
Tarif yang akan diberlakukan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump diperkirakan berdampak besar bagi Indonesia sebagai mitra dagangnya.
Dalam pengumuman sama, nama Indonesia masuk di antara negara-negara yang mendapat bea masuk tinggi selain 10%, bahkan dikenai tarif 32%. Indonesia pun resmi menjadi korban perang dagang Trump.
“Indonesia, Malaysia, Kamboja… Oh coba lihat Kamboja 98%, kita akan membawanya ke 49%. Mereka mengambil keuntungan dari Amerika Serikat,” ujar Trump, dikutip dari CNBC International.
Jika dilihat dari perdagangan AS, neraca perdagangan Paman Sam dengan Indonesia saat ini negatif (defisit) untuk tahun 2024, artinya nilai impor AS dari RI lebih besar daripada nilai ekspor AS ke RI. Dari data Gedung Putih, nilainya minus US$ 18 miliar.
Namun apabila dilihat dari sisi Tanah Air, Indonesia mencatat surplus tak sampai US$17 miliar pada 2024.
Merujuk data Kementerian Perdagangan RI, Indonesia surplus perdagangan sebesar US$14,34 miliar pada Januari-Desember 2024. Defisit tersebut menempatkan Indonesia di peringkat ke-15 dalam daftar negara dengan defisit perdagangan terbesar bagi Negeri Paman Sam.
RI Sangat Bergantung pada AS
Terkhusus dalam hal ekspor-impor, Indonesia memang punya ketergantungan yang sangat jelas terlihat.
Nilai ekspor Indonesia ke AS melonjak hampir 48% dalam lima tahun terakhir dari US$17,84 miliar pada 2019 menjadi US$26,31 miliar pada 2024.
Bagi Indonesia, AS adalah surga ekspor untuk produk tekstil dan rajutan. Selama puluhan tahun, AS menjadi pasar utama produk jersey, rajutan, hingga sepatu.
Nilai ekspor minyak sawit juga melonjak dalam lima tahun terakhir. Produk lain yang diekspor dalam jumlah besar adalah udang dan ikan serta peralatan elektrik.
Begitu pula dalam hal impor, Indonesia tercatat melakukan impor yang cukup besar dengan total hampir US$12 miliar pada 2024 silam.
Komoditas terbesar impor Indonesia dari AS yakni bahan bakar mineral dan minyak, peralatan mekanis, serta buah dan biji penghasil minyak.
Strategi Presiden Prabowo Subianto
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengklaim sudah menyiapkan strategi menangkal dampak kebijakan Presiden AS Donald Trump terkait tarif impor. Menurut Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Noudhy Valdryno ada tiga “Gebrakan besar” yang sudah dilakukan jauh hari untuk menghadapi gejolak.
Noudhy menjelaskan Presiden bahkan sudah merancang berbagai kebijakan strategis itu sejak hari pertama dilantik. Ia mengatakan bahwa ketiga kebijakan ini bersinergi mampu membawa Indonesia tetap tumbuh dan berkembang meskipun dalam situasi disrupsi ekonomi global.
“Dalam menghadapi tantangan global, termasuk kebijakan tarif baru Amerika Serikat, Presiden Prabowo menunjukkan ketajaman melihat dinamika geopolitik. Pemahaman mendalam tentang hubungan internasional dan perdagangan global menjadi kekuatan utama dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia,” kata Noudhy, dalam keterangan resmi.
Kebijakan itu antara lain:
a. Perluasan Mitra Dagang
Noudhy menjelaskan bergabungnya Indonesia dalam aliansi ekonomi BRICS memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional. Menurutnya, keanggotaan Indonesia di BRICS memperkuat berbagai perjanjian dagang multilateral.
Indonesia telah menandatangani perjanjian seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dengan 10 negara ASEAN dan Australia, RRT, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru, yang mencakup 27% perdagangan global, serta aksesi ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) yang mencakup 64% perdagangan global. Termasuk beberapa perjanjian dagang lainnya CP-TPP, IEU-CEPA, dan I-EAEU CEPA.
Selain berbagai perjanjian dagang multilateral, Indonesia juga memiliki perjanjian dagang bilateral dengan Korea, Jepang, Australia, Pakistan, Uni Emirat Arab, Iran, Chile, dan berbagai negara lainnya.
b. Percepatan Hilirisasi Sumber Daya Alam
Menurut Noudhy, pemerintahan Prabowo memprioritaskan kebijakan hilirisasi. Salah satu contoh sukses adalah komoditas nikel. Selain itu Prabowo juga telah meluncurkan Badan Pengelola Investasi Danantara yang diklaim untuk mempercepat hilirisasi Sumber Daya Alam strategis.
“BPI Danantara akan mendanai dan mengelola proyek hilirisasi di sektor-sektor utama seperti mineral, batu bara, minyak bumi, gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan,” katanya.
c. Penguatan Konsumsi Dalam Negeri
Menurut Noudhy Program Makan Bergizi Gratis dan pendirian 80.000 koperasi desa merah putih bertujuan meningkatkan konsumsi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor, serta memperkuat perekonomian domestik. Diharapkan dari program itu dapat mendongkrak konsumsi rumah tangga yang berkontribusi 54% dari PDB Indonesia.
“Dengan memperkuat hubungan dagang internasional, mengoptimalkan potensi sumber daya alam, dan meningkatkan konsumsi dalam negeri, Presiden Prabowo membuktikan bahwa Indonesia dapat tetap tumbuh meskipun di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian,” kata Noudhy.