CHATEAU-MONTBELIARD

Produk elektronik seperti televisi memiliki berbagai inovasi yang canggih. Di antaranya adalah teknologi 4K Ultra HD serta OLED yang memberikan gambar tajam dan warna akurat.

Sayangnya, televisi dengan fitur-fitur terbaru ini biasanya dibanderol dengan tinggi. Sehingga, masyarakat perlu berpikir panjang untuk membelinya.

Meski begitu, jangan khawatir karena ada gebyar promo diskon besar-besaran hingga 50% + 20% hadir kembali di Transmart. Apalagi kalau bukan program Transmart Full Day Sale pada Minggu, 26 Januari 2024.

Diskon besar-besaran itu berlaku bagi pelanggan yang menggunakan kartu kredit Bank Mega, kartu kredit Bank Mega Syariah, dan aplikasi Allo Bank, mulai dari toko buka hingga tutup pukul 22.00.

Produk yang digeber diskon saat Transmart Full Day Sale di antaranya barang-barang elektronik misalnya TV LED. Untuk pembelian LED TV 50″ UHD SMART berbagai merek seperti LG, Polytron, Panasonic, Sony, Sharp, Samsung, bisa didapatkan harga sale mulai dari Rp 3,999,200 dari harga normal Rp 6,049,000.

Sementara itu, untuk LED TV 65″ UHD Smart merek LG, Polytron, Panasonic, Sony, Sharp, Samsung, bisa didapatkan dengan harga sale mulai dari Rp 6,799,200 dari harga normal Rp 10,419,000.

Adapun diskon tersebut juga berlaku untuk berbagai produk, mulai dari kebutuhan sehari-hari, sepeda listrik, hingga perlengkapan isi rumah.

Dalam program Transmart Full Day Sale pengunjung bisa menikmati diskon 20% bagi pelanggan yang menggunakan kartu kredit Bank Mega, kartu kredit Bank Mega Syariah, dan aplikasi Allo Bank-Allo Prime termasuk Allo Paylater. Bahkan untuk produk unggulan diskon bisa sampai 50% + 20% tergantung jenis produknya.

Jadi, tunggu apa lagi? segera serbu Transmart Full Day Sale di seluruh gerai Transmart se-Indonesia pada Minggu ini. Jangan sampai ketinggalan!

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) atau BRI akan menyelenggarakan BRI UMKM EXPO(RT) 2025. Ajang ini diharapkan bisa melahirkan local heroes yang berasal dari para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Kegiatan BRI UMKM EXPO(RT) merupakan salah satu program pemberdayaan yang dilakukan BRI dengan tujuan membuat UMKM tidak hanya mampu memasarkan produknya ke pasar lokal, melainkan juga mampu menembus pasar regional termasuk pasar global.

“Diharapkan kegiatan ini dapat menciptakan lokal heroes salah satunya testimoni dari Jalin misalnya seperti apa yang dilakukan dan impactnya ke masyarakat sekitar karena upayanya. Local heroes akan kita kembangkan sehingga banyak pengusaha di daerah akan termotivasi untuk juga melakukan hal yang sama sehingga ke depan banyak produk UMKM yang bisa mengakses pasar global,” ujar Direktur Bisnis Kecil dan Menengah BRI Amam Sukriyanto, Jumat (24/1/2025).

Dia menambahkan, jika local heroes terus bermunculan, maka akan banyak UMKM yang naik kelas dan produk-produknya mampu menembus pasar global. Pada akhirnya, penyerapan tenaga kerja juga mengalami kenaikan.

Menurutnya, peningkatan penyerapan tenaga kerja akan membuat waktu yang tersedia untuk hal-hal yang produktif semakin melimpah. Dengan kata lain, surplus neraca jam kerja Indonesia akan meningkat.

“Tentu kalau kita simpulkan kegiatan UMKM pemberdayaan UMKM ini akan menjadi bagian atraktif dan komitmen BRI mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia sehingga Indonesia bisa lebih cepat keluar dari middle income trap yang sudah 30 tahun kita hadapi. Tentunya ini bagian dari upaya kita mewujudkan visi Indonesia Emas di 2045 nanti,” tandasnya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memproyeksikan bahwa akan ada tambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 443 Giga Watt (GW) hingga tahun 2060.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengungkapkan penambahan kapasitas listrik itu sudah tertuang dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2025-2060.

