Direktur Utama PGN Arief Setiawan Handoko mengatakan untuk bisa tetap memenuhi kebutuhan gas, pihaknya menutupi defisit pasokan gas melalui Liquefied Natural Gas (LNG) dari domestik yakni dari Tangguh, Bontang, dan Donggi Senoro.
“Kemudian sebagai solusi antara-antara sampai ditemukannya cadangan gas bumi ini kita pakai atau kita tutupi defisit pasokan gas ini dengan LNG yang berasal dari domestik, yaitu dari Tangguh, Bontang, maupun Donggi Senoro,” katanya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Rabu (12/3/2025).
Selain itu, dia mengatakan pihaknya juga menghadapi tantangan dalam pemenuhan LNG yang membuat pihaknya harus membayar lebih besar.
“Nah untuk pemenuhan LNG ini ada beberapa tantangan yaitu LNG yang akan dialokasikan ke kita itu merupakan LNG yang pembatalan ekspor yang sudah committed, misalnya dari tangguh sudah berkontrak dengan buyers luar negeri itu dikurangi untuk memenuhi kebutuhan domestik. Dan tentunya ini akan menambah harga yang dibebankan kepada PGN,” tambahnya.
Arief mengungkapkan, salah satu sumber gas yang menurun adalah pada produksi Blok Corridor yang dikelola oleh Medco E&P di Sumatera Selatan.
“Nah untuk pasokan, isu pasokan adalah adanya kondisi penurunan jumlah produksi gas bumi dari lapangan-lapangan gas bumi yang menjadi sumber pasokan utama PGN, utamanya kita banyak mengambil dari koridor Medco yang tahun 2025 ini cukup menurun tajam,” jelas Arief.
Kota yang dinamai ‘Neom’ tersebut merupakan megaproyek yang meliputi resor eksklusif di pesisir pantai, resor ski kedua di pegunungan, hingga sepasang gedung pencakar langit setinggi 1.600 kaki dengan panjang hingga 106 mil yang disebut ‘The Line’.
Sayangya, pembangunan megaproyek itu mengalami masalah keuangan besar. menurut laporan Wall Street Journal, perkiraan belanja modal untuk membangun Neom hingga rampung pada tahun 2080 mendatang telah membengkak hingga US$8,8 triliun atau setara Rp144.364 triliun.
Angka itu membengkak lebih dari 25 kali lipat anggaran tahunan kerajaan, dikutip dari Futurism, Selasa (11/3/2025).
Lebih buruk lagi, laporan audit yang ditinjau oleh Wall Street Journal menemukan bahwa para pejabat mencoba memalsukan angka-angka untuk menyembunyikan bukti biaya proyek yang membengkak.
Temuan ini menunjukkan petaka baru yang muncul akibat megaproyek Neom yang merupakan ide Pangeran Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman.
Menurut Wall Street Journal, para pejabat juga berusaha melindungi sang Pangeran Mahkota dari kenyataan pahit. Misalnya, memberikan harapan palsu terkait pengembalian pendapatan dari resor ski Neom.
Para pejabat menaikkan harga yang diproyeksikan untuk menginap di lokasi yang belum selesai dibangun tersebut. Satu kamar di hotel butik standar yang sebelumnya dipatok US$489 (Rp8 jutaan) kini membengkak menjadi US$1.866 (Rp30 jutaan).
Sementara itu, satu kamar di lokasi glamping mewah juga melonjak tajam dari US$216 (Rp3,5 jutaan) menjadi US$794 (Rp13 jutaan) per malam.
Rekomendasi untuk mengurangi tinggi gedung pencakar langit dari 1.600 kaki menjadi 1.000 kaki untuk menghemat anggaran sudah ditolak mentah-mentah oleh Pangeran Salman.
“Kami akan mulai membangun secara vertikal mulai akhir tahun ini,” kata kepala pengembang The Line, Denis Hickey, dalam World Economic Forum, dikutip dari Futurism berdasarkan laporan Wall Street Journal.
