Dolar hasil ekspor yang parkir di instrumen Term Deposit Valas Devisa Hasil Ekspor atau TD Valas DHE menyusut seiring dengan merosotnya kinerja ekspor Indonesia. Direktur Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas (DPMA) BI Triwahyono mengatakan, data terbaru TD Valas DHE kini sebesar US$ 1,2 miliar. Catatan ini lebih rendah dari Juni 2024 yang sebesar US$ 2,3 miliar.
“TD DHE US$ 1,2 miliar itu per kemarin, jadi memang data terkini,” kata Triwahyono dalam acara di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Aceh, Jumat (7/2/2025).
Triwahyono menjelaskan, merosotnya simpanan dolar hasil ekspor yang ada di instrumen BI itu, di luar instrumen penempatan DHE lainnya, seperti di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI karena kinerja ekspor memang terus merosot.
“Memang terjadi penurunan dari sisi ekspornya, dan itu memang berpengaruh terhadap ini (TD DHE Valss), karena ini kan berbasisnya DHE SDA,” ungkapnya.
Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor Indonesia pada Desember 2024 mencapai US$ 23,46 miliar atau turun 2,24% dibanding ekspor November 2024.
Ekspor nonmigas Desember 2024 mencapai US$ 21,92miliar, turun 3,36% dibanding November 2024. Sementara itu, ekspor migas tercatat sebesar US$ 1,54 miliar atau naik 17,12%.
Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menuturkan penurunan nilai ekspor Desember secara bulanan terutama didorong penurunan ekspor nonmigas terutama pada komoditas HS84, nikel dan barang dari padanya, serta HS75 serta bijih logam terak dan abu.
“Secara tahunan nilai ekspor Desember 2024 meningkat 4,78% dan kenaikan ini tentu didorong peningkatan ekspor nonmigas terutama pada barang lemak dan hewan nabati HS 15 nikel dan barang dari padanya HS 75 dan mesin perlengkapan elektrik serta bagiannya HS85,” kata Amalia dalam rilis BPS, Rabu (15/1/2025).
Secara tahunan semua sektor meningkat kecuali sektor pertambangan. Amalia menegaskan peningkatan nilai ekspor nonmigas secara tahunan terutama didorong kenaikan ekspor industri pengolahan yang mencapai 12,24% dan peningkatan nilai ekspor industri pengolahan ini beri andil sebesar 8,58% terhadap kenaikan total ekspor nonmigas.
Menjelang berakhirnya bulan Januari 2025, pelaku usaha UMKM harap-harap cemas mengenai nasib keberlanjutan pelaksanaan kewajiban PPh final bruto tertentu. Kecemasan tersebut dapat dimaklumi, karena saat tulisan ini dibuat tanggal 31 Januari 2025, belum ada juga kejelasan mengenai kelanjutan kebijakan tersebut.
Meskipun tanggal 16 Desember 2024, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers Paket Stimulus Ekonomi Untuk Kesejahteraan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan bagi dunia usaha khususnya UMKM, PPh Final diperpanjang sampai 2025.
Pernyataan Airlangga Hartarto ini tidak bisa dijalankan tanpa hukum positif yang jelas, karena wacana perpanjangan tersebut harus dapat diwujudkan dalam bentuk peraturan, dalam hal peraturan setingkat Peraturan Pemerintah.
Pelaku usaha UMKM yang jumlahnya mencapai 65 juta unit usaha berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM ini tersebar di berbagai sektor, termasuk kuliner, fesyen, kerajinan tangan, hingga teknologi digital. Jumlah 65 juta unit tersebut bukanlah jumlah yang sedikit, apalagi para pelaku usaha UMKM tersebut juga sebagai penyerap tenaga kerja informal yang tidak sedikit.
Kecemasan para pelaku usaha UMKM tersebut dapat dimaklumi, karena tahun 2024 adalah tahun terakhir WP OP bisa menggunakan tarif final bruto tertentu, bagi WP yang sudah menjalankan kewajiban terhitung sejak tahun 2018.
Sebagai informasi untuk menghitung pajak yang harus dibayar, maka Wajib Pajak dapat memilih cara perhitungannya, di antaranya:
1. Memilih melakukan pembukuan; 2. Memilih menggunakan norma perhitungan; 3. Menggunakan tarif PPh Final Bruto Tertentu untuk UMKM tertentu (untuk UMKM yang memiliki omzet sampai dengan Rp 4,8 miliar setahun).
