CHATEAU-MONTBELIARD

Di Tokyo, mahasiswa semester akhir bisa tidur lebih nyenyak. Di Jakarta, lulusan baru justru mulai susah tidur. Di Jepang, 98% lulusan perguruan tinggi langsung diterima kerja. Di Indonesia? Job fair bisa jadi tempat harapan bertabrakan dengan jebakan.

Melansir dari Japan Times, sebanyak 98% lulusan Maret 2025 telah terserap dunia kerja per 1 April 2025, jumlah ini hanya terpaut 0,1 poin dari rekor sepanjang masa. Bukan cuma karena ekonomi Jepang pulih pasca-COVID, tapi karena perusahaan memang berebut tenaga muda. Kekurangan tenaga kerja membuat lulusan baru laku keras.

Sementara itu di Indonesia, 842 ribu sarjana masih menganggur. Bahkan di job fair, mereka berdesakan hanya untuk menemukan lowongan palsu.

Jepang tidak menunggu lulusan mencari pekerjaan. Mereka yang menjemput. Sistem job matching di kampus sudah mapan, dengan perekrutan yang terjadwal secara nasional. Perusahaan datang langsung ke universitas, proses wawancara dilakukan bahkan sebelum wisuda.

Bahkan lulusan jurusan humaniora pun diserap 98,2%, tak kalah dari jurusan sains (97,3%). Tidak ada “jurusan favorit”, karena industri sudah terbiasa melatih, bukan hanya menyaring.

Sebaliknya, di Indonesia, kampus dan dunia kerja seperti dua benua yang belum jembatan. Mahasiswa sibuk IPK, perusahaan sibuk cari pengalaman. Padahal belum sempat lulus, sudah ditanya “minimal 2 tahun pengalaman”.

Belum lagi fenomena “aspirational mismatch”, di mana sarjana merasa “kebesaran gelar” untuk kerja teknis, tapi pekerjaan ideal tak kunjung datang. Di sisi lain, sistem vokasi masih kurang percaya diri, padahal lulusan diploma terbukti lebih stabil dan cepat terserap pasar.

Sementara, kisah terbaru di suatu job fair di Jakarta, yang datang bukan hanya rekrutmen, melainkan juga jebakan. Penipuan berkedok lowongan kerja palsu kini mengintai di tiap notifikasi email dan WhatsApp, menunggu saat lengah dari mereka yang mulai putus asa.

Seperti kisah Andi dan Yudha, dua anak muda yang ditemui CNBC Indonesia dalam job fair, mereka nyaris jadi korban. Rp800 ribu, Rp500 ribu, bahkan hanya Rp20 ribu pun dipatok sebagai “biaya administrasi” semua berujung nihil, yang tersisa hanya rasa dibodohi

Kuncinya sebetulnya ada di satu kata: sistemik. Di Jepang, pemerintah, kampus, dan industri membentuk ekosistem penciptaan kerja. Di Indonesia, masing-masing jalan sendiri-sendiri. Kurikulum lambat bertransformasi, industri minim pelatihan, dan pemerintah masih sibuk pasang banner program tanpa menyentuh jantung persoalan.

Jika Indonesia ingin bonus demografi bukan jadi bencana, maka inspirasi dari Jepang bukan soal budaya kerja keras semata, tapi tentang desain sistem kerja yang adil, adaptif, dan aktif menjemput talentabukan menunggu sambil menyaring.

Ukraina meluncurkan sekitar 300 serangan drone ke sejumlah wilayah Rusia termasuk Ibu Kota Moskow, Rabu (28/5/2025). Serangan ini dilancarkan sesaat setelah Rusia melancarkan serangan pesawat nirawak terbesar hari Senin lalu.

Kementerian Pertahanan Rusia menyebut bahwa sistem pertahanan udara mereka telah menghancurkan atau mencegat total 296 drone udara Ukraina yang diluncurkan secara serentak ke berbagai wilayah di negara itu.

Akibat serangan ke Moskow ini, Badan Transportasi Penerbangan Federal mengatakan pembatasan telah diberlakukan di tiga bandara kota yakni Sheremetyevo, Vnukovo, dan Zhukovsky.

Militer Rusia mengumumkan serangan pesawat nirawak Ukraina hampir setiap hari, tetapi jarang dengan intensitas seperti ini dalam waktu sesingkat itu. Moskow, yang berjarak beberapa ratus kilometer dari perbatasan, tidak sering menjadi sasaran serangan sebesar itu.

