Hal ini disampaikan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo usai hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) beberapa waktu lalu, dikutip Kamis (24/10/2024)
“Rasio Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) kredit/pembiayaan properti paling tinggi sebesar 100% dan Uang Muka Kredit/Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bank paling rendah sebesar 0%, berlaku efektif 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025,” kata Perry.
Kebijakan ini akan membantu masyarakat untuk mendapatkan kendaraan dan hunian lebih mudah. Pada sisi lain dua industri tersebut juga akan tumbuh dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian secara umum.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal langsung menegaskan, pailitnya Sritex bukan karena kebijakan upah. Melainkan karena perusahaan itu memang kesulitan untuk membayar utang.
“Sritex pailit itu bukan karena upah. Mereka pailit karena kesulitan untuk membayar utang. Nah itulah pengusaha, giliran susah teriak, tapi giliran untung (pekerjanya) nggak dikasih,” kata Said Iqbal kepada wartawan di kawasan Patung Kuda MONAS Jakarta, Kamis (24/10/2024).
Dia pun menilai kebijakan kenaikan upah justru akan membantu perusahaan dari kepailitan. Menurutnya, jika upah pekerja naik, maka daya beli akan naik. Dengan daya beli yang naik itu, hasil produksi perusahaan bisa terjual dan ekonomi berputar.
“Coba kalau upah itu dinaikkan, daya beli bisa naik. Kalau daya beli naik, suruh saja karyawannya beli produk Sritex, kan semua perlu baju. Itu akan membantu. Itu yang dilakukan di Jepang ketika krisis ekonomi, (dengan cara) menaikkan upah, termasuk Brasil. Brasil itu ketika krisis ekonomi justru naikin upah 30%. Tujuannya, supaya buruh-buruhnya bisa membeli barang-barang produksi dalam negeri,” ujarnya.
Lebih lanjut, Said Iqbal turut menyoroti nasib sekitar 20.000 pekerja di pabrik-pabrik grup Sritex yang kini tengah di ujung tanduk. Pasalnya, mereka terancam kehilangan pekerjaan alias kena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan berpotensi tidak akan mendapatkan pesangon.
“Kalau sampai (Sritex) nggak bayar pesangon, ya kita gugat. Kita pidanakanlah satu tahun, kalau dia tidak bayar pesangon,” ucap dia.
Said Iqbal mengingatkan Sritex untuk jangan bermain-main dengan serikat buruh, sebab mereka akan terus memperjuangkan hak mereka. Dia juga meminta kepada Menteri Ketenagakerjaan beserta Wakil Menterinya untuk bersikap adil dan tidak condong melindungi pihak yang bersalah.
“Saya ingatkan pada pengusaha Sritex, jangan main-main! Dan saya minta pada Menteri Ketenagakerjaan dan Wamenaker-nya, jangan melindungi lah yang salah,” ucap dia.
“Saya yakin Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden tidak akan melindungi orang yang bohong. Kan dia bilang, yang macam-macam pecat saja. Sudah lah, pakai saja omongan Presiden. Nggak usah kita dengerin Menteri,” tutup Said Iqbal.
Untuk diketahui, berdasarkan Putusan Homologasi tanggal 25 Januari 2022, disebutkan Sritex, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada PT Indo Bharat Rayon, selaku pemohon.
Sebelum dinyatakan pailit, Sritex sempat tenggelam karena terbentur utang yang menggunung. Hingga September 2022, total liabilitas SRIL tercatat US$1,6 miliar atau setara dengan Rp 24,66 triliun (kurs=Rp15.500/US$). Jumlah tersebut didominasi oleh utang-utang yang memiliki bunga seperti utang bank dan obligasi. Jika benar-benar karam karena terbentur utang, maka Sritex bakal tinggal nama.
“Dari informasi teman KSPN di sana, saat ini perusahaan sedang berusaha mengajukan kasasi, pasti akan kasasi ya. Agar putusan pailit dibatalkan,” kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi kepada CNBC Indonesia, Kamis (24/10/2024).
“Mudah-mudahan dibatalkan. Kasihan 20.000-an pekerja akan kehilangan pekerjaan tanpa pesangon,” pungkasnya.