Berikut tabel kelebihan dan kerugian dari ketiga cara menghitung pajak tersebut.
Keistimewaan dari tarif pajak final bruto tertentu (Pajak UMKM) selain sederhana, juga tarif pajak yang relatif rendah. Pada awalnya berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013, tarif PPh Final Bruto Tertentu adalah sebesar 1%, namun kemudian diubah menjadi yaitu sebesar 0,5% berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018, dan kemudian mendapatkan fasilitas tambahan untuk omzet sampai dengan 500 juta tidak dikenakan pajak dalam PP No. 55 Tahun 2022.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Perpajakan, Pasal 59 disebutkan sebagai berikut:
Pasal 59 (1) Jangka waktu tertentu pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) paling lama: * a. 7 (tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi; * b. 4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama, atau perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang; dan * c. 3 (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas.
Perhitungan jangka waktu 7 tahun untuk orang pribadi sebagaimana huruf a, dihitung sejak Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018, sehingga bagi Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP sebelum tahun 2018, jangka waktu 7 tahun akan berakhir di tahun 2024. Sedangkan jangka waktu wajib pajak badan (huruf b dan c) dihitung sejak berdirinya wajib pajak badan tersebut.
Jika tidak ada perubahan atas Peraturan Pemerintah No 55 tersebut, maka pada tahun 2025, Wajib Pajak Orang Pribadi yang sudah menggunakan tarif tersebut harus memilih metode perhitungan dalam menghitung laba dan membayar pajaknya.
Metode tersebut ialah menggunakan pembukuan, atau menggunakan norma perhitungan penghasilan neto (NPPN). Sebagai perbandingan dapat dilihat berapa jumlah pajak yang harus dibayar pada tahun 2025 dengan asumsi omzet nya sama, berdasarkan ketiga metode tersebut.
* A. Contoh : Tuan Amir status K/3 (Kawin memiliki 3 tanggungan) memulai usaha sebagai pemilik toko bahan bangunan di Jakarta Selatan sejak tahun 2017, pada tahun 2024 memiliki omzet peredaran usaha sebesar Rp. 3.600.000.000,- (Tiga Miliar Enam Ratus Juta Rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
“Diputuskan oleh beliau nanti tanggal 10 Februari ini sudah bisa jelan khusus Puskesmas dan juga klinik-klinik,” kata Budi Gunadi, saat memberikan keterangan pers.
Budi Gunadi mengungkapkan program ini ditargetkan menjangkau 280 juta penerima pada tahun ini. Menurutnya ini merupakan salah satu program terbesar pemerintahan Prabowo selain imunisasi, makan bergizi gratis.
Ia juga membenarkan anggaran yang dialokasikan untuk program ini mencapai Rp 4,7 triliun di tahun ini.
Adapun rencananya pemberian cek kesehatan gratis ini akan diberikan kepada anak usia di bawah 6 tahun tengah berulang tahun. Baik dari Februari, Maret hingga April. di 10.000 puskesmas dan 15.000 klinik yang sudah bekerja sama dengan BPJS.
Sedangkan untuk anak sekolah, pemberian program cek kesehatan gratis diberikan saat masuk sekolah. Supaya tidak terjadi antrean mengular di puskesmas. Budi Gunadi juga mengungkapkan adanya program screening kejiwaan mulai dari anak sekolah SD.
Kemudian, untuk dewasa yang sudah di atas 40 tahun, bisa diberikan screening untuk penyakit kanker.
Dari keterangan Kantor Komunikasi Kepresidenan, program ini diberikan kepada masyarakat yang berulang tahun di tahun ini. Untuk cara mendapatkannya, masyarakat bisa datang ke Puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat lainnya, dan menunjukan kartu identitas. Kemudian ia bisa mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara gratis.
Total pemangkasan anggaran otoritas fiskal itu lebih dari 20%. Sebagaimana diketahui, pagu anggaran Kementerian Keuangan pada 2025 adalah senilai Rp 53,19 triliun sehingga besaran anggaran pemangkasannya sekitar Rp 12,35 triliun.
Salah satu direktorat jenderal di Kementerian Keuangan bahkan ada yang anggarannya sampai terpangkas lebih dari 70%. Direktorat jenderal itu ialah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan atau DJPK.