Di luar Moskow, 59 pesawat nirawak menargetkan wilayah barat daya Bryansk, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Yang lainnya ditembakkan ke wilayah Kursk, Belgorod, Tula, Oryol, dan Kaluga.

Serbuan pesawat nirawak semalam terjadi setelah Ukraina mengatakan bahwa mereka menghadapi tiga hari serangan pesawat nirawak Rusia yang paling intens sejak Moskow melancarkan serangan militernya pada tahun 2022. Negara pimpinan Presiden Volodymyr Zelensku mengatakan bahwa Rusia meluncurkan lebih dari 900 pesawat nirawak selama tiga hari hingga hari Senin. Tiga belas warga sipil tewas dalam serangan pada hari Minggu, termasuk tiga anak-anak.

Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada hari Selasa bahwa serangannya merupakan respons terhadap serangan pesawat nirawak dan rudal Ukraina yang menyebabkan korban sipil Rusia.

Kas138

Pemerintah terus mematangkan skema pelibatan berbagai pihak dalam program Koperasi Desa Merah Putih. Salah satu yang disebut-sebut akan ikut terlibat adalah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, atau Danantara.

Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menjelaskan, Danantara memiliki posisi penting karena di dalamnya terdapat anggota dari Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara).

“Kan Danantara itu anggotanya juga ada Bank Himbara. Bank Himbara ini kan penyalurannya ya kan pasti ikut terlibat secara tidak langsung Danantara ini, karena kepemilikan Bank Himbara kan sekarang Danantara,” ujar Ferry saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (26/5/2025).

Ferry pun menyebut tidak ada sumber dana lain untuk pembentukan Koperasi Desa Merah Putih selain dari Himbara. Namun, katanya, akan tetap ada alokasi dari negara, tapi hanya untuk pembiayaan investasi.

“Nggak ada (sumber dana lain selain Himbara). Tapi kalau di investasi memang ada dari APBN. Tapi APBN atau APBD itu dari untuk membiayai investasi, bukan modal kerja,” jelasnya.

Ia mencontohkan bahwa kebutuhan dana Rp3 miliar atau lebih untuk pembentukan Koperasi Desa Merah Putih biasanya ditujukan untuk modal kerja. Sementara dana investasi mencakup aspek fisik dan infrastruktur, seperti kantor koperasi.

“Kalau yang Rp3 miliar atau lebih itu kan biaya modal kerja. Investasi ini kan kantor koperasinya di mana,” terang dia.

Karena itu, lanjut Ferry, pemerintah sedang menjajaki pemanfaatan aset-aset milik negara dan daerah agar bisa digunakan untuk mendukung kegiatan koperasi di tingkat desa.

“Makanya kami tadi salah satu keputusan rapat dengan Komisi VI DPR RI adalah bagaimana kita bisa menggunakan aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah provinsi, kabupaten, BUMN, BUMD, atau resi gudang. Itu bisa digunakan untuk kegiatan Koperasi Desa Merah Putih,” katanya.

Bank Indonesia (BI) dan Gubernur People’s Bank of China (PBOC), Pan Gongsheng, menandatangani penguatan Nota Kesepahaman/ Memorandum of Understanding (MoU) untuk mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral.

Penandatanganan ini dilakukan oleh Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok, Li Qiang,

“Nota Kesepahaman ini memperkuat Nota Kesepahaman sebelumnya yang telah ditandatangani oleh kedua bank sentral pada tanggal 30 September 2020,” sebagaiamana disampaikan dalam keterangan resmi, dikutip Minggu, (25/5/2025).

Perjanjian ini pun memperluas cakupan kerja sama penyelesaian mata uang lokal bilateral mencakup transaksi berjalan, transaksi modal, dan transaksi keuangan.

Nota Kesepahaman ini juga melengkapi upaya kerja sama dalam meningkatkan konektivitas pembayaran untuk penggunaan mata uang lokal yang lebih luas dalam transaksi bilateral. Adapun rincian transaksi yang diperkenankan akan dituangkan dalam petunjuk pelaksanaan.

“Nota Kesepahaman ini selanjutnya akan mempromosikan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi dan investasi bilateral serta meningkatkan kerja sama moneteantara kedua negara di pasar moneter dan keuangan,” kata dia.

