dalam supply chainnya sampai kepada tier 2 dan tier 3. Jadi kalau kenaikan PPN 1%, dampak multiplier efeknya bisa lebih dari 3-5% kenaikannya, jadi jelas biaya meningkat,” katanya kepada CNBC Indonesia, Senin (18/11/2024).

Akibatnya pabrikan otomotif pun harus berpikir ulang untuk mengubah harga yang bakal diberikan kepada konsumen. Namun, keputusan itu tidak mudah mengingat banyak pabrikan baru yang masuk RI menawarkan harga kompetitif.

“Apakah itu akan di refleksikan dalam harga? Tergantung Policy masing-masing Perusahaan,” kata Bob.

Berdasarkan data yang diterbitkan oleh PricewaterhouseCoopers (PwC), Indonesia masuk jajaran negara dengan pajak pertambahan nilai (PPN) atau value-added tax (VAT) tertinggi di wilayah ASEAN periode 2023-2024. Tarif PPN Indonesia mencapai 11% sejak 1 April 2022, yang dimana sebelumnya sebesar 10%. Dan kini pemerintah bersiap akan menaikkan tarif PPN menjadi 12% tahun depan.

Tarif tersebut akan menyamai tarif PPN Filipina yang kini sebesar 12%. Sementara itu Kamboja dan Vietnam masing-masing sebesar 10%. Kemudian Singapura dengan pajak barang dan pelayanan sebesar 9%.

Dan Malaysia kini masuk jajaran ke 6. Malaysia menaikkan tarif Pajak Layanan dari 6% menjadi 8% pada 1 Maret 2024. Namun, beberapa layanan tetap pada tarif lama 6%. Tarif Pajak Penjualan terpisah untuk sebagian besar barang tetap pada 10%.

Daftar 6 Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Plus Profilnya

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi melantik sejumlah tokoh untuk  masuk dalam struktur kerja lembaganya, di Kantor Komunikasi Presiden di Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2024). (Dok. Presidential Communication Office)

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi melantik enam juru bicara PCO. Pelantikan dilaksanakan di kantor PCO, Gedung Bina Graha, Kota Jakarta Pusat, Senin (18/11/2024).

Berikut adalah daftar jubir PCO beserta profilnya:

1. Philips Vermonte

Philips merupakan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII). Ia juga dikenal sebagai Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS).

Amanah lain yang diemban oleh Philips adalah Ketua Umum Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia periode 2019-2024.

2. Adita Irawati

Adita merupakan mantan juru bicara Kementerian Perhubungan. Amanah itu diembannya sejak Januari 2020 hingga masa jabatan Budi Karya Sumadi selaku menteri perhubungan tuntas Oktober lalu.

Sebelumnya, Adita pernah berkarier di sejumlah perusahaan telekomunikasi. Terakhir adalah Telkomsel di mana Adita menjabat sebagai VP Corporate Communications.

3. Ujang Komarudin

Ujang dikenal sebagai analis politik tanah air. Institusinya adalah Indonesia Political Review di mana dirinya menjabat sebagai direktur eksekutif.

Ujang juga tercatat sebagai dosen tetap di Universitas Al-Azhar Indonesia. Ia mengampu sejumlah mata kuliah seperti studi demokrasi hingga pengantar ilmu politik.

4. Prita Laura

Prita dikenal sebagai mantan presenter berita Metro TV. Kariernya lantas berlanjut sebagai Tenaga Ahli di Kantor Staf Kepresidenan di bawah kepemimpinan Moeldoko.

5. Dedek Prayudi

Dedek Prayudi merupakan politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Ia dikenal dengan sapaan Uki.

Uki merupakan salah satu Wakil Sekretaris Jenderal DPP PSI. Ia juga menjadi kandidat doktor pembangunan sosial dan kesejahteraan di Universitas Gadjah Mada.

6. Hariqo Wibawa Satria

Hariqo merupakan Direktur Eksekutif Komunikonten. Lembaga itu fokus pada pengelolaan komunikasi dan media sosial.

Hariqo juga dikenal sebagai penulis. Salah satu karyanya adalah buku bertajuk “Seni Mengelola Tim Media Sosial”.

Diam-Diam Jakarta Punya Daun ‘Surga’ yang Bikin Cuan, Laku Keras di AS

Tanaman Kratom. (Dok. Detikcom/Rachman)

Kratom, tanaman herbal asal Asia Tenggara, diam-diam menjadi primadona ekspor yang mendulang cuan besar bagi Indonesia, khususnya DKI Jakarta. Dengan popularitas yang terus menanjak di Amerika Serikat (AS), kratom kini menjadi salah satu komoditas yang menjanjikan di pasar internasional.