“Anggaran Kementerian Keuangan itu lebih dari 20%. Nah kemudian kalau kita lebih ke dalam lagi, anggaran DJPK. Biar kita fair aja, jangan sampai kemudian ada pemikiran bahwa jangan-jangan yang punya uang atau kementerian keuangan nggak dipotong, kita sama-sama kita juga dipotong, bahkan DJPK itu lebih dari 70% dipotongnya, luar biasa,” kata Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan DJPK Jaka Sucipta dalam acara Preheating SERASI 2025 – Efisiensi APBD untuk Belanja yang Lebih Produktif.
Jaka menekankan, Inpres 1/2025 memang tertuju kepada seluruh pimpinan kementerian atau lembaga hingga pemerintah daerah. Maka, tak ada anggaran yang luput dari kebijakan efisiensi anggaran belanja ini.
“Nah untuk APBD itu Presiden meminta kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota itu untuk membatasi belanja yang sifatnya untuk seremonial. Termasuk juga untuk kajian, studi banding, kemudian pencetakan, juga termasuk yang seminar, FGD dan sebagainya. Jadi nanti acara-acara seremonial terutama hari jadi dan sebagainya itu sudah harusnya tidak ada lagi,” tegas dia.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara sebelumnya juga telah menegaskan komitmen Kementerian Keuangan dalam mengefisienkan anggaran sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini disampaikan dalam acara Dialog Kemenkeu Satu di Magelang, Jawa Tengah, pada Senin (3/2).
“Kita memasuki tahun 2025 dengan pemerintahan baru, dengan setting baru, dengan prioritas-prioritas baru dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Ini adalah dinamika yang wajar, dan kita akan menyesuaikan diri,” ujar Suahasil dikutip dari keterangannya di website Kemenkeu.
Suahasil juga menegaskan efisiensi ini tidak berarti mengurangi kualitas kinerja, melainkan menata kembali proses kerja agar lebih efektif. Ia mencontohkan Kemenkeu punya komitmen kuat terhadap digitalisasi, di antaranya sistem seperti SPAN di Ditjen Perbendaharaan, Ceisa di Ditjen Bea Cukai, dan Coretax di Ditjen Pajak.
Dengan pemanfaatan teknologi ini, menurutnya seharusnya Kemenkeu tetap bisa menjalankan efisiensi tanpa mengorbankan kualitas layanan.
“Transformasi ini tidak lepas dari pemanfaatan teknologi. Kita harus terus beradaptasi dengan sistem yang semakin canggih agar pekerjaan tetap berjalan optimal dengan jumlah sumber daya yang lebih efisien,” tuturnya.
Suahasil juga menekankan efisiensi ini bukan berarti mengurangi layanan yang berdampak luas bagi masyarakat.
“Kalau ada kegiatan yang memang penting, seperti patroli di laut, ya harus tetap berjalan. Tapi kalau bisa dilakukan dengan lebih efisien, kita cari caranya. Rapat bisa dilakukan secara daring, perjalanan dinas bisa dikurangi, dan berbagai pengeluaran yang tidak terlalu esensial bisa disesuaikan,” jelas Wamenkeu Suahasil.
Disebutkan, BMKG mengidentifikasi berbagai fenomena atmosfer yang memengaruhi cuaca di Indonesia.
Untuk itu, BMKG mengimbau tetap tenang dan siaga menghadapi perubahan cuaca ekstrem, serta pahami langkah evakuasi jika diperlukan. BMKG pun berjanji akan memperbaru informasi sesuai dengan perkembangan cuaca terbaru.
Menghadapi potensi cuaca ekstrem, BMKG mengimbau masyarakat untuk:
– Waspada terhadap kemungkinan hujan lebat yang disertai petir – Berhati-hati terhadap jalanan licin yang berpotensi membahayakan keselamatan – Siap siaga menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor, yang dapat terjadi kapan saja – Memantau informasi cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG, seperti
Waspadai Bencana, Ini Tanda-Tanda Awalnya
Plt Kepala BMKG Dwikorita Karnawati memperingatkan masyarakat agar waspada dan langsung bertindak jika muncul tanda-tanda awal bencana saat cuaca ekstrem melanda. Hal itu disampaikannya saat konferensi pers “Potensi Cuaca Ekstrem di Wilayah Indonesia”, Sabtu (1/2/2025).