Selain MOU ini, Pemerintah Indonesia dan China juga telah menyepakati sejumlah nota kesepahaman (MoU) lain guna memperkuat hubungan bilateral di berbagai bidang strategis anatara kedua negara.

Kesepakatan diumumkan usai Presiden Prabowo Subianto setelah menerima kunjungan Perdana Menteri Republik Rakyat China, Li Qiang di Istana Merdeka, Jakarta pada Minggu (25/5/2025).

Berikut 4 Nota Kesepahaman Utama yakni:

• MoU antara Bank Indonesia dan People’s Bank of China mengenai pembentukan kerangka kerja sama untuk mendorong transaksi bilateral dalam mata uang lokal. Oleh Gubernur Bank Indonesia dan Gubernur People’s Bank of China
• MoU antara Dewan Ekonomi Nasional Republik Indonesia dan National Development and Reform Commission Tiongkok mengenai kerja sama dalam kebijakan pembangunan ekonomi. Oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional dan Ketua National Development and Reform Commission Tiongkok.

• MoU antara Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia dan Kementerian Perdagangan RRT mengenai penguatan kerja sama ekonomi di bidang industri dan rantai pasok. Oleh Menko Perekonomian Republik Indonesia dan Menteri Perdagangan RRT
• MoU antara Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia dan Kementerian Perdagangan RRT dan Pemerintah Provinsi Fujian mengenai kerja sama two countries twin park. Oleh Menko Perekonomian Republik Indonesia dan Menteri Perdagangan RRT.

Sejarah Indonesia mencatat beberapa peristiwa pencurian uang besar-besaran. Salah satunya, kasus pencurian uang puluhan miliar yang terjadi 35 tahun sebelum Indonesia merdeka.

Pelakunya adalah A.M Sonneveld. Hidup dia dan istrinya sangat glamor, untuk orang Belanda yang tinggal di Batavia (sekarang Jakarta) pada tahun 1910-an.

Sonneveld tidak pernah kesulitan uang dan bisa berdansa di lantai pesta setiap saat. Hampir setiap malam dia dan istri bolak-balik tempat hiburan malam di pusat kota bernama Societeit Harmoni. Di sana keduanya berpesta dan menikmati sajian mahal tanpa peduli berapa uang yang dihabiskan.

Tiap kali, Sonneveled foya-foya dan hidup mewah, tak ada satupun orang curiga. Sebab semua orang tahu dia memang kaya raya.

Ketika tiba di Batavia, Sonneveld pernah menjadi perwira KNIL alias Tentara Hindia Belanda. Berbagai penugasan dilakukan hingga berhasil penghargaan dari Ratu Belanda.

Setelah pensiun dini, dia lanjut bekerja di bank swasta terbesar, yakni Nederlandsch Indie Escompto Maatschappi. Di sana, dia bertugas sebagai kepala bagian yang mengurusi uang nasabah. Praktis gajinya pun cukup besar.

Atas riwayat pekerjaan demikian semua orang tak menaruh rasa curiga sedikitpun terkait asal-usul kekayaan Sonneveld. Sampai akhirnya, sikap tersebut berubah usai banyak orang membaca pemberitaan media pada awal September 1913.

Di awal bulan September mayoritas koran-koran di Hindia Belanda melaporkan tindakan melanggar hukum pegawai bank di Batavia. Setelah dibaca tuntas pegawai bank tersebut bernama A.MSonneveld.

Harian Deli Courant (5 September 1913), misalnya, menulis kalau pria berusia 45 tahun itu terbukti melakukan pencurian uang nasabah sebesar 122 ribu gulden.

Pembuktian terjadi usai pihak Bank Escompto melakukan investigasi internal terkait transaksi mencurigakan. Dari sini kemudian diketahui, Sonneveld melakukan “permainan kotor.”

Pada 1913, 122 ribu gulden bisa membeli 73 Kg emas sebab diketahui harganya per gram mencapai 1,67 gulden. Artinya, jika dikonversikan ke masa sekarang, maka 73 Kg emas setara Rp87 miliar (1 gram emas: Rp1,2 juta).

Pada sisi lain, Sonneveld ternyata sudah tahu cara kotornya mulai diketahui pihak bank. Maka, jauh sebelum ditetapkan tersangka, dia dan istri sudah kabur terlebih dahulu ke luar kota. Polisi lantas menetapkan keduanya sebagai buronan dan menyebarluaskan deskripsi fisiknya di banyak koran dan tempat.