Sejak 2020, perusahaan sudah menggunakan banyak tools dan computer power di cloud untuk mengadopsi artificial intelligence.
Implementasi AI menghasilkan telah banyak use case yang dapat meningkatkan pengalaman pelanggan hingga mengembangkan jaringan lebih efisien dan tepat sasaran.
Adapun total investasi yang sudah dikeluarkan XL Axiata untuk adopsi AI pada tahap awal ini mencapai sekitar Rp 10 miliar hingga Rp 15 miliar.
“Sebetulnya yang diinvestasikan tadi kalau itu di cloud atau di IT system antara Rp 10-15 miliar,” ujar Dian Siswarini, Presiden Direktur & CEO XL Axiata saat media gathering XL Axiata di Sleman, Yogyakarta, Rabu (23/10/2024) malam.
Investasi terbesar, menurut Dian, sebenarnya ada di orang. Untuk penggunaan ini, seluruh karyawan XL Axiata banyak melakukan training, bukan cuma para IT engineer saja.
Jadi persiapan paling lama implementasi adalah bagaimana people-nya siap untuk mengadopsi AI di perusahaan.
“Semua dari mulai CEO sampai semua karyawan itu harus ikut training karena kalau untuk AI kita yakin bahwa AI itu bukan cuma di bagian teknik atau di IT atau di marketing saja, tapi semuanya harus bisa, semuanya harus mengerti, semuanya harus pakai AI itu untuk mempermudah pekerjaannya,” kata Dian.
Lebih lanjut soal implementasi AI, terdapat setidaknya dua dampak bagi perusahaan, yakni dari segi biaya (cost) dan pendapatan (revenue).
Meski demikian, penggunaan AI di XL Axiata saat ini masih dalam tahap awal. Dan dampak yang dihasilkan belum begitu dirasakan wujudnya.
“Itu mungkin mid to long term ya, AI ini kalau kita lihat impact finansialnya itu masih di tahap awal,” jelasnya.
Tapi, jika dilihat benchmark dari study di seluruh dunia, rata-rata efisiensi biaya antara 30 sampai 40 persen. Sementara untuk revenue, jumlahnya lebih bervariasi lagi.
Bicara soal efisiensi biaya, kata Dian, bukan berarti perusahaan mengganti atau mengurangi tenaga manusia.
Tapi lebih ke arah mereka bisa menjadi lebih produktif dan bisa di-upskilling sehingga mereka mampu mengerjakan tugas lain yang lebih banyak.
Mengutip AFP Kamis (24/10/2024), kapal penjaga pantai China itu berlayar di lokasi survei milik BUMN, PT Pertamina (Persero). Hal tersebut, ujar Bakamla, telah mengganggu survei yang dilakukan perusahaan minyak itu.
“Kapal penjaga pantai China kembali memasuki yurisdiksi Indonesia di Laut Natuna Utara pada hari Rabu,” kata Bakamla.
“Sebuah kapal penjaga pantai Indonesia mencegat kapal tersebut dan mengusirnya dari wilayah tersebut,” tambahnya.
Sebelumnya, kapal China juga terlihat Senin. Ketika Bakamla mencoba menghubungi kapal tersebut melalui radio, penjaga pantai China mengatakan bahwa wilayah tersebut merupakan bagian dari yurisdiksi Beijing.
Kapal penjaga pantai Indonesia lalu membayangi kapal tersebut dan mengusirnya. Kapal penjaga pantai China dilaporkan pergi setelahnya.
Perlu diketahui cadangan minyak dan gas di LCS sangat besar. Namun kebanyakan belum dieksploitasi karena berada di bawah dasar laut.
Insiden ini dianggap menjadi ujian awal bagi Presiden yang baru dilantik, Prabowo Subianto. Di mana ia telah berjanji untuk memperkuat pertahanan wilayah Indonesia.
Pada tahun 2020, Indonesia mengerahkan jet tempur dan kapal perang untuk berpatroli di perairan kepulauan Natuna. Ini juga terkait perselisihan dengan Beijing setelah kapal-kapal China memasuki wilayah tersebut.