Menurutnya, dalam sepekan terakhir tercatat curah hujan sangat lebat hingga ekstrem terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Di antaranya, 229 mm/hari di Kalimantan Timur, 192 mm/hari di Sulawesi Tengah (26/1/25), 154 mm/hari di Kepri (27/1/25), dan 264 mm/hari di sekitar wilayah Jabodetabek (28/1/25).
“Masyarakat yang berada di daerah rawan bencana diimbau untuk lebih waspada terhadap kemungkinan cuaca ekstrem. Tetaplah mengikuti informasi terbaru dari BMKG guna memperkuat langkah antisipasi dan meminimalkan risiko bencana hidrometeorologi,” kata Dwikorita, dikutip dari situs resmi BMKG, Senin (3/2/2025).
“Dan, mewaspadai apabila terjadi tanda-tanda lereng akan longsor, segera menghindar dari lereng dan melapor ke aparat yang berwenang untuk segera dilakukan pengamanan lokasi. BMKG mengimbau masyarakat agar tetap waspada dan terus memantau perkembangan informasi cuaca terbaru sebagai langkah antisipasi terhadap potensi dampak yang mungkin terjadi,” tambahnya.
Dia juga meminta pemerintah daerah, pihak terkait, dan masyarakat untuk siap siaga menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor.
“Adapun tindakan yang perlu dilakukan untuk antisipasi longsor ialah menghindari berada di kawasan rawan tanah longsor mulai saat hujan, tidak mengganggu/ melakukan penggalian pada lereng-lereng di kawasan rawan tanah longsor,” katanya.
“Karena usaha mitigasi bencana hidrometeorologi yang sesungguhnya adalah mengenali perkembangan cuaca dan lingkungan di sekitar tempat tinggal kita,” tegas Dwikorita.
Sebelumnya, dalam Rapat Koordinasi Antisipasi Bencana Hidrometeorologi di Kantor Gubernur Prov. Jawa Tengah pada Senin, (27/01/2025), Dwikorita juga mengingatkan pentingnya pemahaman terhadap tanda-tanda awal bencana.
“Jika melihat gejala seperti tanah retak, rembesan air, atau pohon yang tiba-tiba miring, segera laporkan ke aparat berwenang untuk langkah evakuasi,” ungkapnya.
Peringatan Dini Cuaca Berlaku 3-6 Februari 2025
Pada akhir Januari hingga awal Februari, angin Monsun Asia menjadi faktor utama yang meningkatkan curah hujan. Hujan juga dipengaruhi oleh Madden Julian Oscillation (MJO) yang berada di fase 4 (Samudra Hindia Barat), La Nina yang lemah, serta aktivitas gelombang atmosfer yang mendukung pertumbuhan awan konvektif.
MJO diperkirakan berdampak pada wilayah utara Indonesia, seperti Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Maluku Utara.
Sementara itu, gelombang Rossby Ekuator terdeteksi di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, yang turut meningkatkan curah hujan.
Gelombang Kelvin juga diperkirakan terjadi di beberapa wilayah, termasuk Lampung, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi, yang berkontribusi dalam pembentukan awan hujan menjelang awal Februari.
Dalam beberapa hari terakhir, seruakan udara dingin yang signifikan diperkirakan akan berpotensi mencapai wilayah barat Indonesia. Fenomena ini merupakan aliran udara dingin dari Siberia menuju ekuator dan berpotensi memicu cuaca ekstrem, seperti hujan deras dan angin kencang di berbagai daerah.
Selain itu, sirkulasi siklonik terpantau di Samudra Hindia selatan Jawa, utara Kalimantan, dan Laut Australia, menciptakan daerah konvergensi di Lampung hingga barat Jawa, Maluku, Maluku hingga Papua selatan, serta Kalimantan Utara. Pola belokan angin yang terjadi dari Sumatra Selatan hingga Papua juga meningkatkan kemungkinan terbentuknya awan hujan.
“Kombinasi seruakan udara dingin, sirkulasi siklonik, konvergensi, dan belokan angin ini mendukung peningkatan curah hujan di berbagai wilayah, seperti Aceh, Sumatra Utara, Lampung, DKI Jakarta, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua,” tulis BMKG dalam keterangan di situs resmi, dikutip Senin (3/2/2025).
“Dengan fenomena ini, masyarakat diimbau untuk waspada terhadap potensi cuaca ekstrem di berbagai daerah di Indonesia,” lanjut BMKG.
BMKG memprediksi, selama Periode 3-6 Februari 2025 di Indonesia umumnya hujan ringan.
Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang hingga ekstrem yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang, berpotensi terjadi di:
Hujan Sedang – Lebat
Aceh, Sumatra Barat, Kep. Riau, Sumatra Selatan, Bengkulu, Lampung, DI Yogyakarta, Bali, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.
Hujan Lebat – Sangat Lebat
Jawa Timur, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Selatan.
Hujan Sangat Lebat – Ekstrem
Maluku.
Potensi Angin Kencang
Riau, Kep.Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kep. Bangka Belitung, Lampung, Banten, DK Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan.
Lalu, kata “Oke” biasanya juga dipakai sebagai cara menunjukkan persetujuan, penerimaan, kebenaran atau bentuk ungkapan tidak ada sesuatu yang salah. Namun, belum banyak orang tahu ternyata kata tersebut sebenarnya singkatan dan punya sejarah panjang.
Mulanya, berseliweran berbagai pendapat berbeda soal kemunculan kata “Ok”. Ada yang menyebut kata tersebut berasal dari bahasa suku Indian, yakni “Okeh”. Ada pula orang berargumen kalau kata tersebut singkatan dari salah satu merek biskuit di AS, yaitu “Orrin Kendall”.
Meski begitu, pada dekade 1960-an, ahli bahasa Allen Walker Read menelusuri asal-usul kata “Ok”. Dalam studi berjudul “The First Stage in the History of “O.K”” (1963), Read menelusuri kata tersebut ternyata berawal dari tahun 1839.
Pada 23 Maret 1839, surat kabar di AS, Boston Post, menjadi yang pertama mempopulerkan kata “Ok” di dunia. Redaktur bernama Charles Gordon Greene menulis kata “Ok” di judul berita guna mengikuti trend singkat-menyingkat kata yang gandrung di kalangan penutur bahasa Inggris di AS tahun 1830-an. Kala itu, sudah ada singkatan seperti “RTBS” (Remains to be Seen), OMG (Oh My God), dan sebagainya.
Nah, Charles mempopulerkan kata baru, yakni “Ok”. Ini merupakan singkatan dari “oll korrect”, ubahan dari “all correct”. Sesuai makna dan artinya, kata tersebut berupaya mengonfirmasi kebenaran atas apapun yang terjadi. Sifat bahasa yang dinamis kemudian membuat “Ok” menjadi kata serbaguna dalam bahasa Inggris.
Apapun pertanyaan, konfirmasi, permintaan, pasti dijawab “Ok”. Belakangan, kata ini juga meresap ke berbagai bahasa lain di dunia. Allen Walker Read menyebut alasannya karena “Ok” mudah diucapkan dan sangat singkat. Bahkan, “Ok” seakan-akan jadi simbol dalam bertutur kata. Meskipun pada sisi lain penyingkatan kata tak bisa menunjukkan emosi penutur. Bisa saja “Ok” menunjukkan konfirmasi positif dan negatif.
Popularitas kata “Ok” juga terjadi di bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengubah “Ok” menjadi “Oke”. Lalu mengartikannya sebagai “kata untuk menyatakan setuju”. Sama seperti di luar negeri, kata ini juga dipakai untuk konfirmasi persetujuan, penerimaan, kebenaran atau bentuk ungkapan tidak ada sesuatu yang salah dalam laku komunikasi orang Indonesia.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo sempat menjelaskan bahwa potongan tarif listrik 50% dapat dinikmati secara otomatis dan tanpa mekanisme yang berbelit bagi mereka yang tergolong daya tersebut.
“Kami menginformasikan bahwa paket stimulus ekonomi berupa potongan tarif listrik 50% bagi pelanggan PLN daya 2.200 VA ke bawah sudah bisa dinikmati mulai 1 Januari 2025,” ujar Darmawan beberapa waktu yang lalu.
Sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 348.K/TL.01/MEM.L/2024 tentang Pemberian Diskon Biaya Listrik Untuk Konsumen Rumah Tangga PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), pemberian diskon 50% diberikan kepada pelanggan rumah tangga PT PLN (Persero) daya 450 VA, 900 VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA yang berlaku selama dua bulan yaitu Januari dan Februari 2025.
Pada pelaksanaannya, untuk pelanggan pascabayar potongan tarif 50% berlaku otomatis ketika pelanggan melakukan pembayaran tagihan listrik untuk pemakaian periode Januari dan periode Februari 2025. Sementara bagi pelanggan prabayar cukup membeli setengah (50%) dari biasanya untuk mendapatkan energi (kWh) yang sama di manapun.