Tanaman ini dikenal karena manfaatnya dalam pengobatan tradisional, seperti mengatasi nyeri, kecemasan, hingga membantu proses detoksifikasi bagi pengguna opioid. Meskipun di Indonesia sempat menuai kontroversi dan disebut sebagai “narkoba baru,” kratom justru berhasil menembus pasar AS dan berkembang menjadi industri bernilai miliaran dolar.

Data BPS tahun 2023 menunjukkan AS sebagai pengimpor terbesar kratom dari Indonesia, dengan volume mencapai 4.694 ton dan nilai ekspor sekitar US$ 9,15 juta. Selain AS, negara lain seperti India, Jepang, Jerman, dan Republik Ceko juga menjadi tujuan ekspor, meski dengan volume yang lebih kecil, namun tetap menjadi pasar yang menjanjikan.

Sementara berdasarkan data Kementerian Perdagangan (Kemendag), dari seluruh ekspor kratom Indonesia, DKI Jakarta menjadi pemain utama. Kontribusinya mencapai US$ 4,45 juta, atau sekitar 60,75% dari total nilai ekspor. Kalimantan Barat dan Jawa Timur menyusul di posisi kedua dan ketiga dengan kontribusi signifikan. Di pasar luar negeri, Kratom yang diolah menjadi bentuk ekstrak dihargai mencapai US$ 6.000 per kg.

Namun, kratom memiliki tantangan terkait legalitasnya di pasar internasional. Di Amerika Serikat, permintaan kratom terus meningkat meski status legalitasnya masih belum mendapat pengesahan penuh dari Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA). Meskipun demikian, dilansir dari Bloomberg, masyarakat Amerika membeli begitu banyak kratom dan produk berbahan dasar kratom, baik secara online atau di minimarket pom bensin, toko serba ada, toko rokok, dan bar, sehingga menjadi industri senilai US$ 1 miliar.

Sementara di Jepang dan Jerman mengizinkannya dalam penggunaan terbatas. India, dengan kebijakan yang lebih longgar, menjadi salah satu pasar ekspor terbesar. Legalitas yang bervariasi ini menuntut perhatian Indonesia dalam menjaga kualitas produk agar dapat memenuhi standar global yang terus berkembang.

Di dalam negeri, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, dan Jawa Timur adalah provinsi utama yang menopang ekspor kratom, menyumbang hampir seluruh nilai ekspor nasional. Ini menunjukkan pentingnya penguatan hilirisasi di wilayah penghasil untuk memastikan keberlanjutan dan pengembangan lebih lanjut dari komoditas ini.

Ke depan, peningkatan hilirisasi menjadi strategi penting. Dengan teknologi yang terjangkau, produksi kratom dapat diolah menjadi produk turunan bernilai tinggi seperti minuman energi atau bahan baku farmasi.

Peningkatan standar kualitas, sertifikasi keamanan, dan pemahaman akan regulasi di setiap negara tujuan menjadi prioritas agar kratom Indonesia semakin diterima di pasar internasional.

Kratom Indonesia menunjukkan potensi besar sebagai komoditas ekspor yang unik. Dengan mengembangkan industri hilir dan meningkatkan standar produksi, Indonesia dapat memperkuat posisi kratom sebagai salah satu komoditas unggulan yang mampu bersaing di pasar global yang semakin kompetitif.

Menteri PANRB pastikan penataan organisasi Kemenkoinfra terus dipacu

Menteri PANRB pastikan penataan organisasi Kemenkoinfra terus dipacu

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini memastikan penataan organisasi di lingkup Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan terus diakselerasi guna memastikan kinerja kementerian terkait berjalan optimal.

Hal itu disampaikan Rini usai bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Jakarta, Jumat (15/11).

Dia menyebut pendirian kementerian ini menjadi ujung tombak dalam pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia.

“Presiden Prabowo Subianto secara khusus mendirikan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dengan harapan pembangunan infrastruktur yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia, dari Aceh hingga Papua. Kami di Kementerian PANRB siap mendukung harapan itu sesuai dengan tugas dan wewenang kami,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Pertemuan Menteri Rini dan Menko AHY salah satunya fokus membahas pemisahan urusan dua kementerian teknis yang ada di bawah koordinasi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yakni Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Rini menjelaskan dua kementerian teknis tersebut akan menjalankan tugas-tugas yang sebelumnya diemban oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan sejumlah penguatan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 menyebut Menteri PU pada Kementerian PU memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, kecuali fungsi di bidang pengembangan kawasan permukiman.

Sementara, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perumahan dan sub urusan pemerintahan kawasan yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

“Hal yang menjadi pedoman adalah penataan struktur organisasi di kementerian dan lembaga dilakukan secara selektif sesuai kriteria penyederhanaan birokrasi yang tertuang dalam Peraturan Menteri PANRB No. 25/2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi,” ungkapnya.