Singkatnya, proyek Neom milik kerajaan itu tampaknya telah berubah menjadi kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Bahkan kepemimpinannya pun berada di atas landasan yang goyah. Mantan CEO Neom, Nadhmi al-Nasr, mengundurkan diri pada November 2024, beberapa minggu setelah sebuah film dokumenter menuduh bahwa puluhan ribu pekerja asing telah meninggal selama pembangunan kota itu.
Saat ini, resor golf Sindalah yang merupakan bagian dari Neom masih belum kelar. Padahal, pejabat Arab Saudi telah menggelar pesta peluncuran super mewah dengan biaya US$45 juta (Rp738 miliar) pada Oktober 2024 lalu. Acara itu dihadiri para selebritas kawakan, termasuk Will Smith dan Tom Brady.
Sementara itu, firma konsultasi McKinsey yang direkrut untuk merancang anggaran Neom mendapat keuntungan berlimpah. Wall Street Journal melaporkan perusahaan itu telah mengumpulkan uang US$130 juta (Rp2,1 triliun) setahun dari Neom.
Juru bicara McKinsey membantah firmanya terlibat dalam manipulasi laporan keuangan Neom.
Banyak Orang Tewas Gara-gara Megaproyek Arab
Kontroversi di balik pembuatan sejumlah proyek raksasa oleh Arab Saudi terus bermunculan. Sebuah laporan mengatakan setidaknya 21.000 orang tewas saat bekerja di beberapa proyek Visi 2030 tersebut
Mengutip Newsweek, laporan film dokumenter ITV menemukan pekerja migran asal India, Bangladesh, dan Nepal berulang kali tewas dalam kecelakaan kerja atau akibat kondisi yang buruk di lokasi konstruksi di seluruh Saudi. ITV menyebut ada 21.000 pekerja asing tewas, dan 100.000 lainnya hilang sejak 2017.
Para pekerja menggambarkan perlakuan yang mereka terima sebagai ‘budak yang terperangkap’ dan ‘pengemis’ dengan beberapa pelanggaran peraturan keselamatan kerja dilaporkan. Mereka juga kesulitan untuk pergi lantaran adanya ketetapan denda yang perlu dipenuhi.
Dalam salah satu kasus terburuk, seorang pekerja Nepal yang diidentifikasi sebagai Raju Bishwakarma menelepon teman dan keluarganya untuk meminta bantuan, sambil berkata, “Tolong selamatkan saya,” sebelum ditemukan tewas di kamarnya. Diketahui, ia tewas setelah diberi tahu bahwa ia dapat pergi jika membayar denda yang setara dengan gaji lima bulan.
“Ada kematian lebih dari 650 migran Nepal di Arab Saudi yang masih belum dapat dijelaskan,” timpal keterangan dari Dewan Ketenagakerjaan Luar Negeri Nepal.
Foto: Peserta mengikuti Pelaksanaan SKD/Seleksi Kompetensi CASN 2023 di Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat, Jakarta, Kamis (9/11/2023). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
Sekjen Kementerian Agama (Kemenag) M.Ali Ramdhani mengatakan ada lebih dari 17 ribu peserta yang dinyatakan lolos seleksi.
Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), terdapat 17.221 orang yang lolos seleksi CPNS Kemenag. Sedangkan ada 18.993 yang tidak lolos seleksi dan 1.635 yang tidak hadir atau tidak mengikuti proses seleksi secara menyeluruh.
Kepala Biro Sumber Daya Manusia Setjen Kemenag Wawan Djunaedi menambahkan, peserta yang dinyatakan lolos seleksi CPNS Kementerian Agama adalah mereka yang memenuhi semua persyaratan dan mengikuti seluruh tahapan seleksi.
Selain itu, mereka memenuhi Nilai Ambang Batas (NAB) sesuai dengan Keputusan Menteri PAN RB Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024.