“Untuk pelanggan pascabayar, nominal tagihan bulanan akan secara otomatis dikurangi 50% pada saat bayar listrik. Sedangkan untuk pelanggan prabayar, potongan 50% akan langsung didapatkan saat pelanggan membeli token listrik, baik itu di PLN Mobile, di ritel-ritel, di agen, dan di manapun,” ujar Darmawan.
Sementara itu, berdasarkan penelusuran CNBC Indonesia pada pusat pelayanan pelanggan melalui PLN Mobile, disebutkan bahwa diskon tarif listrik 50% untuk pembelian token pada golongan pelanggan 450 VA sampai dengan 2.200 VA berlaku batas maksimal setara dengan pemakaian listrik selama 720 jam nyala per bulan.
Berikut ketentuan batas maksimal pembelian token listrik dengan diskon 50% berdasarkan daya listrik pelanggan, dan perkiraan biaya maksimal per bulannya:
1. Daya 450 VA
Maksimal pembelian token setara 324 kWh (setara 720 jam nyala) per bulan.
Dalam kondisi normal, biaya maksimal pengeluaran tarif listrik per bulannya diperkirakan bisa mencapai Rp 134.460. Hitungan ini berasal dari tarif listrik daya 450 VA sebesar Rp 415 per kWh, dikalikan dengan maksimal penggunaan listrik dalam kWh atau dalam hal ini 324 kWh.
Dengan adanya diskon 50%, maka maksimal biaya yang dikeluarkan pelanggan 450 VA pada Januari-Februari 2025 diperkirakan sebesar Rp 67.230 per bulan.
2. Daya 900 VA
Maksimal pembelian token setara 648 kWh (setara 720 jam nyala) per bulan.
Dalam kondisi normal, biaya maksimal pengeluaran tarif listrik per bulannya diperkirakan bisa mencapai Rp 876.096. Hitungan ini berasal dari tarif listrik daya 900 VA non subsidi sebesar Rp 1.352 per kWh, dikalikan dengan maksimal penggunaan listrik dalam kWh atau dalam hal ini 648 kWh.
Dengan adanya diskon 50%, maka maksimal biaya yang dikeluarkan pelanggan 900 VA pada Januari-Februari 2025 diperkirakan sebesar Rp 438.048 per bulan.
3. Daya 1300 VA
Maksimal pembelian token setara 936 kWh (setara 720 jam nyala) per bulan.
Dalam kondisi normal, biaya maksimal pengeluaran tarif listrik per bulannya diperkirakan bisa mencapai Rp 1,35 juta. Hitungan ini berasal dari tarif listrik daya 1.300 VA sebesar Rp 1.444,70 per kWh, dikalikan dengan maksimal penggunaan listrik dalam kWh atau dalam hal ini 936 kWh.
Dengan adanya diskon 50%, maka maksimal biaya yang dikeluarkan pelanggan 1.300 VA pada Januari-Februari 2025 diperkirakan sebesar Rp 676.000 per bulan.
4. Daya 2200 VA
Maksimal pembelian token setara 1.584 kWh (setara 720 jam nyala) per bulan.
Dalam kondisi normal, biaya maksimal pengeluaran tarif listrik per bulannya diperkirakan bisa mencapai Rp 2,28 juta. Hitungan ini berasal dari tarif listrik daya 2.200 VA sebesar Rp 1.444,70 per kWh, dikalikan dengan maksimal penggunaan listrik dalam kWh atau dalam hal ini 1.584 kWh.
Dengan adanya diskon 50%, maka maksimal biaya yang dikeluarkan pelanggan 2.200 VA pada Januari-Februari 2025 diperkirakan sebesar Rp 1,14 juta per bulan.
Ia menjelaskan, Presiden Donald Trump dalam periode kedua kepemimpinannya memiliki kebijakan-kebijakan yang akan mempengaruhi kegiatan investasi di seluruh dunia..
“Ten investasi ke depan akan menjadi tantangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dari 5%, menjadi 6%, 7%, semoga mencapai 8%. Situasi ekonomi global menjadi tantangan sendiri,” ujar Imam di CNBC Indonesia ESG Sustainability Forum 2025, Jumat (31/1/2025).