Sementara terkait pengisian jabatan ASN di kementerian, mantan Sekretaris Kementerian PANRB ini menyebut pengisian jabatan diutamakan mempertimbangkan kompetensi pegawai ASN yang sesuai dengan bidang tugas jabatan dengan memperhatikan tugas fungsi jabatan sebelumnya.

Selain itu, status kepegawaian pegawai ASN dalam pengisian jabatan ASN ditetapkan dalam status mutasi atau penugasan.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan meskipun struktur dan nomenklatur kementerian banyak berubah, program strategis yang sudah berjalan dengan baik akan dilanjutkan dan ditingkatkan.

Dirinya meminta jajarannya agar proses penataan organisasi dan pengisian jabatan ASN tidak boleh mengganggu kinerja dan pelayanan.

“Saya berharap tentunya jajaran bisa bekerja cepat walaupun masih banyak hal yang perlu ditata secara internal. Namun, secara bersamaan saya sudah turun ke lapangan dan berupaya menghadirkan solusi bersama para menteri teknis yang ada di bawah Kemenko ini,” pungkas AHY.

AHY secara khusus juga menyampaikan apresiasinya pada Kementerian PANRB yang terus berupaya mengakselerasi penataan organisasi bagi seluruh kementerian dan lembaga.

Ia berharap kolaborasi ini dapat terus terjalin erat untuk menyukseskan Astacita Presiden dan Wakil Presiden.

Zelenskyy yakini Trump dapat redakan perang Ukraina-Rusia lebih cepat

Zelenskyy yakini Trump dapat redakan perang Ukraina-Rusia lebih cepat

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy meyakini bahwa perang dengan Rusia akan lebih cepat berakhir di bawah kepemimpinan presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump.

Perdamaian amat penting supaya Ukraina tak perlu “merasa harus kehilangan orang-orang terbaiknya karena ketidakadilan yang selama ini dihadapi”, kata Presiden Ukraina dalam wawancara dengan televisi nasional Suspilne, Jumat (15/11).

“Perang pasti akan berakhir walau kita belum tahu kapan. Namun, tentu saja dengan kebijakan pihak yang akan memimpin Gedung Putih, perang akan berakhir lebih awal,” kata Zelenskyy, sebagaimana diwartakan kantor berita Ukrinform.

“Itulah pendekatan mereka, janji mereka kepada masyarakat, dan hal itu sangat penting bagi mereka,” katanya.menambahkan.

Mengenai usulan Trump supaya Ukraina berunding dengan Rusia, Presiden Ukraina itu berkata bahwa pihaknya sudah melakukan begitu banyak negosiasi baik bersama Amerika Serikat di bawah Presiden Trump dan Joe Biden, maupun bersama pemimpin Eropa.

“Dan kami, karena perang ini … membuktikan bahwa retorika ‘diam dan dengarkan’ tak berguna lagi,” kata dia.

Dalam wawancara tersebut, Zelenskyy juga membahas hubungan Ukraina dengan AS dan perbincangan terdahulunya dengan Donald Trump mengenai upaya mengakhiri perang yang berlangsung sejak 2022 tersebut.

“Dia (Trump) telah mendengar nilai dasar yang kami pegang teguh, dan saya belum pernah mendengar penolakan apapun terhadap posisi kami tersebut,” kata Zelenskyy.

Donald Trump, yang mengalahkan calon presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris dalam Pemilu Presiden AS pada 5 November lalu, seringkali mengkritisi dukungan AS terhadap Kyiv dalam perang melawan Rusia.

Ia pun berjanji akan mengakhiri perang tersebut apabila kembali menjadi Presiden AS.

Sumber: Anadolu

Anak SD dan SMP Belajar Coding, Meutya Hafid Mulai Siapkan Kurikulum

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid bertemu dengan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar di Kantor Kemkomdigi, Jakarta, pada Kamis (14/11) siang.

Bahasa pemrograman komputer atau coding akan menjadi mata pelajaran pilihan bagi siswa SD atau SMP. Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan telah membahas rencana tersebut.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan sudah berbicara dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti soal pendidikan coding di SD dan SMP.

“Kemarin sudah ada perbicaraan awal sekali dengan Mendikdasmen. Kami pada prinsipnya betul, seperti yang sudah disampaikan, sudah supaya ada kurikulum terkait coding. Apakah nanti modulnya dibuat bersama,” kata Meutya.

Pendidikan coding dalam kurikulum merupakan pekerjaan rumah (PR) baru dari Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

“Saya kira ini sangat baik dan kemarin saya titip ke Pak Menteri di rapat terakhir kita, ini kalau bisa mungkin di tingkat SD atau SMP mungkin diterapkan juga sekolah pelajaran coding,” kata Gibran dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan di Jakarta, Kamis (14/11/2024).