“Peserta dapat mengajukan sanggahan terhadap pengumuman Hasil Seleksi CPNS Kemenag Tahun Anggaran 2024. Masa sanggah dimulai 13 – 15 Januari 2025 melalui akun SSCASN masing-masing,” ujar Wawan Djunaedi.
Kementerian lain yang menerima banyak CPNS yakni Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan jumlah 8.951 peserta dan Kementerian lainnya adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebanyak 8.802 peserta.
Penundaan Pelantikan
Pemerintah memutuskan untuk memundurkan jadwal pengangkatan CPNS dan PPPK 2024. Pengunduran itu diputuskan untuk CPNS yang akan diangkat pada 1 Oktober 2025 mendatang sedangkan PPPK pada 1 Maret 2026 mendatang.
Berdasarkan surat edaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 02/PANPEL.BKN/CPNS/IX/2024, penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) atau pengangkatan CPNS seharusnya dilakukan 22 Februari hingga 23 Maret 2025. Sedangkan untuk PPPK seharusnya pada Februari 2025 dan Juli 2025.
Lantas, apa alasan dari pengunduran jadwal pengangkatan CPNS dan PPK 2024?
Menjawab pertanyaan itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini menjelaskan pihaknya harus menyelaraskan data tentang formasi, jabatan, dan penempatan. Pasalnya, sejumlah instansi pemerintah masih memerlukan waktu untuk menuntaskan pengadaan CASN.
Di sisi lain, Rini mengungkapkan selama ini Terhitung Mulai Tanggal atau TMT pengangkatan ASN tidak sama, masing-masing instansi memiliki tanggal sendiri.
“Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) ingin menata hal tersebut sehingga memastikan pengangkatan serentak CPNS pada 1 Oktober 2025 dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK (baik seleksi Tahap 1 maupun tahap 2) pada 1 Maret 2026,” katanya dikutip dari keterangan resmi, dikutip Sabtu (8/3/2025).
Dengan begitu, Rini mengungkapkan bahwa pengangkatan CPNS memerlukan waktu dan harus dilakukan dengan hati-hati.
“Kami menyadari penyelesaian pengangkatan serentak ini memerlukan waktu karena harus dilakukan secara cermat dan hati-hati,” ungkap Rini.
Adapun, Rini menjelaskan penundaan pengangkatan CPNS 2024 dilakukan berdasarkan keputusan bersama pemerintah dan Komisi II DPR pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 5 Maret lalu.
Meskipun begitu, Rini membantah penundaan pengangkatan CPNS berkaitan dengan efisiensi anggaran negara. Rini menegaskan bahwa pihaknya telah mengimbau instansi pemerintah untuk menyiapkan anggaran bagi pegawai non-ASN yang masuk dalam database BKN selama proses pengadaan PPPK 2024.
“Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang memastikan bahwa anggaran belanja pegawai tidak termasuk dalam anggaran yang mengalami efisiensi,” tutupnya.
Hal tersebut diungkapkan usai meninjau lokasi terdampak bencana di Kecamatan Simpenan dan Pelabuhan Ratu pada Sabtu (8/3/2025) kemarin.
Banjir juga merendam beberapa permukiman, salah satunya Kampung Sedamukti, Desa Bojongraharja, Kecamatan Cikembar, serta Kampung Cikored, RT 07 RW 06, Desa Pasirsuren. Kantor Desa Citarik juga dilaporkan ikut terendam.
Selain itu, banjir terjadi di wilayah Palabuhanratu. RSUD Palabuhanratu tergenang banjir hingga selutut orang dewasa.
Banjir juga menerjang Kota Sukabumi. Puluhan rumah dilaporkan terendam akibat banjir limpasan dari saluran irigasi dan drainase yang tidak mampu menampung debit air yang terus meningkat.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sukabumi mencatat beberapa titik terdampak banjir limpasan, bahkan ada yang disertai longsor. Sebanyak 15 kejadian bencana banjir hingga TPT ambruk tersebar di Kota Sukabumi.