China dan RI sebenarnya adalah sekutu ekonomi utama. Namun Indonesia secara tegas berkomitmen untuk menghentikan kapal-kapal asing menangkap ikan di perairannya, termasuk yang berasal dari China, dengan mengatakan hal itu merugikan ekonomi miliaran dolar setiap tahunnya.
Perlu diketahui China mengklaim hampir seluruh LCS dan telah mengabaikan putusan pengadilan internasional bahwa pernyataannya tidak memiliki dasar hukum. China juga telah mengerahkan kapal militer dan penjaga pantai dalam beberapa bulan terakhir dalam upaya untuk mengusir Filipina dari tiga terumbu karang dan pulau-pulau yang secara strategis penting di jalur air yang disengketakan itu.
Seiring dengan perkembangan pesat kecerdasan buatan (AI), 5G, dan teknologi big data, kebutuhan daya dan kapasitas komputasi yang diperlukan untuk mendukung proses dan aplikasi ini juga meningkat secara signifikan. Ini mengingat, hal tersebut membawa dampak besar bagi pusat data di seluruh dunia sekaligus menandai era baru di mana pusat data harus siap menyediakan daya komputasi, energi, bandwidth jaringan, dan penyimpanan data yang jauh lebih tinggi.
Akhirnya, hal ini menghadirkan tantangan luar biasa bagi operator dan manajer pusat data, seperti mengelola konsumsi daya sambil menerapkan strategi pengurangan karbon, sebuah Upaya yang didorong oleh pentingnya perhatian terhadap Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG). Dalam perubahan lingkungan yang begitu cepat dan permintaan yang terus meningkat, solusi apa pun harus mempertimbangkan keberlanjutan, tanggung jawab lingkungan, serta kesiapan masa depan dengan inovasi.
Legrand Group: Mendefinisikan Ulang Data Center Masa Depan
Dengan begitu banyak hal yang perlu dipertimbangkan, seperti apakah solusi transformasional ideal di pasar yang sangat kompetitif ini? Di sinilah Legrand Grup hadir sebagai pelopor industri yang tidak hanya siap menghadapi tantangan ini, tetapi juga mendefinisikannya kembali cara mengatasinya. Perusahaan ini menawarkan solusi pusat data yang menyeluruh, futuristik, dan siap menjawab kebutuhan pusat data generasi baru.
Filosofi desainnya yang inovatif, berfokus pada sinergi teknologi dan pengalaman pengguna yang strategis, memberikan jawaban yang tepat untuk ekspektasi pelanggan terhadap pusat data masa kini dan masa depan.
Pendekatan Menyeluruh yang Hemat Biaya untuk Data Center Masa Depan
Dengan perkembangan AI, 5G, dan big data, pusat data kini dituntut memiliki infrastruktur dan sistem yang bisa mendukung kompleksitas teknologi tersebut. Pengelola pusat data sekarang mencari one stop Solution yang efisien dan dapat diintegrasikan dengan hardware dan infrastruktur yang sudah ada.
Legrand hadir dengan infrastruktur digital yang menawarkan solusi menyeluruh dan progresif, menggabungkan sistem pendingin, busway, kabel, dan unit distribusi daya (PDU) menjadi satu kesatuan yang efisien. Produk inovasi ini adalah Rartitan PDU, Salah satu produk unggulan legrand yang dirancang dengan fitur-fitur unggulan pertama di pasar yang akan mengarahkan perkembangan pusat data pada generasi berikutnya.
Peralihan Dari Sistem Terisolasi/Terpisah Data Center Terintegrasi
Kini, pusat data bukan lagi sekadar fasilitas dengan sistem terpisah. Mereka diharapkan menjadi pusat yang cerdas, memberikan wawasan dan kontrol data serta daya secara real-time.
Perpindahan fokus dari sistem individual ke manajemen holistik adalah contoh nyata perubahan kebutuhan yang harus dipetimbangkan oleh perusahaan dan produsen system di era teknologi. Selain harus andal, perangkat keras dan infrastruktur pusat data juga harus siap mendukung berbagai layanan pelengkap seperti konsultasi dan argumentasi data.
