Salah satu perwakilan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Zulkipli menyatakan, pihaknya akan menghadirkan saksi pendukung sesuai dengan sistematika pembuktian di persidangan. Maka, belum bisa disampaikan kapan tepatnya akan ada pemanggilan untuk Sandra Dewi.
“Untuk Ibu Sandra Dewi dan beberapa saksi yang lain, tidak khusus hanya kepada Ibu Sandra Dewi, sebagai saksi yang masuk dalam kluster TPPU, sekali lagi kami sampaikan akan kita hadirkan pada saatnya nanti sesuai dengan timeline atau urutan sistematika pembuktian oleh PT Timah,” pungkas Zulkipli saat ditemui wartawan usai sidang di PN Tipikor Jakarta, Senin, (2/9/2024).
Zulkipli menyatakan, pihaknya saat ini fokus pada pembuktian modus korupsinya. Hal ini sebagaimana terungkap pada sidang yang terlaksana kemarin.
Dari keterangan saksi, terungkap bahwa ketika kerjasama antara smelter swasta yang salah satunya diinisiasi Harvey Moeis itu dilakukan, penampangan ilegal pun meningkat secara masif di wilayah IUP PT Timah Tbk.
Fakta selanjutnya terungkap bahwa dari keterangan unit metallurgi PT Timah, dua unit smelter milik perseroan itu sebetulnya cukup untuk mengcover produksi timah; sehingga kerjasama dengan smelter swasta tidak sepenuhnya diperlukan.
Lalu, terungkap pula bahwa kondisi luasan IUP yang dimiliki PT Timah sekitar 90%, tapi tidak sebanding dengan produksi yang dimiliki oleh PT Timah sendiri yaitu hanya sekitar 25%.
“Nah ini juga terjadi ketika ekspor. Nah ini kemana kemudian bijih Timah yang kemudian tidak dimiliki oleh PT Timah? Tadi beberapa keterangan juga menjelaskan bahwa memang ada apa namanya sumber bijih Timah yang berada di wilayah IUP Timah yang kemudian mengalir ke smelter swasta,” jelasnya.
Untuk lebih lanjut, agenda sidang selanjutnya pun diagendakan kembali pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024.
Foto: Penukaran uang dolar (AS) dan rupiah di Valuta Inti Prima (VIP) Money Changer, Menteng, Jakarta, Rabu (11/10/2023). (CNBC Indonesia/ Faisal Rahman)
Dilansir dari Refinitiv, rupiah pada pukul 09:21 WIB ambruk 0,65% di angka Rp15.550/US$ pada hari ini, Senin (2/9/2024). Posisi ini juga sejalan dengan yang terjadi pada penutupan perdagangan kemarin (30/8/2024) yang terdepresiasi 0,26%.
Pelemahan rupiah di pagi hari ini tak lepas dari indeks dolar AS (DXY) yang merangkak naik ke posisi 101,74. Apresiasi DXY juga bahkan telah terjadi sejak 27 Agustus 2024.
Kenaikan DXY ini terjadi di tengah data perkiraan kedua PDB AS untuk kuartal II-2024 yang tumbuh di atas ekspektasi pelaku pasar.
PDB AS tumbuh di angka 3% Quarter-over-Quarter (QoQ) naik dari kuartal sebelumnya di angka 1,4% QoQ.
Pertumbuhan PDB AS ini jauh dari ekspektasi pasar, ditambah dengan isu krisis yang sedang mencuat. Bahkan angka ini jauh dari prediksi konsensus Trading Economics di angka 2,8%.
Di lain sisi, hari ini pelaku pasar menunggu data inflasi Indonesia yang diperkirakan masih akan terjadi secara tahunan namun secara bulanan, beberapa ekonom memperkirakan terjadi deflasi.
Jika deflasi kembali terjadi, hal ini tentu tidak memberikan sentimen positif bagi pasar domestik dan dapat memengaruhi perspektif investor termasuk flow yang masuk ke RI.
Hal ini disampaikan oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Vivi Yulaswati dalam Special Interview bersama CNBC Indonesia di Bali International Convention Centre (BICC), Nusa Dua, ditulis Senin (2/9/2024).
“Tentunya banyak sekali program-program pemerintah yang meng-address isu ketimpangan ini. Seperti misalnya, terutama setelah Covid ya, banyak sekali kita rasakan program-program bantuan sosial, yang tidak hanya bersifat sebagai social safety net, jaring pengaman, karena terjadi krisis, tetapi juga dilanjutkan,” ujar dia.