Data per Sabtu (7/3/2025) pukul 18.00 WIB, BNPB mencatat sebanyak 155 rumah terdampak banjir, sedangkan 1 rumah rusak berat. Sementara untuk tanah longsor, 6 unit rumah mengalami rusak berat, 8 rusak sedang, 9 rusak ringan dan 18 terdampak.
Selain tempat tinggal, kerusakan juga terjadi pada jembatan dengan rusak berat 3 unit, rusak sedang 3. Pantauan di lapangan juga menyebutkan tumah terancam 26 unit.
Jika melihat data Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi (PDSI), Pusdatinkom, BNPB, banjir di wilayah Sukabumi terparah terjadi pada tahun 2016, yang dimana catatan rumah rusak berat hingga ringan menjadi kerusakaan tertinggi dibandingkan tahun lainnya sejak 2010-2024.
Tercatat rumah rusak ringan mencapai 1.622 rumah, rumah rusak sedang sebanyak 510 rumah, rumah rusak ringan sebesar 167 rumah, dan rumah terendam hingga mencapai 1.148 rumah.
Sosok ini diketahui memiliki seperempat atau 182 km2 dari 728,6 km2 total wilayah Singapura. Bahkan, saking berpengaruh dan berjasa, nama pengusaha ini diabadikan sebagai nama jalan dan gedung di Singapura.
Lantas, siapa sosok pengusaha itu?
Raja gula dunia
Pengusaha itu bernama Oei Tiong Ham, pria kelahiran Semarang pemilik salah satu perusahaan gula terbesar di dunia, Oei Tiong Ham Concern (OTHC). OTHC adalah konglomerasi bisnis yang didirikan Oei Tiong Ham pada 1893.
Awal OTHC bermula dari satu perusahaan bernama Kian Gwan yang didirikan oleh ayah Oei pada 1863. Kian Gwan awalnya berbisnis properti, tetapi perlahan merambah ke bisnis gula ketika kepengurusan perusahaan jatuh ke tangan Oei.
Di tangan Oei inilah, Kian Gwan mencapai puncak kesuksesan. Sejak akhir 1880-an, berkat modernisasi perusahaan, Oei Tiong Ham sukses memonopoli pasar gula di Jawa usai sukses membuka perkebunan tebu dan mendirikan pabrik gula skala besar. Dari sinilah dia mendapat akumulasi cuan dan sukses mendirikan kerajaan bisnis bernama OTHC.
Lewat besarnya monopoli gula, tulis Onghokham di Konglomerat Oei Tiong Ham (1992), OTHC berhasil mengekspor gula sebanyak 200 ribu ton hingga mengalahkan banyak perusahaan Barat dalam kurun 1911-1912.
Bahkan, di waktu bersamaan, OTHC sukses menguasai 60% pasar gula di Hindia Belanda. Tak berhenti di situ, sayap bisnis OTHC pun tidak hanya di Hindia Belanda, tetapi juga sudah sampai India, Singapura hingga London. Lini bisnisnya pun tak hanya industri gula, tetapi juga pergudangan, pelayaran, dan perbankan.
Tak heran, berkat besarnya bisnis itu, Oei disebut memiliki kekayaan 200 juta gulden. Sebagai catatan, uang 1 gulden pada 1925 bisa membeli 20 kg beras. Jika harga beras Rp 10.850/kg, diperkirakan harta kekayaannya senilai Rp 43,4 triliun.
Kabur ke Singapura
Pada sisi lain, besarnya keuntungan yang didapat Oei malah menjadi malapetaka bagi dirinya. Sebab, besarnya harta justru menjadi incaran petugas pajak pemerintah kolonial Hindia Belanda.