Pioner Masa Depan: Raritan PX4 Intelligent PDU
Pusat transformasi ini, Legrand menghadirkan Raritan PX4 Intelligent PDU generasi keempat. Produk ini memadukan inovasi pada soket daya dengan serangkaian fitur cerdas didalamnya. Di tengah kemunculan hybrid cloud dan pertumbuhan pusat data, solusi ini menjadi fondasi penting bagi pusat data masa depan.
Perpaduan dari Integrasi dan Efisiensi
Rangkaian fungsi cerdas terdapat pada Raritan PX4 Intelligent PDU, termasuk pemantauan daya inlet, HDOT (Hight Density Outlet Technology), serta pemantauan daya tingkat lanjut dan banyak lagi. Selain itu, Platform inti Xerus yang disertakan dengan setiap unit PX4 memfasilitasi integrasi yang mudah dengan berbagai komunikasi dan API. Hal ini membuat penerapan PX4 intelligent PDU membutuhkan lebih sedikit waktu, upaya dan biaya.
Dengan kemampuan pemantauan daya dan pengumpulan data yang dimilikinya, PX4 memberikan transparansi pada rantai daya pusat data Anda, membuka peluang baru untuk efisiensi operasional. Data real-time yang tersedia juga mendukung perencanaan strategis, manajemen krisis, dan pengelolaan jarak jauh.
Menuju Transformasi Digital
Komitmen Legrand ini terhadap industri pusat data menunjukkan pemahaman mendalam tentang peran pentingnya yang dimainkan pusat data dalam bisnis saat ini. Desain dan filosofi di balik Raritan PX4 Intelligent PDU juga mencerminkan komitmen Legrand Indonesia infrastruktur IT, mendukung bisnis bergerak menuju transformasi digital dengan memanfaatkan kekuatan infrastruktur IT yang inovatif.
Pusat data, baik di era sekarang dan di masa depan, akan terus menjadi bagian penting dari dunia yang semakin bergantung pada teknologi, terutama dengan kemajuan pesat dalam kecerdasan buatan (AI), 5G, dan big data.
Meski demikian, ekspor ikan dari kekayaan lautnya masih tergolong rendah dibanding negara-negara lain, bahkan tidak masuk ke dalam 10 besar.
“Dari 5 negara eksportir utama, Indonesia tidak masuk di dalam 5 besar, yang pertama adalah Tiongkok produsen perikanan terbesar di dunia, Norwegia dengan salmonnya, Ekuador dengan udangnya, Chili, dan Vietnam. Indonesia peringkat ke 13,” ungkap Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Ishartini di Gedung Mina Bahari 4, Kamis (24/10/2024).
Ada beberapa ikan yang menjadi andalan ekspor bagi RI, diantaranya udang sebesar US$ 1,73 miliar, tuna, tongkol, cakalang sebesar US$ 927,13 juta, dan cumi, sotong, gurita sebesar US$ 762,58 juta. Sayangnya nilai ekspor Indonesia pada tahun lalu turun dibanding tahun sebelumnya.
“Lima tahun terakhir sekitar 5 koma, dan paling tinggi itu ada di 2022, kita tembus US$ 6,2 miliar, di 2023 US$ 5,63 miliar. Komoditas apa yang paling besar, yaitu udang, tuna, tongkol, cakalang, cumi, sotong, gurita,” kata Ishartini.
Salah satu pasar ekspor besar bagi RI ialah Uni Eropa. Volume ekspor produk perikanan Indonesia ke Uni Eropa sepanjang 2023 yakni sebamyak 55.880 ton. Angka ini turun sebesar 5,6 persen jika dibandingkan tahun lalu yang mencapai 59.220 ton.
“Ikan tuna dan cakalang mendominasi dengan nilai ekspor sebanyak US$ 110 juta, kemudian disusul dengan komoditas cumi, sotong dan gurita yang nilai ekspornya bisa mencapai US$ 59 juta,” ujar Ishartini.
Di bawahnya ada komoditas udang dengan nilai ekspor US$ 43 juta, disusul rumput laut dengan nilai ekspor yang US$ 27 juta, serta paha kodok dengan ekspor mencapai US$ 14 juta.