Laporan de Sumatra Post (6 September 1913) mewartakan secara detail ciri fisik Sonneveld, yakni berkulit coklat, berdarah Belanda, ada bekas luka di pipi kanan dan lutut, dan berusia 45 tahun.

Beruntung, penyebaran informasi berhasil membawa titik terang pelarian pasangan suami istri tersebut. Diketahui, dia ternyata pergi ke Bandung menggunakan kereta api dari Meester Cornelis (kini Jatinegara).

“Polisi mendeteksi dia menyewa mobil dari Meester Cornelis dan pergi ke hotel di Bandung,” tulis pewarta Deli Courant.

Di Bandung, keduanya tak diam dan melanjutkan perjalanan lagi ke Surabaya menggunakan kereta api. Harian Bataviaasch Nieuswblad (7 September 1913) melaporkan, selama perjalanan kereta api, Sonneveld sempat bertemu seorang teman yang bertanya tujuan perjalanannya.

Kepada teman, buronan dari Batavia itu bilang akan pergi ke Hong Kong setibanya di Surabaya. Dalihnya, perjalanan dilakukan untuk studi banding ke Bank Escompto cabang Hong Kong. Meski begitu, temannya tahu bahwa itu hanya bualan semata.

Maka, dia melaporkan cerita ini ke polisi. Alhasil, kepolisian Hindia Belanda bergegas menghubungi polisi Hong Kong. Akhirnya, perjalanan Sonneveld dan istri pun berakhir.

Belum lama menginjakkan kaki di daratan Hong Kong, keduanya langsung diciduk polisi dan diekstradisi ke Hindia Belanda. Disita pula tas berisi sisa-sisa uang pencurian.

Sesampainya di Indonesia, keduanya langsung diadili. Di pengadilan, Sonneveld mengaku melakukan pencurian uang nasabah untuk memenuhi hasrat hidup mewah. Begitu pula istrinya yang mengetahui tindakan suami dan berupaya menutupi.

Sonneveld lantas dihukum 5 tahun penjara. Sementara istri harus berada di hotel prodeo selama 3 bulan.

Kasus Sonneveld kemudian tercatat dalam sejarah sebagai pencurian terbesar di tahun 1910-an.

Pemerintah Amerika Serikat (AS) kembali memperluas tindakan kerasnya terhadap China. Kali ini, bukan hanya melarang chip atau perangkat telekomunikasi tertentu, tetapi juga memblokir seluruh laboratorium pengujian asal China yang selama ini menjadi gerbang masuk produk elektronik ke pasar AS.

Langkah ini diambil melalui keputusan Federal Communications Commission (FCC) yang mengesahkan aturan baru dengan suara bulat 4-0. Aturan tersebut melarang laboratorium asal China yang dianggap memiliki risiko terhadap keamanan nasional AS untuk menguji perangkat elektronik seperti ponsel, kamera, hingga komputer yang akan digunakan di Negeri Paman Sam.

Dalam sistem regulasi AS, semua perangkat elektronik yang beredar harus melalui proses otorisasi FCC. Namun, sekitar 75% pengujian perangkat tersebut dilakukan di laboratorium yang berlokasi di China.

Kini, laboratorium yang memiliki keterkaitan dengan entitas dalam daftar hitam FCC tidak lagi diakui. FCC menilai banyak dari laboratorium ini memiliki hubungan erat dengan Partai Komunis China, perusahaan milik negara, hingga militer China.

“Laboratorium-laboratorium ini menjadi pintu masuk ke infrastruktur telekomunikasi AS,” kata Ketua FCC Brendan Carr, dikutip dari Reuters, Jumat (23/5/2025).

“Tidak sulit membayangkan jika sebuah laboratorium yang tidak independen, bahkan dikendalikan oleh musuh asing, menyetujui perangkat yang tidak aman untuk digunakan di AS,” ujarnya melanjutkan.

Kebijakan ini memperluas langkah sebelumnya pada 2022, di mana FCC telah melarang persetujuan perangkat dari sejumlah perusahaan besar China seperti Huawei, ZTE, Hytera, Hikvision, dan Dahua. Namun kali ini, bukan hanya produknya yang dilarang, tetapi juga sistem sertifikasi dan proses uji produknya yang kini diputus dari China.