Sebagaimana dituliskan Liem Tjwan Ling dalam Oei Tiong Ham: Raja Gula dari Semarang (1979), pemerintah kolonial tercatat menagih Oei pajak sebesar 35 juta gulden yang bakal digunakan untuk menutupi kerugian pasca-perang. Tidak hanya itu, Oei juga diharuskan membayar pajak dua kali lipat tanpa alasan jelas.
Dari sini, Oei berpikir bahwa dia sedang diperas pemerintah. Pajak hanyalah akal bulus pemerintah untuk mendapatkan uangnya. Alhasil, agar terhindar dari pajak memberatkan, dia meninggalkan Semarang dan tinggal selamanya di Singapura pada 1920. Di Singapura dia kemudian benar-benar bebas.
Masih mengutip paparan Liem, di tanah jajahan Inggris itu, Oei membeli banyak tanah dan rumah yang jika ditotal luasnya setara dengan seperempat wilayah Singapura. Saat itu tak semua pengusaha yang mampu membeli tanah di sana. Hanya orang super kaya saja, dan Oei termasuk bagian ini. Pembelian aset ini seluruhnya tercatat atas nama pribadi Oei Tiong Ham.
Dalam laman resmi Perpustakaan Nasional Singapura, dia juga diketahui sempat membeli perusahaan pelayaran Heap Eng Moh Steamship Company Limited dan menjadi pemilik awal saham Overseas Chinese Bank (OCB), kini OCBC.
Lalu dia juga menyumbang US$ 150.000 untuk pembangunan gedung Raffles College, termasuk membangun beberapa sekolah. Dia juga kerap menjadi donatur utama dalam kegiatan kemanusiaan. Itu semua terjadi sebelum Oei meninggal pada 6 Juli 1924. Sejak sepeninggal Oei inilah, kejayaan bisnisnya mulai goyah.
Goyahnya perusahaan Oei
Kegoyahan ini kemudian berujung pada keruntuhan bisnis Oei Tiong Ham dalam sekejap. Pada 1961, pemerintah Indonesia menuntut OTHC karena dianggap melanggar peraturan tentang valuta asing.
Bagi putra Oei bernama Oei Tjong Tay, dikutip dari Benny G. Setiono dalam Tionghoa dalam Pusaran Politik (2003), tuntutan ini adalah upaya pemerintah mencari-cari alasan menyita seluruh aset OTHC di Indonesia karena sebelumnya gagal mengambil alih perusahaan.
Singkat cerita, pengadilan Semarang memutus OTHC bersalah. Tepat pada 10 Juli 1961, barang-barang bukti yang tersangkut peristiwa dirampas dan disita negara.
Penyitaan yang terjadi dalam waktu sehari itu termasuk juga harta warisan Oei Tiong Ham. Dengan kata lain, seluruh aset OTHC dan keluarga Oei disita. Hasil penyitaan inilah yang menjadi aset untuk modal pendirian BUMN tebu bernama PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) pada 1964.
Setelah pengambilalihan oleh negara itulah, jejak bisnis konglomerasi besar OTHC selama puluhan tahun di zaman kolonial hilang begitu saja. Bahkan, keturunan Oei Tiong Ham pun gaungnya tidak lagi terdengar, hanya tinggal sejarah.
Termasuk juga soal kepemilikan tanah dan rumah hingga seperempat wilayah Singapura tersebut. Semuanya hilang begitu saja. Meski begitu, jejak kebesaran Oei Tiong Ham di Singapura dapat dilihat di banyak tempat. Di National University of Singapore, terdapat gedung yang dinamai Oei Tiong Ham. Lalu di jalanan kota, terdapat jalan Oei Tiong Ham Park.
Menurut Kuo, ponsel lipat Apple ini akan bergaya buku dan hadir dengan harga premium lebih dari US$ 2.000 (Rp 32 juta).
Kuo menguraikan ekspektasinya terhadap perangkat tersebut, ia mencatat bahwa iPhone lipat akan memiliki layar bagian dalam “bebas lipatan” berukuran 7,8 inci dan layar bagian luar berukuran 5,5 inci, yang sesuai dengan rumor bulan lalu.