Realisasi produksi terangkut (lifting) minyak mentah Indonesia hampir selalu di bawah target dalam 20 tahun terakhir. Ambisi besar untuk mencapai lifting minyak sebanyak 1 juta barel per hari (bph) pun bahkan sudah gagal terwujud dalam 18 tahun terakhir.
Lifting minyak sebesar 1 juta bph terakhir kali tercapai pada 2005 yakni sebesar 1,07 juta bph. Dalam kurun waktu 20 tahun atau sejak 2003, hanya dua realisasi lifting melewati target yakni pada 2016 dan 2020.
Namun, target tersebut sebenarnya sudah sudah diturunkan dari proyeksi awal melalui APBN-Perubahan pada 2016 ataupun melalui Perpres pada 2020 karena pandemi Covid-19.
Realisasi lifting minyak merosot tajam dari sebesar 794.000 barel per day (bpd) pada 2014 menjadi 604.710 pada 2023. Realisasi lifting tahun ini bahkan diperkirakan akan menyentuh kisaran 500.0000 pada tahun ini. Hingga akhir Agustus 2024, lifting hanya menembus 569.000 bpd padahal pada periode yang sama tahun lalu masih mencapai 615.400.
Fakta pahit realisasi lifting dalam 10 tahun terakhir semakin menjauhkan Indonesia dari misinya untuk bisa menghasilkan lifting 1 juta bpd. Semakin tergerusnya lifting minyak tentu saja berimbas negatif kepada neraca perdagangan, rupiah, hingga beban subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).
Sejumlah praktisi dan analis menjelaskan lifting minyak terus anjlok karena berkurangnya eksplorasi padahal eksplorasi merupakan syarat utama menemukan ladang minyak baru. Dalam catatan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), aktivitas eksplorasi pada 2022 mencakup 30 sumur.
Jumlah tersebut jauh berkurang pada periode sebelumnya. Merujuk data APBN 1982/1983, pengeboran baru dilakukan terhadap 179 sumur pada 1980.
Tanpa eksplorasi maka Indonesia tidak akan mendapatkan sumber ladang minyak baru. Waktu yang dibutuhkan antara produksi dan penemuan ladang minyak juga semakin panjang. Artinya, semakin lama Indonesia menahan diri untuk melakukan eksplorasi maka semakin lama pula produksi baru akan tercipta.
Iklim investasi yang kurang bersahabat juga dinilai menjadi penyebab lain dari jebloknya lifting. Pemerintah sebenarnya menawarkan sejumlah insentif seperti seperti pengurangan pajak atau cost recovery. Namun, negara lain juga menawarkan insentif yang tak kalah menarik. Belum lagi panjangnya perizinan yang harus dihadapi perusahaan jika ingin melakukan investasi di migas.
Anjloknya lifting minyak ini menjadi cerita sedih karena Indonesia pernah menjadi eksportir minyak pada periode 1970-awal 1980an.
Pada awal 1980an, lifting minyak Indonesia menembus 1,5-1,6 juta bpd. Boediono dalam bukunya Ekonomi Indonesia dalam Lintas Sejarah menjelaskan komposisi industri migas (pengolahan minyak) pada PDB Indonesia meningkat dari 0,6% pada 1975 menjadi 5% pada 1985.
Nilai ekspor minyak bumi mencapai puncaknya pada 1981-1982 dengan rata-rata tahunan mencapai US$ 14,6 miliar. Angkanya merosot tajam menjadi US$ 7,7 miliar pada 1985.
Dukung Produksi Minyak 1 Juta BOPD, ELSA Perkuat Bisnis Hulu
Meski realisasi lifting minyak di Tanah Air belum memuaskan, tetapi beberapa emiten yakin bahwa ke depannya Indonesia mampu mencapai realisasi lifting minyak yang diharapkan. Salah satu emiten tersebut yakni PT Elnusa Tbk (ELSA), anak usaha PT Pertamina Hulu Energi (PHE).
ELSAA merupakan perusahaan solusi layanan energi di bidang jasa hulu minyak dan gas, jasa distribusi dan logistik energi, serta jasa penunjangnya.