“Bapak-Ibu Pimpinan Komisi 12 DPR RI yang kami hormati, kapasitas pembangkit listrik diproyeksikan pada tahun 2060 mencapai 443 GW,” jelasnya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XII DPR RI, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

Kelak, dari tambahan kapasitas listrik itu akan didominasi oleh pembangkit listrik energi baru dan terbarukan mencapai 79%. Ditambah lagi akan ada 42% energi yang berasal dari variable renewable energy (VRE).

“Di mana 79% berasal dari EBT, sekitar 42% berasal dari Variable Renewable Energy atau VRE seperti tenaga surya dan angin yang didukung oleh teknologi penyimpanan energi,” bebernya.

Salah satu kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah untuk mendorong tambahan kapasitas listrik di Indonesia adalah dengan memanfaatkan pengembangan pembangkit arus laut, pembangkit nuklir, pembangkit tenaga surya (terapung), pembangkit panas bumi, PLTU batu bara dengan co firing biomassa.

Masih berdasarkan RUKN, dalam jangka waktu 10 tahun alias hingga tahun 2034 mendatang, Indonesia akan menambah kapasitas pembangkit listrik hingga 120 GW.

Detailnya sebesar 71 GW akan disediakan oleh PT PLN (Persero), pemegang wilayah usaha lainnya sebanyak 28 GW, sedangkan 21 GW sisanya akan diserahkan secara fleksibel pada PLN, pemegang wilayah usaha, hingga pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Kepentingan Sendiri (IUPTLS).

“Kebijakan pengembangan transmisi, terutama berfokus pada keandalan untuk evaluasi potensi EBT ke pusat demand dan fleksibel terhadap pertumbuhan pemanfaatan EBT. Selain itu, kebijakan transmisi juga mencakup pengembangan teknologi smart grid dan integrasi sistem interkoneksi untuk meningkatkan efisiensi operasional,” tandasnya.

Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah mengaku belum menerima Surat Keputusan (SK) untuk mengelola Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) yang diberikan oleh pemerintah, dalam hal ini lahan tambang eks PT Adaro Energy.

Hal itu ditegaskan langsung oleh Perwakilan PP Muhammadiyah Syahrial Suandi, usai rapat bersama Badan Legislatif (Baleg) DPR RI, Rabu (22/1/2025). “Sejauh ini kita belum menerima IUP-nya, tapi seperti yang kita ketahui kemarin ini kan informasinya kan bekas PKP2B yang Adaro,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (22/1/2025).

Oleh karena itu, Muhammadiyah masih menunggu konsesi tambang mana yang sekiranya akan diberikan pada pihaknya. Pasca diberikan, kata Syahrial, Muhammadiyah akan menilai sejauh mana aspek teknis, cadangan, hingga infrastruktur konsesi tambang yang akan diberikan untuk pihaknya.

Setelah itu, baru Muhammadiyah akan segera melakukan eksplorasi konsesi tambang tersebut untuk menghitung sebesar apa cadangan batu bara yang bisa ditambang.

“Setelah itu nanti kita coba hitung apakah secara teknologi dan ekonomi, yang dikenal dengan tekno ekonomi, setelah itu kelayakan, itu layak nggak? Layak secara ekonomi, layak secara teknologi,” ungkapnya.

Muhammadiyah juga sedang menyiapkan dokumen komitmen perusahaan, khususnya untuk mendukung reklamasi pasca tambang dan progra, pemberdayaan masyarakat (CSR).

“Semua komponen ini adalah menjadi guidance yang harus diawasi khususnya oleh pemerintah di dalam pelaksanaannya nanti,” tandasnya.

Presiden Donald Trump menandatangani sebuah perintah eksekutif pada Senin (20/1) yang menunda selama 75 hari pemberlakuan larangan TikTok, yang rencana awalnya ditutup pada 19 Januari 2025.

Di sisi lain, Trump menyarankan agar pemerintah Amerika Serikat (AS) dapat mengambil setengah (50%) kepemilikan saham TikTok sebagai imbalan agar aplikasi ini tetap bisa beroperasi di Negeri Paman Sam. 

Layanan video pendek yang digunakan oleh 170 juta orang Amerika ini sempat offline untuk pengguna AS pada Sabtu (18/1), beberapa jam sebelum undang-undang yang menyatakan bahwa TikTok harus dijual oleh pemiliknya yang berasal dari Cina, ByteDance, dengan alasan keamanan nasional berlaku pada Minggu (19/1).