Layanan Kartu Prakerja menjadi salah satu program penting pemerintah untuk mengatasi ketimpangan. Tujuan program Kartu Prakerja adalah memudahkan masyarakat dalam mengakses lapangan pekerjaan yang tersedia di Indonesia dengan bekal keterampilan yang mumpuni.
Selain itu, pemerintah juga sangat gencar membangun berbagai infrastruktur di luar Pulau Jawa. Hal ini demi menghidupkan kegiatan ekonomi yang masif di luar Jawa. Alhasil, dampak pertumbuhan ekonomi nasional akan tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia.
Tak ketinggalan, pengurangan ketimpangan bisa dilakukan dengan adanya ekonomi inklusif. Ekonomi inklusif berusaha mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin, serta antara perkotaan dan pedesaan. Dengan demikian, banyak orang yang mendapat akses ke berbagai sumber daya dan peluang ekonomi, termasuk kesempatan kerja yang layak.
Thor’s Well terlihat seperti lubang runtuhan raksasa di laut tanpa dasar. Struktur itu nampak seperti menguras air laut di sekitarnya.
Saat air pasang, laut akan menutupi Sumur Thor sesaat sebelum mengalir melewatinya. Sementara saat badai atau air berombak, isinya akan berbusa dan menyembur keluar.
Penampakan berbeda terlihat saat air tengah surut. Sumur Thor tidak terlalu menakutkan karena air yang mengalir di bawah terlihat lebih tenang.
Sumur Thor terbuat dari basal, sama seperti yang melapisi garis pantai Oregon. Diperkirakan memiliki kedalaman hingga enam meter.
Ledakan air terbaik dari Sumur Thor satu jam sebelum air pasang. Karena akan mulai terisi dengan air laut yang mendesis.
Sumur Thor memang memiliki daya tariknya tersendiri. Khususnya bagi pelancong dan fotografer yang ingin melihat saat Sumur Thor menyemburkan air.
Lokasi itu memang masih terbilang aman. Hingga kini, belum ada laporan korban meninggal namun memang ada orang terluka karena arus dan ombak yang kuat di sekitarnya.
Namun National Weather Service merekomendasikan hanya mengamati lautan selama 20 menit saja. Tujuannya untuk mempelajari polanya terlebih dulu.
Sebagai informasi, Sumur Thor berasal dari sosok Mitologi Norse. Thor merupakan sosok yang memiliki senjata palu dan dikatakan membuat lubang di garis pantai dengan alat tersebut.
Mengutip catatan Badan Pusat Statistik (BPS) porsi pengeluaran pajak atau iuran kelas menengah pada 2019 hanya sebesar 3,48%, namun pada 2024 menjadi 4,53%. Untuk pendidikan dari 3,64% menjadi 3,66%.
Sementara itu, untuk barang atau jasa lainnya dari 6,04% menjadi 6,48%, perumahan dari 27,80% menjadi 28,52%, keperluan pesta dari 2,81% menjadi 3,18%, dan makanan dari 41,05% menjadi 41,67%.
“Nah inilah kira-kira bagaimana perbedaan pola konsumsi dari lima tahun yang lalu dibandingkan dengan tahun 2024,” kata Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat (30/8/2024).
Sementara itu, untuk kelompok pengeluaran kelas menengah yang mengalami penurunan yakni untuk hiburan dari 0,47% menjadi 0,38%, kendaraan dari 5,63% menjadi 3,99%, barang tahan lama dari 2,84% menjadi 2,29%, pakaian dari 3,15% jadi 2,44%, dan kesehatan dari 3,08% jadi hanya 2,86%.
“Proporsi pengeluaran untuk hiburan agak menurun, untuk kendaraan juga agak menurun,” tegas Amalia.
Kendati begitu, Amalia menekankan, kelompok pengeluaran prioritas kelas menengah secara umum yakni untuk makanan, perumahan dan barang jasa lainnya. Ketiga pengeluaran tersebut memiliki proporsi masing-masing 41,67%, 28,52% dan 6,48%.
“Kalau kita perhatikan semakin rendah kategori kelas masyarakat, semakin besar proporsi konsumsi atau proporsi pengeluaran untuk makanan. Jadi semakin tinggi kelas masyarakatnya, kelompok kelas masyarakatnya, semakin kecil proporsi untuk pengeluaran makanan,” imbuhnya.