ELSA optimistis terhadap bisnis sektor energi di Indonesia utamanya sektor jasa hulu migas seiring dengan upaya pemerintah mencapai target produksi minyak 1 Juta Barel per hari (BOPD) pada 2033. Untuk mendukung upaya pemerintah RI dalam mencapai target tersebut, ELSA terus mendorong penguatan bisnis lewat optimalisasi capital expenditure (CAPEX) yang ditargetkan mencapai Rp526 Miliar sepanjang 2024.
Belanja modal ELSA dilakukan untuk mendukung bisnis Jasa Hulu Migas, penambahan mobil tanki BBM dan pembangunan fuel terminal untuk menopang bisnis distribusi dan logistik serta pembelian kapal Accomodation Work Barge (AWB) Offshore untuk segmen bisnis jasa penunjang energi.
Tak hanya itu saja, Direktur Utama Elnusa, Bachtiar Soeria Atmadja mengatakan PT Elnusa Tbk (ELSA) terus bertransformasi dalam pengembangan bisnis sektor energi yang berkelanjutan.
Melalui perbaikan bisnis proses, pemanfaatan teknologi digital, perbaikan sistem Contractor Safety Management System (CSMS) hingga peningkatan kapabilitas SDM menjadi strategi transformasi meningkatkan kinerja maupun efisiensi.
Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Percepatan Infrastruktur Migas, Anggawira dalam pantauannya melihat, SPBG yang tersebar di Indonesia saat ini kondisinya tidak terurus bahkan sampai mangkrak. Padahal pada waktu itu Indonesia mendorong penggunaan SPBG untuk kendaraan-kendaraan umum.
Maka dari itu, Kementerian yang dipimpin oleh Bahlil Lahadalia ini akan mengoptimalkan kembali SPBG untuk bisa dimanfaatkan oleh sektor transportasi. “Nah ini saya lihat menjadi salah satu program quick win juga yang Pak Bahlil juga sudah memberikan arahan gitu ya. Untuk ini bisa dioptimalkan dan memang harus disesuaikan model bisnisnya dengan kondisi yang ada sekarang. Mungkin pada waktu itu penggunaannya lebih berat kepada transportasi,” terang Anggawira kepada CNBC Indonesia dalam Energy Corner, Kamis (24/10/2024).
Bahkan, tidak menutup kemungkinan, SPBG yang tadinya hanya menyasar pada sektor kendaraan umum, ke depannya juga bisa menyasar pada sektor lainnya seperti Hotel, Restoran, dan Katering.
Anggawira menyatakan, ke depan pemerintah juga mendorong supaya SPBG bisa bekerjasama dengan pihak swasta untuk memperluas sasaran pasar. Dengan begitu, akan berdampak pada ekosistem bisnis yang lancar.
“Tapi kalau sekarang saya lihat juga dari penggunaan dari sisi demand ya. Horeka misalnya gitu ya. Itu juga cukup besar gitu. Jadi harus ada kebijakan yang lebih fleksibel gitu ya,” tandasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto mengungkapkan, gas bumi menjadi sumber energi yang paling cocok untuk fase transisi energi ini, terutama karena Indonesia memiliki pasokan gas yang cukup melimpah saat ini.
Djoko mengungkapkan bahwa sekitar 30 tahun yang lalu, Indonesia pernah memanfaatkan gas sebagai sumber energi untuk sektor transportasi. Saat itu, telah dibangun 28 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), tetapi permintaan untuk kendaraan berbahan bakar gas menurun karena kurangnya dukungan kebijakan pemerintah.
“Kira-kira 30 tahun lalu lah ya itu kita punya sekitar 28 SPBG tapi demandnya itu berkurang itu karena tidak didukung dengan kebijakan misalnya nggak boleh lagi jualan kendaraan BBM gitu, harus gas tetapi akhirnya kita kembali lagi menggunakan gas ya terutama untuk transportasi umum,” kata Djoko dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia, Rabu (21/2/2024).
Djoko membeberkan untuk sektor transportasi umum, Bus Transjakarta pernah 100% menggunakan armada BBG. Bahkan kendaraan dinas pemerintah, taksi, serta kendaraan umum lainnya pada saat itu juga sempat menggunakan BBG dengan alat converter kit.