Tak butuh waktu lama, TikTok memulihkan akses keesokan harinya dan berterima kasih kepada Trump karena telah memberikan jaminan kepada TikTok dan mitra bisnisnya bahwa mereka tidak akan menghadapi denda yang besar untuk menjaga aplikasi tetap berjalan.

Aplikasi dan situs web sudah beroperasi pada Senin, tetapi TikTok masih belum tersedia untuk diunduh di toko aplikasi Apple dan Google.

Perintah Trump, yang ditandatangani beberapa jam setelah ia dilantik, meminta agar jaksa dapat memberikan kesempatan kepada pemerintahan Trump yang baru untuk menentukan tindakan yang tepat terkait TikTok.

Perintah eksekutif ini mengakhiri 48 jam manuver hukum dan intrik politik yang membuat jutaan pengguna TikTok merasa sedih dan kemudian kembali senang dengan nasib aplikasi favorit mereka yang berubah dengan cepat.

Hubungan China-AS

Perdebatan mengenai TikTok juga terjadi pada saat yang menegangkan dalam hubungan AS-RRT. Trump mengatakan bahwa ia berniat untuk mengenakan tarif terhadap China, tetapi juga mengindikasikan bahwa ia berharap untuk bisa berkomunikasi langsung dengan pemimpin China.

Sementara itu, pemerintah China memberikan sinyal untuk berdiskusi dengan pemerintah AS demi membuat operasional TikTok aman di negara tersebut. Kementerian Luar Negeri China menegaskan AS harus bersungguh-sungguh mendengarkan suara nalar dan menyediakan lingkungan bisnis yang terbuka, adil, dan tidak diskriminatif bagi entitas pasar dari negara lain.

Menanggapi permintaan Trump agar kepemilikian TikTok di AS sebanyak 50% diberikan ke investor AS, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning mengatakan pada konferensi pers bahwa TikTok telah beroperasi di AS selama bertahun-tahun dan sangat populer di kalangan pengguna AS.

Hal ini telah memainkan peran positif dalam meningkatkan lapangan kerja dan konsumsi AS.

“Jika menyangkut tindakan seperti operasi dan akuisisi bisnis, kami yakin tindakan tersebut harus diputuskan secara independen oleh perusahaan sesuai dengan prinsip pasar,” kata Mao.

Jika hal ini melibatkan perusahaan China, hukum dan peraturan China harus dipatuhi, ia menambahkan.

map4d

TikTok membatalkan penutupan akses aplikasinya di Amerika Serikat (AS). Keputusan itu berkat presiden terpilih Donald Trump yang akan segera dilantik.

Dalam pernyataan di media sosial X, TikTok menyatakan tengah dalam proses pemulihan layanan. Perusahaan juga menyebut Trump memberikan kejelasan dan jaminan tidak akan menghukum platform yang masih menyediakan layanan TikTok.

“Sesuai kesepakatan dengan penyedia layanan, TikTok tengah dalam proses pemulihan layanan,” jelas Tiktok, dikutip Senin (20/1/2025).

“Kami berterima kasih kepada Presiden Trump karena memberikan kejelasan dan jaminan yang diperlukan pada penyedia layanan bahwa tidak akan menghadapi hukuman karena menyajikan Tiktok pada lebih dari 170 juta warga Amerika dan lebih dari 7 juta usaha kecil berkembang,” TikTok menambahkan.

TikTok juga mengatakan pihak perusahaan akan bekerja sama dengan Trump. Tujuannya mencari solusi jangka panjang agar aplikasi berbagi video itu tetap bisa beroperasi di AS>

Berdasarkan aturan pemerintah AS, ByteDance harus menjual TikTok dengan batas waktu 19 Januari 2025. Jika tidak maka aplikasi akan diblokir, termasuk menghukum penyedia layanan jika masih menyajikannya.

Namun mendekati hari itu, belum ada penjualan TikTok. Aplikasi sempat menutup akses pengguna di AS akhir pekan lalu selama 12 jam.

Bukan hanya itu, aplikasi juga dihapus dari toko aplikasi App Store dan Play Store. Namun berdasarkan keterangan beberapa orang pada hari Minggu waktu setempat, mereka bisa mengakses TikTok melalui aplikasi seluler maupun desktop.