Amalia menjelaskan ukuran dari pengelompokan kelas itu didasarkan pada ukuran Bank Dunia yang termuat dalam dokumen berjudul Aspiring Indonesia: Expanding the Middle Class 2019. Pengelompokannya didasarkan pada pengeluaran dengan garis kemiskinan Rp 582.932 per kapita.
Untuk kelas menengah ialah pengeluarannya 3,5-17 kali garis kemiskinan atau pengeluarannya sekitar Rp 2,04 juta sampai 9,90 juta per kapita per bulan. Kelas menengah rentan 1,5-3,5 kali garis kemiskinan atau senilai Rp 874,39 ribu sampai Rp 2,04 juta. Rentan miskin ialah 1-1,5 kali garis kemiskinan atau Rp 582,93 ribu sampai dengan Rp 874,39 ribu.
Sedangkan untuk yang masuk kelompok miskin adalah pengeluarannya di bawah garis kemiskinan senilai Rp 582,93 ribu per kapita per bulan, sedangkan untuk kelas atas pengeluarannya 17 kali di atas garis kemiskinan atau di atas Rp 9,90 juta per kapita per bulan.
Foto: Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi tabung 3 kilogram (kg) di pangkalan resmi LPG 3 kg Pertamina di Kawasan Jakarta, Selasa (2/1/2024). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
Besarnya impor LPG disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
Bahlil memerinci kebutuhan LPG nasional saat ini mencapai 7 juta ton per tahun. Namun dari kebutuhan tersebut, produksi dalam negeri hanya mampu di level 1,8 juta ton per tahun.
“Gas kita LPG konsumsi 7 juta, dalam negeri hanya 1,8 juta produksi kita. Sisanya kita impor, kenapa negara ini gini terus? Apa gak bisa kita bangun industri itu, atau sengaja dibiarkan untuk importir main terus,” ungkap Bahlil dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI, dikutip Selasa (27/8/2024).
Berdasarkan Handbook of Energy & Economic Statistics of Indonesia 2023, konsumsi LPG pada 2023 menembus 8,7 juta ton dari 2013 yang hanya mencapai 5,6 juta ton atau naik 55,35% dalam satu dekade terakhir.
Sayangnya, peningkatan konsumsi tak diimbangi dengan naiknya produksi di dalam negeri. Justru, produksi LPG di dalam negeri mengalami penurunan yakni dari 2,01 juta ton pada 2013 menjadi 1,97 juta ton pada 2023 atau turun 2% dalam satu dekade terakhir.
Maka dari itu, Indonesia cenderung melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan konsumsi LPG yang melesat 111% dari 3,3 juta ton pada 2013 menjadi 6,95 juta ton pada 2023.
Lebih lanjut, dominasi impor LPG pun terus merangkak naik setiap tahunnya dari yang sebelumnya 58,82% pada 2013 menjadi 79,8% pada 2023. Hal ini semakin menegaskan bahwa Indonesia sangat bergantung dengan impor untuk memenuhi kebutuhan LPG.
Tingginya kebutuhan impor LPG ini berdampak terhadap subsidi yang dilakukan pemerintah. Tercatat, realisasi belanja subsidi LPG cenderung terus mengalami kenaikan.
Data dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa subsidi LPG sempat berada di level yang sangat tinggi yakni sebesar Rp100,4 triliun pada 2022 dan Rp74,3 triliun pada 2023.
Sementara pada outlook 2024 yang ditulis dalam Nota Keuangan, belanja subsidi LPG tabung 3 kg sebesar Rp85,6 triliun dan bertambah menjadi Rp87,6 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
Melejitnya subsidi oleh pemerintah tak lepas dari stagnannya harga LPG 3 kg. Sejak 2007, atau 17 tahun harga LPG 3 Kg sebesar Rp 4.250/Kg belum pernah dinaikkan atau disesuaikan padahal harga gas terus membengkak.
Persoalan menjadi rumit karena konsumsi LPG Gas Melon terus membengkak sementara produksi dalam negeri sangat terbatas. Akibatnya impor terus membengkak dan membebani anggaran.
Oleh karena itu, Bahlil mendorong pengembangan hilirisasi LPG di dalam negeri.
Pihaknya telah mengidentifikasi lapangan-lapangan migas dalam negeri yang masih mempunyai sumber gas dengan kandungan campuran Propane (C3) dan Butane (C4). Khususnya yang dapat dijadikan sebagai produk LPG.