“Juga untuk truk, kapal, kereta kita sudah melakukan uji coba bahkan PGN untuk motor juga sudah. Uji cobanya sudah oke gitu ya harganya pun maksimum Rp 4.500 per liter setara premium, premium kan waktu itu Rp 6.500 per liter jadi harga lebih murah dari bensin kemampuannya sama gitu,” kata Djoko.
Oleh sebab itu, Djoko menilai kebijakan atau regulasi yang diperlukan untuk mendukung penggunaan gas di Indonesia perlu ditegaskan kembali. Artinya wilayah-wilayah yang dekat dengan sumber gas baik itu yang dilalui pipa bisa dikembangkan dengan lebih masif.
Prabowo menjawab alasan itu pada saat memberikan arahan dalam rapat kabinet perdana yang dihelat di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, (23/10/2024).
Dalam arahan itu, Prabowo memberikan tiga tugas khusus kepada tiga kementerian yang kini berada langsung dalam pengawasan presiden, bukan kementerian koordinator. Kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani, Prabowo memerintahkan untuk menjaga agar pemerintahan dijalankan secara efisien.
Dia tak ingin kementerian-kementerian menggunakan anggaran untuk kegiatan yang bersifat seremonial dan perjalanan dinas ke luar negeri. Mantan Komandan Jenderal Kopassus ini meminta anggaran pemerintah yang terbatas digunakan sebaik mungkin untuk pembangunan dan kesejahteraan.
“Kita harus beri contoh fokus kita pembangunan ekonomi, kesejahteraan rakyat ke dalam. Jangan mengada-ngada studi banding belajar pramuka ke negara lain,” kata Prabowo dikutip Kamis, (24/10/2024).
Kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Prabowo mengaku memberikan beberapa arahan khusus. Dia meminta Bappenas memastikan semua program dan kegiatan di semua kementerian memiliki kontribusi nyata terhadap pembangunan.
Dia memberi tugas khusus kepada Bappenas untuk mempelajari semua proyek yang dilaksanakan pemerintah. “Menteri Bappenas pastikan semua program dan kegiatan di semua kementerian lembaga mempunyai kontribusi yang signifikan, terukur, dan saling bersinergi,” kata dia.
“Pelajari kembali semua proyek, jangan ada proyek yang mercusuar, semua ditujukan kepada yang saya sampaikan pada pidato saya di depan majelis perwakilan rakyat pada hari pelantikan saya,” kata dia lagi.
Selain itu, Prabowo juga menyoroti urusan birokrasi di Indonesia yang masih ribet dan menyusahkan. Karena itu, dia berpesan kepada menterinya untuk berani mencopot pejabat yang tidak memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.
Urusan birokrasi dan pemecatan pegawai negeri sipil (PNS) ini merupakan ranah yang dipegang oleh Kementerian PANRB. “Segera laporkan, segera kita ganti. Tidak ada yang kebal, yang tidak patuh tidak bekerja keras buat bangsa dan rakyat saudara-saudara copot segera. Suruh tinggal di rumah saja, daripada kita susah,” kata dia.
Sebagaimana diketahui, Prabowo telah melakukan perubahan tugas dan fungsi kementerian negara pada kabinet Merah Putih. Perubahan ini tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024.
Peraturan yang diteken Prabowo pada 21 Oktober 2024 itu mengatur struktur seluruh kementerian dan badan yang ada di kabinetnya. Sebagian besar kementerian teknis, ada di bawah koordinasi 7 kementerian koordinator yang ada di kabinet Merah Putih. Sementara ada 4 kementerian lainnya yang langsung bertanggung jawab kepada Prabowo, yaitu Kemenkeu, Bappenas, Kementerian PANRB dan Kementerian Sekretariat Negara.
Disebutkan, Sritex, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada PT Indo Bharat Rayon, selaku pemohon, berdasarkan Putusan Homologasi tanggal 25 Januari 2022.