Dengan mata pelajaran coding di sekolah, ia berharap agar Indonesia emas benar-benar bisa dicapai. Ke depannya, lanjut Gibran, Indonesia akan dipenuhi banyak ahli termasuk coding dan machine learning.

“Jadi jangan sampai kita kalah dengan India. Karena sekali lagi Bapak-Ibu, ya untuk menuju Indonesia emas kita butuh generasi emas. Kita ingin lebih banyak lagi ahli-ahli coding, ahli-ahli AI, ahli-ahli machine learning, dan lain-lainnya,” ucapnya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikasmen) Abdul Mu’ti mengaku sudah mendapat amanat kehadiran mata pelajaran coding di sekolah. Untuk itu, pihaknya akan membahas hal tersebut sebagai langkah pembaruan kurikulum yang akan datang.

“Kami sampaikan dalam rencana kami untuk pembaruan kurikulum yang akan datang itu akan menambahkan mata pelajaran Artificial Intelligence (AI) dan Coding,” kata Abdul dalam kesempatan yang sama.

Namun, mata pelajaran AI dan coding akan bersifat pilihan saja dan dilakukan pada sekolah-sekolah yang mampu melaksanakannya. Alasan mengapa menjadi mata pelajaran pilihan karena dibutuhkan alat-alat yang canggih dan sarana internet yang baik.

“Karena memang itu [mata pelajaran coding dan AI] membutuhkan alat-alat yang canggih, sarana internet yang juga harus bagus dan belum seluruh sekolah kita ini memiliki sarana itu,” terangnya.

Kehadiran mata pelajaran coding dan AI di sekolah diharapkan bisa menjadi jawaban program Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka terkait masalah digitalisasi.

Digitalisasi juga menjadi upaya Kemendikdasmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menyiapkan generasi mendatang.

“Digitalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menyiapkan generasi kita ini untuk lebih bisa bersaing di dunia global dengan terutama dua kemampuan ini selain yang lainnya, tentu saja adalah Artificial Intelligence dan Coding,” pungkasnya.

Jelang Indonesia Vs Jepang Malam ini, Begini Prediksi Erick Thohir

Ketua Umum PSSI Erick Thohir di Kementerian BUMN, Kota Jakarta Pusat. (CNBC Indonesia/Emir Yanwardhana)

Indonesia akan menghadapi Jepang pada matchday 6 Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (15/11/2024) pukul 19.00 WIB. Ditemui di Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Jakarta, Ketua Umum PSSI Erick Thohir melontarkan prediksi jelang laga tersebut.

“Kan poin sebanyak-banyak ya di dua gim ke depan (melawan Jepang dan Arab Saudi pada Selasa 19 November). Kalau hari ini tahu-tahunya menang 2-1 atau menang 1-0, ya kita sembah sujudlah ya,” ujar Erick.

Dalam kesempatan itu, dia menjelaskan kalau saat ini Indonesia berada di posisi paling bawah Grup C dengan raihan tiga poin dari empat pertandingan. Sedangkan Jepang berada di posisi teratas Grup C dengan raihan 10 angka dari empat laga.

“Yang lain sudah lima pertandingan di mana China yang tadinya kalah tiga kali menang dua kali itu sekarang sudah enam poin ranking empat. Bahrain ranking lima dengan lima poin. Artinya dua gim ini untuk mendapatkan poin sebanyak-banyaknya,” kata Erick.

Namun demikian, Menteri Badan Usaha Milik Negara itu mengingatkan kalau ada perbedaan peringkat yang jauh antara kedua negara. Di mana Indonesia berada di peringkat 129, sedangkan Jepang di peringkat 20 besar.

“Dan (Jepang) di Asia itu nomor satu. Ya kita berharap semoga faktor tuan rumah ini bisa membawa sebuah dorongan bantuan kita bisa bermain lebih baik lagi justru tidak menjadi pressure,” ujar Erick.

“Begitu pun melawan Saudi. Kita harapkan ada poin juga karena ini kembali kita sekarang sudah realita memperebutkan ranking tiga dan empat dan di mana poinnya sudah tidak 15 poin lagi. Kalau 15 poin itu kan target di ranking dua, artinya kita harus cari poin paling tidak 12 poin,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Erick mengungkapkan ada antusiasme tinggi para pemain jelang pertandingan. Sebagai contoh Kevin Diks, pemain diaspora terbaru yang bergabung ke dalam skuad.

“Saya lihat dia sebagai pemain senior merangkul dan dia akan berkontribusi. Karena salah satu pemain kita yang bermain di Liga Champions ini kan salah satunya Kevin Diks. Jadi kelasnya di atas. Kita harap konsolidasi maksimal untuk timnas kita,” kata Erick.