“Ke depan, gas gas yang muncul di tahun 2025-2026 yang c3-c4 kita akan bangun industri hilirisasi untuk membuat ketahanan energi kita. Agar LPG kita bisa kita bangun dalam negeri,” ujar Bahlil.
Menanggapi hal ini, Wakil Direktur Utama Pertamina Wiko Migantoro mengungkapkan pihaknya saat ini tengah melakukan upaya-upaya peningkatan produksi gas nasional. Baik itu pemanfaatan gas alam cair atau LNG dan juga peningkatan produksi LPG.
Wiko membeberkan setidaknya terdapat beberapa bahan baku yang dapat dijadikan sebagai produk LPG. Misalnya sumber gas yang mempunyai kandungan campuran Propane (C3) dan Butane (C4).
Namun demikian, Wiko mengakui bahwa keberadaan sumber gas yang mempunyai kandungan C3 dan C4 di lapangan migas yang dioperasikan perusahaan cukup terbatas. Kemudian sumber bahan baku yang lainnya yakni sebagai bagian dari salah satu produk kilang Pertamina.
“Sebetulnya ada dua source ya, yang pertama dari sumber gas alam langsung dari natural gas yang mengandung propane butane C3 C4 itu. Ada beberapa yang memang masih bisa kita maksimalkan untuk dijadikan produksi LPG. Selain itu juga dari kilang sebagai bagian dari produk Kilang juga bisa menghasilkan LPG juga,” kata Wiko di Jakarta, dikutip Selasa (20/8/2024).
Selain itu, Bahlil juga menegaskan perihal pengembangan jaringan gas bumi untuk rumah tangga (jargas) juga menjadi opsi strategis.
“Memang selain LPG bersubsidi kita juga lagi berpikir untuk bagaimana bikin jaringan gas (jargas) dan membangun industri LPG di Indonesia,” ujarnya.
Sebagai informasi, jargas merupakan program inisiatif dari pemerintah untuk menyediakan akses gas bumi langsung ke rumah-rumah melalui jaringan pipa. Program ini sebagai alternatif dari penggunaan LPG.
Berbeda dengan LPG yang dikemas di dalam sebuah tabung, gas dalam jargas langsung tersedia dan lebih praktis karena tidak memerlukan penggantian tabung.
Foto: Presiden Partai Buruh Said Iqbal Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengaku Partai Buruh akan mendukung dan mengusung Anies Baswedan sebagai cagub Jakarta. (Facebook/partai buruh)
Ketua Tim Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Partai Buruh, Said Salahuddin mengungkapkan bahwa sejak pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas pencalonan kepala daerah dalam Pilkada 2024, pihaknya langsung berkomunikasi dengan Anies untuk memberikan dukungan.
Said menyebut bahwa dasar dari sikap yang dilakukan oleh Partai Buruh adalah adanya dugaan penjegalan Anies terkait pencalonan sebagai Cagub DKI Jakarta. Selain itu, dasar lain dari dukungan yang diberikan adalah permintaan masyarakat Jakarta yang diklaim ingin Anies berkontestasi dalam Pilkada 2024.
“Jadi kami baru mulai berkomunikasi setelah putusan MK karena kami merasakan ada upaya penjegalan dengan cara-cara politik yang tidak sehat terhadap beliau,” ujar Said dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (29/8/2024).
Said mengatakan bahwa sejak hari pertama pendaftaran paslon, yakni 27 Agustus 2024 lalu, pihaknya rutin menjalin komunikasi dengan partai lain demi mengupayakan pengusungan Anies yang memenuhi syarat terkait partai politik.
Namun hingga memasuki hari terakhir pendaftaran paslon yang bakal berkontestasi dalam Pilkada 2024, Partai Buruh masih belum menemukan hasil apapun dari komunikasi tersebut. Dengan demikian, Said berharap ada keajaiban pada “menit-menit akhir” pendaftaran.
Foto: Presiden Partai Buruh Said Iqbal Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengaku Partai Buruh akan mendukung dan mengusung Anies Baswedan sebagai cagub Jakarta. (Facebook/partai buruh) Presiden Partai Buruh Said Iqbal Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengaku Partai Buruh akan mendukung dan mengusung Anies Baswedan sebagai cagub Jakarta. (Facebook/partai buruh)
“Sampai detik ini Partai Buruh akan tetap konsisten mendorong Pak Anies Baswedan. Saya tidak bisa menyebut mengusung karena, kan, enggak cukup [suara] Partai Buruh,” tegas Said.