Tidak hanya itu, FCC juga tengah membuka konsultasi publik mengenai proposal larangan menyeluruh terhadap semua laboratorium yang berada di China dan negara-negara lain yang dianggap sebagai musuh asing.

Lembaga itu juga mengusulkan kewajiban bagi entitas yang memiliki keterkaitan dengan China atau negara musuh lainnya untuk mengungkapkan seluruh lisensi dan otorisasi mereka dari FCC.

Pada bulan Maret, FCC mengatakan sedang menyelidiki sembilan perusahaan Cina, termasuk Huawei, Hikvision China Mobile, dan China Telecom untuk menentukan apakah mereka berusaha menghindari pembatasan AS.

PT Pertamina (Persero) mengungkapkan rencana perusahaan dalam merespon peningkatan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dari tahun ke tahun.

Wakil Direktur Utama Pertamina Wiko Migantoro mengatakan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun mendatang, pihaknya masih akan meningkatkan produksi BBM dalam negeri untuk bisa memenuhi kebutuhan BBM nasional.

“Dalam rencana 5 tahun kami ke depan kami juga masih mencanangkan peningkatan dari produksi BBM ini,” jelasnya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI, Jakarta, Kamis (22/5/2025).

Pihaknya mencatat, pada tahun 2024 saja, konsumsi BBM Pertamina tercatat mencapai 105 juta kilo liter. Realisasi konsumsi BBM tahun 2024 tersebut terpantau meningkat hingga 4% dibandingkan tahun 2023 lalu yang mencapai 93 juta kilo liter.

“Meskipun banyak dikatakan bahwa alternatif energi banyak masuk, nyatanya memang kebutuhan terhadap BBM ini terus meningkat,” tambah Wiko.

Oleh karena itu, Wiko menyebutkan bahwa pihaknya harus melakukan antisipasi peningkatan konsumsi BBM dalam negeri. Hal itu dilakukan agar pasokan energi untuk RI tetap terjaga.

“Ini harus kita antisipasi dari awal, tidak boleh lengah dengan energi baru supaya pasokan energi ke seluruh negeri ini tetap terjaga dengan sempurna,” tandasnya.

China buka suara soal rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk membuat sistem perlindungan udara Golden Dome. Pernyataan Beijing langsung diutarakan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, dalam jumpa pers Rabu (21/5/2025).

Dalam pernyataannya, Mao menjelaskan bahwa langkah Trump itu dapat merusak stabilitas global. Menurutnya, akan lebih baik bagi AS bila menghentikan proyek perlindungan senilai US4 25 miliar (Rp 410 triliun) itu.

“Ini merusak keseimbangan dan stabilitas strategis global. Tiongkok menyatakan keprihatinan serius atas hal ini. Kami mendesak Amerika Serikat untuk menghentikan pengembangan dan penyebaran sistem pertahanan rudal global sesegera mungkin,” kata Mao dikutip AFP.

Sebelumnya, Trump secara resmi mengumumkan rincian baru dari rencana ambisius sistem pertahanan rudal “Golden Dome”, yang digambarkannya sebagai perisai mutakhir untuk melindungi wilayah AS dari berbagai bentuk serangan misil.

Sistem ini ditargetkan mulai beroperasi dalam waktu tiga tahun ke depan, dengan pendanaan awal sebesar US$25 miliar atau sekitar Rp410 triliun dan potensi total biaya mencapai US$175 miliar atau sekitar Rp2870 triliun.

“Dalam kampanye, saya berjanji kepada rakyat Amerika bahwa saya akan membangun sistem pertahanan rudal tercanggih,” kata Trump dalam konferensi pers di Gedung Putih, Selasa (20/5/2025), dilansir AFP.

Nama Golden Dome terinspirasi dari sistem pertahanan udara Iron Dome milik Israel, yang telah mencegat ribuan roket jarak pendek dan proyektil sejak mulai beroperasi pada 2011. Namun, Trump menekankan bahwa ancaman yang dihadapi Amerika Serikat jauh lebih kompleks dan mencakup berbagai spektrum, tidak seperti senjata jarak pendek yang dihadapi Israel.

Laporan Missile Defense Review tahun 2022 mencatat adanya peningkatan ancaman dari Rusia dan China. Beijing disebut semakin mendekati kemampuan Washington dalam hal teknologi rudal balistik dan hipersonik, sementara Moskow terus memodernisasi sistem rudal jarak jauh antarbenuanya dan mengembangkan rudal presisi berteknologi tinggi.