Sebelumnya Trump juga mengungkapkan ingin AS bisa memiliki 50% TikTok dalam usaha patungannya. Tujuannya untuk membuat TikTok berada di pihak yang aman dan tetap bisa beroperasi.

Namun ByteDance tetap bersikeras enggan menjual TikTok. Belum jelas bagaimana kelanjutan nasib TikTok di AS di masa depan. Kita tunggu saja!

Pendaftaran beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) resmi dibuka pada Sabtu, (17/1/2025). Momen ini bisa dimanfaatkan bagi masyarakat yang ingin melanjutkan studi dengan beasiswa di luar negeri.

Melansir laman Instagram resmi @lpdp_ri, masa pendaftaran dimulai pada 17 Januari hingga 17 Februari 2025. Bila diterima, masa perkuliahannya dimulai paling cepat pada Juli 2025.

“Ada banyak program baru dan penyesuaian ketentuan yang berbeda dengan seleki tahun sebelumnya. Jangan lupa untuk membaca Buku Panduan,” sebagaimana disebutkan dalam unggahan tersebut.

Adapun Jadwal seleksi beasiswa LPDP 2025 adalah sebagai berikut:

– 17 Januari – 17 Februari: Pendaftaran

– 18 Februari – 6 Maret: Seleksi Administrasi

– 7 Maret: Pengumuman hasil seleksi administrasi

– 8 Maret – 10 maret: pengajuan sanggah hasil seleksi administrasi

– 24 Maret: Pengumuman hasil sanggah seleksi administrasi

– 14 April – 28 April: Seleksi bakat skolastik

– 2 Mei: Pengumuman hasil seleksi bakat skolastik

– 6 Mei – 5 Juni: Selesksi substansi

– 19 Juni Pengumuman hasil seleksi substansi

Melansir laman resmi LPDP Kementerian Keuangan, terdapat beberapa langkah yang harus dipenuhi calon pendaftar LPDP:

1. Melakukan registrasi secara online pada situs web Pendaftaran Beasiswa LPDP: beasiswalpdp.kemenkeu.

2. Melengkapi dan mengunggah seluruh dokumen yang dipersyaratkan pada formulir pendaftaran.

3. Pastikan untuk melakukan submit formulir pendaftaran untuk mendapatkan kode registrasi.

4. Pastikan dokumen pendukung seperti Surat Rekomendasi, Sertifikat, atau dokumen sejenis diterbitkan sesuai ketentuan LPDP.

Berkaca dari tahun 2024, proses seleksi dapat dilakukan secara online, offline, atau gabungan keduanya (hybrid). Hal itu sesuai dengan kebijakan LPDP yang nantinya akan dikomunikasikan lebih lanjut.

Pada formulir pendaftaran, pendaftar harus memilih kota/lokasi seleksi yang disediakan oleh LPDP. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi apabila di kemudian hari proses Seleksi akan dilakukan secara offline atau hybrid.

Hal lain yang perlu diperhatikan bagi calon pendaftar adalah Unconditional Letter of Acceptance (LoA) atau Surat Keterangan Penerimaan Tanpa Syarat (SKP).

SKP sendiri adalah surat resmi dari perguruan tinggi (official admission) yang menyatakan bahwa seseorang telah diterima sebagai mahasiswa di perguruan tinggi tersebut tanpa syarat apa pun, kecuali persyaratan sponsor dana, dokumen fisik ijazah dan transkrip dari studi sebelumnya, dan/atau persyaratan tambahan yang tidak berisiko mengubah status mahasiswa pada program studi yang dituju.

Surat keterangan tersebut meliputi nama lengkap, jenjang studi, program studi, serta lama studi.

Unconditional LoA yang diunggah harus memenuhi kriteria berikut ini:

1. Universitas dan Program Studi harus sesuai dengan salah satu pilihan yang dibuat dalam formulir aplikasi.

2. Penerimaan studi harus mematuhi ketentuan LPDP mengenai jadwal kelas paling awal yang diizinkan.

3. Jika penerimaan kelas yang tercantum pada Unconditional LoA yang diunggah tidak mematuhi ketentuan, pendaftar harus melampirkan Surat Penundaan dari Universitas yang menerbitkan SKP.

4. Apabila pendaftar mengunggah LoA Tanpa Syarat yang tidak memenuhi kriteria LPDP, maka akan dianggap tidak memenuhi persyaratan pendaftaran.