“Kami mendorong Pak Anies Baswedan agar ada miracle (keajaiban), ada partai-partai yang barangkali sudah mengajukan pencalonan, itu mau bergabung dengan Partai Buruh untuk mendukung Pak Anies,” sambungnya.
Meskipun menyadari bahwa peluang Anies untuk dapat mendaftarkan diri sebagai Cagub DKI Jakarta, Partai Buruh mengaku optimis dan akan terus berjuang demi mewujudkan aspirasi rakyat.
“Orang bilang tidak ada peluang. Ada, walaupun harus saya akui kecil. Namun sekecil apapun peluang itu, Partai Buruh akan terus berjuang untuk Pak Anies Baswedan karena itulah sejatinya yang dikehendaki rakyat Jakarta,” kata Said.
“Kami menyerap aspirasi rakyat Jakarta. Kami tidak ingin membuat kecewa rakyat yang selama ini menunggu Pak Anies untuk bisa diusung dan dibawa ke KPUD DKI Jakarta,” lanjutnya.
Sebagai informasi, KPU resmi membuka pendaftaran pasangan calon kepala daerah dimulai pada 27-29 Agustus 2024. Pada 27 dan 28 Agustus dari pukul 08.00-16.00 WIB, sedangkan pada 29 Agustus dari 08.00-23.59 WIB.
Adapun, dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi DKI Jakarta yang sudah mendaftar Pilkada 2024 di Kantor KPU Provinsi DKI Jakarta adalah Pramono Anung-Rano Karno dan Ridwan Kamil-Suswono.
Hal ini diungkapkan oleh jaksa di Paris, Laure Beccuau. Menurutnya, penangkapan Durov jadi bagian penyelidikan sejak 8 Juli 2024 pada seseorang yang tidak disebutkan namanya, dikutip dari Reuters, Selasa (27/8/2024).
Sebagai informasi, Durov ditangkap di Bandara Bourget Perancis pada Sabtu malam waktu setempat (24/8/2024). Beccuau mengatakan pria 39 tahun itu ditahan hingga Rabu (28/8/2024).
Sebelumnya Presiden Perancis Emmanuel Macron telah menjelaskan soal penangkapan Durov, yang disebutnya tidak ada motif politik. Dia juga memberikan kebebasan pada hakim untuk memutuskan.
“Ini sama sekali bukan keputusan politik. Terserah hakim yang memutuskan,” kata Macron dalam akun X.
Telegram telah memberikan keterangan soal penangkapan bosnya itu. Dalam keterangan di kanal Telegram News, perusahaan memastikan Durov tidak menyembunyikan apapun.
Selain itu, Telegram menegaskan seharusnya platform maupun pemiliknya tidak bisa diminta pertanggungjawaban soal penyalahgunaan dalam aplikasinya. Telegram juga menunggu penyelesaian persoalan itu.
“Telegram mematuhi hukum di Uni Eropa, termasuk aturan layanan digital-yang moderasinya sesuai dengan standar industri dan terus ditingkatkan. CEO Telegram Pavel Durov tidak menyembunyikan apapun dan sering pergi ke Eropa. Tidak masuk akal mengklaim platform atau pemiliknya bertanggung jawab untuk penyalahgunaan platform tersebut,” tulis pernyataan Telegram.
Kementerian luar negeri Uni Emirat Arab telah meminta untuk adanya pendampingan pada Durov. Dia diketahui mengantongi kewarganegaraan ganda yakni UEA dan Perancis.
“Telah mengajukan permintaan pada Perancis untuk memberi semua layanan konsuler yang diperlukan,” kata pihak kementerian.
Mulanya, kebijakan yang berlaku setelah masa Covid-19 ialah PPN DTP yang diberikan hingga Desember 2024 hanya sebesar 50%, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2024 tentang PPN atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, dengan perubahan terbaru ini, maka Kementerian Keuangan akan mengeluarkan PMK baru. Sehingga, eksekusi penyerahan PPN DTP 100% nya bisa kembali bisa segera berlaku.
“Insentif PPN DTP ini diberikan sebesar 100% ini sampai dengan bulan Desember 2024. PMK nya akan disiapkan oleh Ibu Menteri Keuangan,” kata Airlangga di Gedung AA Maramis, Jakarta, Selasa (27/8/2024).
Airlangga mengatakan, kebijakan ini pun telah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas beberapa waktu lalu. Tujuannya iala untuk kembali menggeliatkan konsumsi masyarakat, khususnya masyarakat kelas menengah yang porsi kedua terbesar pengeluarannya adalah untuk membeli rumah.