Dokumen itu juga menyebutkan bahwa ancaman drone-yang telah memainkan peran kunci dalam perang Ukraina-diperkirakan akan terus meningkat. Selain itu, terdapat risiko peluncuran rudal balistik dari Korea Utara dan Iran, serta dari aktor non-negara.

Di tengah hiruk-pikuk pembangunan kota, siapa sangka ada tempat khusus yang disiapkan buat burung-burung supaya bisa makan, bersosialisasi, dan tinggal dengan nyaman. Tempat tersebut adalah Bird Sanctuary di Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) yang hadir sebagai rumah baru bagi berbagai spesies burung, terutama burung laut dan burung pesisir yang menjadikan kawasan ini habitat alami mereka.

Asal tahu saja, Sanctuary ini bukan sekadar ruang terbuka hijau biasa. Tempat ini merupakan bagian dari konsep e-sanctuary yang diterapkan oleh Agung Sedayu Group, di mana lingkungan dibangun dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem.

Landscape Management Director Agung Sedayu Group Ade Yusuf mengatakan, pihaknya memiliki satu program yang disebut Bird Sanctuary. Tempat ini dijadikan sebagai rumah alternatif burung hutan kota Jakarta.

“Di sini sudah ada nativenya, namanya burung-burung pesisir. Jadi burung laut, burung pesisir biasanya di mangrove, tapi itu domain yang berbeda. Karakter Landscape itu kan macem-macem ya, kalau kita bicara Greenbelt ini sebagai alternatif rumah burung hutan kota Jakarta, terutama dari Jakarta Pusat dan Banten,” ungkap dia dalam keterangan tertulis, Selasa (20/5/2025).

Ternyata, bukan hanya Bird Sanctuary yang membuat PIK2 tampil makin hijau. Ada juga proyek revitalisasi Sungai Tahang yang sekarang berubah jadi Greenbelt, sebuah area hijau yang bisa dinikmati semua orang secara cuma-cuma.

Bagi masyarakat yang gemar jogging, olahraga air, atau sekadar duduk santai menikmati angin sepoi-sepoi, tempat ini bakal jadi destinasi favorit baru. Seiring dengan ekosistem yang semakin sehat, maka burung-burung dan satwa liar lainnya juga bisa hidup lebih harmonis.

Di samping itu, kawasan mangrove di PIK2 juga ikut diperbaiki dan dikembangkan sebagai habitat alami bagi berbagai spesies burung dan fauna lainnya. Ini merupakan langkah penting untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan, mengingat hutan mangrove punya peran besar dalam menjaga pesisir dan menjadi tempat berkembang biak bagi banyak spesies.

Secara keseluruhan, kehadiran Bird Sanctuary, Greenbelt, dan kawasan mangrove yang telah diperbaiki adalah bukti nyata bahwa pembangunan kota dan alam bisa berjalan beriringan. Ini bukan hanya sekadar proyek untuk mempercantik kawasan, melainkan sebuah langkah nyata untuk menciptakan ruang hidup yang lebih baik, bukan cuma ditujukan untuk manusia, tetapi juga untuk burung dan satwa lainnya.

Jadi, apabila Anda ingin berkunjung ke PIK2, silakan sempatkan mampir ke Greenbelt. Sambil duduk di sana, Anda bisa melihat burung-burung beterbangan dengan bebas di langit sebagai tanda bahwa keseimbangan alam di kawasan ini benar-benar terjaga.

Pemerintah tengah bersiap menjalankan program pencampuran Bahan Bakar Nabati (BBN) bioetanol ke dalam BBM jenis bensin sebesar 5% (E5). Langkah tersebut dilakukan guna tujuan menekan impor bahan bakar fosil.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi memprediksi bahwa program ini akan mulai berjalan antara tahun 2025 atau 2026. Adapun, regulasi mandatori bioetanol nantinya akan tertuang di dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM.

“Dari sini kita akan mengeluarkan keputusan Menteri. Jadi keputusan Menteri akan terpisah untuk memandatorikan,” kata Eniya dalam acara Coffee Morning CNBC Indonesia, dikutip Senin (19/5/2025).

Namun demikian, ia mengakui bahwa pengembangan bioetanol selama ini mengalami sejumlah hambatan. Salah satunya yakni pungutan bea cukai sekalipun penggunaannya untuk campuran bahan bakar.