Kendati demikian, ia menjelaskan Indonesia dapat menjadi jembatan investasi antar negara. Pasalnya, Indonesia memiliki hubungan yang baik dengan negara-negara besar. Seperti Amerika Serikat dan China.
“Indonesia bisa menjadi jembatan investasi dari negara-negara lain khususnya China untuk investasi di Indonesia dan mengirimkan produknya ke Amerika Serikat dan Eropa,” ujar Imam.
AS merupakan salah satu mitra dagang strategis Indonesia di berbagai sektor. Washington merupakan tujuan ekspor Indonesia terbesar ke-2 setelah China dan sumber impor Indonesia ke-6 dunia. Produk ekspor unggulan Indonesia ke AS antara lain minyak sawit, alas kaki, ban, hingga boga bahari atau seafood.
Sebagai informasi, menurut data Kementerian Perdagangan (Kemendag), total perdagangan Indonesia dan AS pada periode Januari hingga Juli 2023 tercatat sebesar US$20,15 miliar. Dari nilai tersebut, ekspor Indonesia ke AS sebesar US$ 13,44 miliar. Sedangkan, impor Indonesia dari AS sebesar US$6,71 miliar.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, sektor usaha yang akan menerima keuntungan dari MBG adalah makanan dan minuman. Pelaku pada sektor juga banyak yang merupakan kelas UMKM.
“Industri makan dan minum yang sekarang ini akan menjadi salah satu yang mendapatkan berpotensi, mendapatkan manfaat cukup besar dari program pemerintah yaitu pemberian makanan bergizi gratis,” ungkap Sri Mulyani dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025 di International Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kamis (30/1/2025)
Pemerintah resmi menaikkan anggaran program makan bergizi gratis (MBG) pada 2025, dari yang sebelumnya ditetapkan senilai Rp 71 triliun, menjadi Rp 171 triliun.
Ia mengatakan, penambahan anggaran MBG itu ialah untuk melipatgandakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). SPPG itu merupakan dapur tempat memasak menu makanan yang dibagikan dalam program MBG.
“Ditambah Rp 100 triliun maka jadi Rp 171 triliun, jumlah sentranya akan meningkat, maka saya berharap ini akan menimmbulkan multiplier yang luar biasa bagi UMKM di seluruh Indonesia,” kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani pun mengaku telah mendorong berbagai lembaga jasa keuangan untuk menyukseskna program tersebut, termasuk meminta bantuan dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.
“Dalam rapat KSSK saya jelaskan ke OJK dan BI agar lembaga-lembaga keuangan ikut mensukseskan program ini,” ucapnya.
Menurut Sri Mulyani, BI dan OJK bisa berperan menyukseskan program itu dengan cara memastikan lembaga jasa keuangan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan terhadap program itu.
“Saya tahu makroprudential, microprudential, dan channeling serta fokus dari berbagai program kredit dan pembiayaan apabila sebuah perusahaan dapat purchasing order MBG dia seharusnya bisa dapat kredit modal kerja maupun sisi kemampuan memenuhi kebutuhan itu,” ungkapnya.
Dan seperti cerita kebanyakan, saat acara kumpul-kumpul keluarga, selalu ada saja anggota keluarga yang melontarkan pertanyaan – menginterogasi kehidupan pribadi anggota keluarga lain.
Bagi yang masih jomblo alias single, hampir pasti pertanyaan yang muncul adalah, “kapan menikah?” atau “kenapa belum menikah?”
Hal ini telah menjadi pembahasan masyarakat luas, bahkan sudah menjadi topik yang justru dijadikan bahan lelucon oleh sebagian orang. Meski bagi sebagian lain ini bisa menjadi beban dan memicu suasana tak nyaman.
Meski begitu, bukan berarti harus jatuh dalam hubungan toxic ya, ladies.
Sebab, mencari pasangan hidup memang bukan hal mudah. Sehingga, tak perlu membiarkan diri memiliki hubungan dengan pria-pria yang tak memberi rasa nyaman, aman, apalagi tak mendukungmu.
Berikut tipe-tipe pria yang sebaiknya dihindari jika ingin memiliki hubungan yang sehat dan bahagia:
1. si pembohong 2. si suka mengatur 3. si tidak dewasa 4. si kasar 5. si pemberi harapan palsu 6. si suka pamer 7. si tak bisa setia.
Jangan sampai lengah.
Bisa saja terlihat sempurna di luar, namun ternyata si pria memiliki satu atau bahkan beberapa tipe tersebut.