Ingin punya kulkas kualitas terbaik dengan harga terjangkau di awal tahun baru? Langsung saja datang ke Transmart Full Day Sale yang kembali digelar Transmart pada Minggu, 19 Januari 2025.

Adapun produk kulkas yang didiskon dalam program ini yakni kulkas dua pintu untuk berbagai merek. Di antaranya LG, Polytron, Panasonic, Sharp, Sony, dan Samsung. Produk kulkas yang bisa didapatkan pengunjung yakni Kulkas Side By Side 436L dengan harga sale Rp 6,599,200 dari harga normal Rp 9,299,000 untuk di wilayah Pulau Jawa, Bali, dan Lampung.

Sedangkan, untuk luar Pulau Jawa, Bali, dan Lampung, Kulkas Side By Side 436L didiskon seharga Rp 6,999,200 dari harga normal Rp 9,749,000.

Pada program ini pengunjung bisa menikmati diskon 20% bagi pelanggan yang menggunakan kartu kredit Bank Mega, kartu kredit Bank Mega Syariah, dan aplikasi Allo Bank-Allo Prime termasuk Allo Paylater. Bahkan untuk produk unggulan diskon bisa sampai 50% + 20% tergantung jenis produknya.

Jadi, tunggu apa lagi? segera kunjungi Transmart Full Day Sale di seluruh gerai Transmart se-Indonesia pada Minggu ini.

China makin tertekan menghadapi sanksi dagang dari Amerika Serikat (AS). Negara kekuasaan Xi Jinping tersebut akhirnya ngamuk dan melakukan investigasi terhadap subsidi pemerintah AS di sektor semikonduktor.

China mengklaim subsidi gila-gilaan tersebut diduga merugikan perusahaan pembuat chip node yang sudah matang (mature-node) milik China.

Kementerian Perdagangan China menjelaskan, tidak seperti chip mutakhir yang mendukung model kecerdasan buatan (AI), chip mature-node lebih murah, lebih mudah dibuat, dan digunakan untuk tugas-tugas yang tidak terlalu rumit, termasuk peralatan rumah tangga dan sistem komunikasi.

Penyelidikan ini merupakan tindakan terbaru dalam kebijakan Beijing untuk membalas pembatasan Washington yang makin meluas kepada industri semikonduktor China.

“Pemerintahan Biden telah memberikan sejumlah besar subsidi kepada industri chip dan perusahaan-perusahaan AS. Dengan demikian, perusahaan AS memperoleh keunggulan kompetitif yang tidak adil dan mengekspor produk chip mature-node yang relevan ke China,” kata Kementerian Perdagangan China dalam sebuah pernyataan, dikutip dari Reuters, Jumat (17/1/2025).

“Itu telah merusak hak dan kepentingan industri domestik China yang sah,” imbuhnya.

Segera setelah pengumuman kementerian perdagangan, Asosiasi Industri Semikonduktor China menerbitkan pernyataannya sendiri yang mendukung penyelidikan tersebut.

Asosiasi menyatakan bahwa kebijakan CHIPS dan Science Act dari pemerintahan Biden, yang pada tahun 2022 menjanjikan subsidi sebesar US$52,7 miliar untuk produksi, penelitian, dan pengembangan tenaga kerja semikonduktor AS secara serius melanggar hukum dasar ekonomi pasar.

Tuduhan Beijing menggemakan alasan pemerintahan Biden untuk mengumumkan kenaikan tarif pada semua impor chip China pada September, dan penyelidikan terhadap industri node chip yang sudah matang di China bulan lalu.

Menurut Perwakilan Dagang AS Katherine Tai, tindakan tersebut telah meningkatkan kapasitas, secara artifisial menurunkan harga, dan melukai persaingan dengan menggunakan dana negara Tiongkok.

Washington juga telah memperketat kontrol ekspor selama tiga tahun terakhir yang menargetkan penjualan chip AI canggih buatan AS ke China.

Tidak jelas tindakan pembalasan apa yang akan muncul dari penyelidikan pemerintah China, tetapi perusahaan-perusahaan AS seperti Intel yang menjual chip mature-node ke pasar China bisa terdampak. Intel tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Mahkamah Konstitusi RI telah mengabulkan sebagian permohonan mengenai uji materi Pasal 86 ayat 4 UU Penguatan dan Pengembangan Sistem Keuangan (UUP2SK). Dalam amar putusan Nomor 85/PUU-XXII/2024, salah satu poin adalah menegaskan independensi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan memberikan pemaknaan baru terhadap sejumlah frasa yang termuat dalam UU P2SK.