Menurut Eniya, meski Peraturan Menteri Keuangan (PMK) telah menetapkan bahwa cukai hanya dikenakan pada minuman beralkohol, namun persoalan muncul pada klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) yang masih berbelit-belit.

“Ini kalau dari PMK sendiri, peraturan Kementerian keuangan itu sudah mengeluarkan, hanya menetapkan cukai itu di minuman saja. Jadi kalau untuk bahan bakar tidak. Tetapi ada sedikit KBLI yang berbelit. Jadi nanti harus di clear kan di nomor KBLI nya,” katanya.

Senada, CEO Pertamina New and Renewable Energy (PNRE), John Anis menilai bahwa bioetanol untuk bahan bakar seharusnya tidak disamakan dengan alkohol untuk konsumsi. Terlebih, selain untuk mengurangi impor, pemanfaatannya ditujukan menekan emisi karbon.

“Ini kan untuk mobil, untuk kendaraan, jadi seharusnya sih sudah pasti penurunan emisi juga, seharusnya lebih straightforward ya bahwa ini dengan administrasi singkat itu bisa segera diberikan exception karena per titik juga,” kata dia.

Menurut dia, dengan dihapuskannya pungutan cukai untuk etanol yang digunakan sebagai bahan bakar akan sangat membantu. Namun ia juga menyarankan agar pihaknya juga mendapat dukungan lain seperti penghapusan PPN untuk bioetanol.

“Pastinya akan membantu tapi kami juga berharap yang lain misalnya PPN, PPN pro, PPN hasil nanti blending-nya juga bisa di-accepted kemudian juga nanti pada saat pembangunan pabrik kan maksimum jadi peralatan-peralatan yang nanti akan diimport, kita berharap juga data keringanan untuk dia masuk. itu sangat membantu, termasuk juga tax holiday atau tax incentive,” katanya.

Di samping itu, John menilai perlunya kebijakan khusus seperti Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) untuk industri bioetanol. Sama halnya yang sudah diterapkan di industri batu bara dan sawit.

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto mengamini diperlukannya dukungan Pemerintah agar proyek pengembangan bioetanol dapat berjalan. Salah satunya melalui penetapan DMO dan DPO.

“Maka sebagaimana juga di batubara untuk keperluan listrik saya kira untuk CPO dan juga tadi molase dan sebagainya untuk etanol saya kira harus ada kebijakan yang aktif. Satu DMO, dua DPO Domestic Price Obligation seperti di batubara, DMO-nya 25%, DPO-nya adalah 70 dolar per ton untuk gar tertinggi,” kata dia.

Menurut Sugeng, pengembangan biofuel memiliki dua fungsi, yakni untuk menekan emisi serta sustainability atau keberlanjutan. Terlebih Indonesia mempunyai komitmen untuk mencapai net zero emission pada 2060.

Fungsi energi dari tanaman tersebut sangat bisa dipakai dalam menggantikan impor BBM untuk kendaraan maupun kebutuhan industri, sehingga bahan bakar menjadi lebih bersih.

“Memang sektor transportasi cukup menyumbang besar dan juga industri nah disinilah peran biodiesel biofuel itu yang sangat penting untuk menggantikan dan untuk mengurangi fossil fuel,” kata Sugeng.

Sedangkan, Direktur Utama PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) atau Sugar Co, Subholding Komoditi Gula PTPN III (Persero) Holding Perkebunan menilai akses pendanaan bagi petani tebu menjadi salah satu kunci utama, agar pengembangan bioetanol di dalam negeri dapat berjalan lancar.

“Pertama kalinya adalah akses pendanaan. Akses pendanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini tentunya harus dipermudah, supaya petani kemudian bergairah untuk melakukan peremajaan ke mereka,” kata dia.

Selain peremajaan, pemerintah juga perlu membenahi perihal varietas tebu yang digunakan oleh petani. Pasalnya, varietas yang banyak digunakan saat ini tidak ideal untuk mencapai produktivitas.

Ia pun optimistis apabila pemerintah dapat membereskan persoalan-persoalan tersebut, maka dalam 2-3 tahun ke depan, produktivitas tebu nasional bisa kembali ke masa kejayaan. Sehingga akan berdampak pada swasembada gula hingga swasembada energi melalui pengembangan bioetanol.