Seperti diketahui, Sritex telah lama mengalami permasalahan keuangan yang akut di mana perusahaan mencatatkan kenaikan utang dan defisit modal yang kian membengkak.
Hingga akhir Juni 2024, aset perusahaan tercatat turun 5% menjadi US$ 617 juta atau setara Rp 9,56 triliun (asumsi kurs Rp 15.500/US$). Sementara itu, utang perusahaan masih berada di level tinggi yakni mencapai US$ 1,60 miliar atau setara Rp 24,8 triliun.
Alhasil, perusahaan masih mengalami defisiensi modal (ekuitas negatif) yang pada akhir tahun lalu nilainya semakin bengkak menjadi US$ 980 juta (Rp 15,19 triliun).
Kewajiban jangka pendek Sritex tercatat US$ 131,42 juta (Rp 2,04 triliun), dengan US$ 11,34 juta (Rp 176 miliar) di antaranya merupakan utang bank jangka pendek ke Bank Central Asia (BBCA). Sementara itu, dari US$ 1,47 miliar (Rp 22,78 triliun) kewajiban jangka panjang, sebesar US$ 810 juta (Rp 12,55 triliun) merupakan utang bank.
Mayoritas utang bank jangka panjang merupakan utang eks sindikasi (Citigroup, DBS, HSBC dan Shanghai Bank) senilai US$ 330 juta. Selain itu BCA, Bank QNB Indonesia, Citibank Indonesia, Bank BJB dan Mizuho Indonesia tercatat menjadi kreditur terbesar dengan besaran kewajiban SRIL masing-masing lebih dari US$ 30 juta. Selain 5 yang telah disebutkan, perusahaan juga memiliki utang pada 19 pihak bank lain yang mayoritas merupakan bank asing atau bank swasta milik asing.
Sebelum resmi dinyatakan pailit dalam putusan terbaru pengadilan Semarang, manajemen Sritex dalam laporan keuangan terbaru mengungkapkan bahwa perusahaan masih berupaya melakukan sejumlah restrukturisasi atas beban utang yang membengkak pada banyak bank. Selain itu perusahaan juga masih gencar menyelesaikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan permintaan damai dengan para kreditur.
SRIL dalam laporan keuangan tahunannya mengungkapkan utang jumbo yang membuat defisiensi modal “mengindikasikan adanya suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.”
Meski dengan kondisi berdarah-darah, Sritex sebelumnya sempat optimis dan mengungkapkan bahwa perusahaan masih memperoleh dukungan dari pemegang saham.
“Grup juga telah memperoleh surat dukungan dari pemegang sahamnya, yang memberikan konfirmasi bahwa akan terus memberikan dukungan finansial bagi Grup agar mampu mempertahankan kelangsungan usahanya dan untuk dapat memenuhi kewajiban Grup,” jelas manajemen Sritex.
Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, manajemen Sritex menyebut perusahaan akan meningkatkan penjualan dan efisiensi biaya produksi salah satunya lewat pengurangan jumlah karyawan.
Sepanjang tahun 2023 perusahaan telah memangkas 2.232 karyawan dari semula 16.370 karyawan di akhir 2022 hingga tersisa 14.138 karyawan akhir tahun lalu. Lalu pada akhir Juni 2024 karyawan Sritex bersisa 11.249 yang artinya kembali mengurangi 2.889 karyawan dalam medio enam bulan.
Meski demikian, dampak PHK tidak hanya dirasakan oleh karyawan Grup Sritex melainkan ikut menjalar ke para vendor dan sejumlah pihak lain yang bisnisnya hidup dari hilir atau hulu bisnis Sritex.
“Putusan pailit ini akan mengancam sekitar 20-an ribu karyawan yang tersisa di Sritex group. Mereka akan kehilangan pekerjaan dan bisa-bisa tidak akan mendapatkan pesangon,” kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi kepada CNBC Indonesia, Kamis (24/10/2024).
Laporan keuangan perusahaan tahun 2023 yang diaudit Kanana Puradiredja, Suhartono memperoleh Opini Wajar dengan Pengecualian. Opini audit tersebut diberikan apabila ditemukannya bukti atas simpulan kesalahan penyajian dan laporan keuangan tidak pervasif.