Frasa yang dimaksud antara lain, frasa ‘untuk mendapat persetujuan’ yang terdapat pada Pasal 86 ayat (4), frasa ‘Menteri Keuangan memberikan persetujuan’ pada ayat (6) UU PPSK dinyatakan inkonstitusional bersyarat, sepanjang tidak dimaknai “persetujuan DPR”. Ketentuan serupa juga berlaku untuk frasa ‘yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan’ yang terdapat dalam ayat (7) Pasal 7 angka 57.

Adapun pasal-pasal tersebut mengatur tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) untuk kegiatan operasional LPS.

Ketua MK Suhartoyo menyatakan, putusan tersebut dikabulkan sebagian dan berlaku setelah pembentuk UU melakukan perubahan paling lama dua tahun sejak putusan diucapkan, atau apabila belum dibuat maka frasa “sepanjang disetujui DPR” dianggap berlaku. Suhartoyo mengatakan keputusan MK itu diambil untuk menjaga independensi LPS dari lembaga lain, dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan.

“Mahkamah menilai sekalipun diperlukan keterlibatan Menkeu dalam penyusunan RKAT, tidaklah tepat apabila bentuknya berupa persetujuan karena berpotensi mengurangi independensi LPS dalam mengambil keputusan,” ujarnya pada 3 Januari 2025 lalu, dikutip Kamis (16/1/2025).

Selain itu, LPS adalah satu-satunya lembaga yang dibedakan proses penyusunan RKAT nya dalam UUP2SK, dan perlu disamakan dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga independen yang persetujuan anggarannya dilaksanakan oleh DPR-RI, selaku lembaga negara dengan fungsi penganggaran dan pengawasan.

Terpisah, Ahli Hukum Keuangan Negara Universitas Indonesia (UI) Dian Puji Nugraha Simatupang mengatakan keputusan itu sudah tepat, karena memberikan kepastian hukum bagi LPS dalam pengelolaan dan penyelenggaraan tugas fungsi wewenangnya. Menurutnya, secara hukum, LPS merupakan badan hukum yang memiliki regulasi tata kelola dan mitigasi risiko tersendiri yang berbeda dengan pengelolaan APBN pada umumnya.

“LPS sebagai badan hukum tidak memerlukan persetujuan Menteri Keuangan lagi, karena kedudukannya kan sudah [ada anggota] ex officio [dari Kementerian Keuangan] juga sudah ada dalam LPS,” katanya dalam keterangannya, Kamis (16/1/2025).

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran Indra Perwira mengatakan tanpa menunggu revisi UU dalam kurun waktu 2 tahun, LPS sudah menjadi independen sejak putusan MK dibacakan.

Bagaimana kalau dalam kurun waktu 2 tahun, UU belum direvisi? Toh ada masalah yang sama, belum ada mekanisme untuk LPS. Jadi tanpa harus menunggu revisi, LPS kembali independen pada saat putusan MK itu dibacakan.

“Bagi saya direvisi atau tidak, tidak berpengaruh pada pembatalan norma. Mekanisme persetujuan DPR itu bisa mengikuti mekanisme APBN pada umumnya,” kata Indra dalam keterangannya, Kamis (16/1/2025).

Ia menyebut LPS sebagai lembaga fungsi monetary dalam ketatanegaraan, bersama dengan BI dan OJK. Anggaran ketiga lembaga itu disetujui oleh DPR karena mereka adalah cabang kekuasaan yang pemegang hak budget.

“Tetapi jika harus disetujui oleh Menteri Keuangan, berarti mengubah kedudukan LPS dari suatu lembaga negara menjadi sekedar instansi pemerintahan yang subordinasi pada Menkeu. Hubungannya jadi bersifat administrasi,” jelas Indra.

Dalam putusan MK tersebut, disebutkan juga amanat UUP2SK untuk membentuk Badan Supervisi LPS (BS LPS) yang berfungsi membantu DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan di bidang tertentu terhadap LPS. BS LPS bertugas membantu DPR dalam membuat laporan evaluasi kinerja kelembagaan LPS.