“Khusus insentif pajak ini, atas persetujuan Bapak Presiden dalam rapat yang lalu, pemerintah telah mengeluarkan insentif pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah atau PPN DTP untuk sektor perumahan,” ucap Airlangga.
Sebetulnya, Kementerian Keuangan telah mengalokasikan anggaran senilai Rp 500 miliar pada Semester II-2024 untuk merealisasikan perpanjangan pemberian insentif fiskal berupa (PPN DTP) untuk pembelian rumah.
Sebagaimana diketahui, dalam PMK 7/2024 disebutkan bahwa PPN DTP diberikan untuk PPN terutang masa pajak Januari sampai dengan Desember 2024.
Dikutip dari website Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pembagian pemberian insentif itu terbagi menjadi dua periode tahun ini. Pertama, penyerahan rumah untuk periode 1 Januari-30 Juni 2024 dengan PPN DTP diberikan sebesar 100% dari PPN yang terutang.
PPN yang terutang itu dari bagian dasar pengenaan pajak atau DPP sampai dengan Rp 2 miliar, dengan harga jual maksimal Rp miliar.
Periode kedua, untuk penyerahan rumah periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2024. PPN DTP yang diberikan sebesar 50% dari PPN yang terutang dari bagian Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sampai dengan Rp2 miliar dengan harga jual maksimal Rp5 miliar.
Sebab, nikel RI menjadi yang termurah dan dibutuhkan dunia saat ini.
Direktur Utama PT Vale Indonesia Febriany Eddy mengatakan Indonesia mempunyai kandungan mineral nikel terbesar di dunia saat ini. Setidaknya, RI memproduksi 2/3 dari nikel yang dihasilkan secara global.
“Kemudian kalau dilihat juga nikel yang dihasilkan Indonesia juga termasuk yang paling murah di seluruh dunia. Sehingga kita melihat bahwa negara lain juga akan butuh nikel Indonesia. Tapi Indonesia juga butuh diversifikasi pasar untuk kita punya nikel,” kata dia dalam Mining Zone CNBC Indonesia, dikutip Senin (26/8/2024).
Oleh sebab itu, pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia yang terus melakukan diskusi mengenai kebijakan pengurangan inflasi atau Inflation Reduction Act (IRA) dengan pemerintahan AS. Mengingat melalui kebijakan ini, pabrik atau kendaraan listrik yang mendapatkan pasokan nikel dari RI dikecualikan dari insentif hijau pemerintah AS.
“Kalau berkaitan dengan IRA ini kan yang kita ketahui pemerintah sedang melobi ya. Kita akan membantu pemerintah, mendukung pemerintah dalam upaya ini. Yang kita ingin tekankan adalah kalau masalahnya adalah ESG, maka bisa datang dan buktikan sendiri praktek apakah berkelanjutan PT Vale,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menilai aturan Inflation Reduction Act atau IRA membuat Amerika Serikat (AS) pening kepala. Pasalnya, AS bakal kelimpungan lantaran masih bergantung pada pasokan nikel RI.
Aturan ini sendiri akan memuat pemberian insentif dan subsidi terkait dengan energi hijau. Meski begitu, bahan baku nikel untuk produksi baterai listrik dari Indonesia tidak masuk ke dalam UU IRA tersebut.
“Amerika ini sekarang negosiasi IRA dengan kita karena mereka kekurangan dan saya bilang dengan mereka kalian gak bisa anggap kami enteng kalau kalian gak mau fine,” kata Luhut dalam acara Seminar Nasional IKAXA 2023, Kamis (14/9/2023).
Luhut pun menegaskan tidak ada suatu negara manapun di dunia yang berhak mendikte dan mengatur negara lain. Termasuk negara seperti Amerika Serikat.
Menurut Luhut kebutuhan nikel AS untuk bahan baku pembuatan baterai kendaraan listrik cukup besar. Oleh sebab itu, Indonesia mempunyai peran yang cukup penting dalam rantai pasokan nikel dunia.
“Mereka kan butuh nikel banyak, dan tidak cukup nikel yang mereka punya dan mereka dapat untuk menaikan 11 kali produksi mobil listriknya. Jadi dia butuh di kita. Kita juga bilang, kita tidak punya free trade agreement dengan mereka. Kita cari bentuk lain, kerjasama untuk itu,” katanya.