Kuo mengatakan bahwa iPhone yang dapat dilipat akan berukuran antara 9 dan 9,5 mm saat dilipat, dan sekitar 4,5 hingga 4,8 mm saat dibuka.
Perangkat ini akan menampilkan casing paduan titanium dengan engsel yang terbuat dari baja tahan karat dan paduan titanium, demikian dikutip dari MacRumor, Jumat (7/3/2025).
Ponsel ini juga akan memiliki kamera belakang berlensa ganda dengan kamera menghadap ke depan untuk kondisi terlipat dan tidak terlipat.
Apple akan memposisikan iPhone lipat sebagai ponsel yang digerakkan oleh AI, dengan layar yang lebih besar yang memungkinkan pengalaman AI multi-tasking yang lebih baik.
Dengan harga premium di atas US$ 2.000 dan bahkan mungkin di atas US$ 2.500, Kuo yakin iPhone yang dapat dilipat akan memanfaatkan basis penggemar setia Apple.
Menurut prediksi Kuo, para Apple fanboy akan melihat iPhone lipat sebagai “perangkat yang harus dimiliki” jika kualitasnya memenuhi harapan.
Kuo mengatakan bahwa Apple bertujuan untuk menyelesaikan spesifikasi iPhone lipat pertamanya selama kuartal kedua tahun ini dan secara resmi memulai proyek tersebut pada kuartal ketiga.
Produksi massal dilaporkan direncanakan pada kuartal keempat tahun 2026. Jadi kemungkinan iPhone lipat akan diluncurkan sekitar awal 2027. Model generasi kedua dikatakan akan diluncurkan setahun kemudian.
“Likuiditas kemungkinan akan mengetat terutama karena kita akan lebaran,” ungkap Direktur Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI, R. Triwahyono dalam Taklimat Media Bank Indonesia, Kamis (6/3/2025).
Menurut Triwahyono, situasi tersebut biasa ketika Lebaran. Masyarakat membutuhkan banyak uang kartal untuk kebutuhan, seperti belanja hingga bagi-bagi uang ‘Lebaran’.
“Likuiditas kemungkinan akan mengetat terutama karena kita akan lebaran,biasanya memang pada saat lebaran salah satu yang akan terjadi adalah uang yang diedarkan, jadi uang kartal itu akan banyak ada penarikan,” jelasnya.
BI memperkirakan pengetatan likuiditas terjadi dalam 3-4 minggu ke depan. Di sisi lain, situasi tersebut menurutnya juga akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian.
“Kalau nanti 3-4 minggu ke depan itu likuiditas mengetat itu wajar karena memang itu sesuatu yang seasonal, yang selalu terjadi ketika kita mendekati lebaran dan juga pada saat akhir tahun jadi Natal dan tahun baru kondisi likuiditas akan seperti itu, jadi itu sesuatu yang wajar,” terangnya.
Ketua Gabungan Perusahaan Industri Elektronika dan Alat Alat Listrik Rumah (Gabel) Oki Widjaja mengakui bahwa sektornya tengah sakit.
“Sektor Elektronika sedang sakit karena diberlakukannya Permendag Nomor 8 Tahun 2024 yang mengizinkan barang impor bebas masuk untuk diperjual/belikan di dalam negeri,” kata Oki kepada CNBC Indonesia, Rabu (5/3/2025).
Selain itu, bos pabrikan elektronika itu pun menyebut faktor lain dari menurunnya sektor elektronika, yakni kehadiran organisasi masyarakat (ormas). Ia mengakui bahwa adanya ormas menjadi biang kerok di tengah penurunannya sektor industri.
“Premanisme Ormas di kawasan industri yang meresahkan karyawan dan menghambat proses produksi,” sebut Oki.
Seperti diketahui PT Sanken Indonesia mengumumkan rencana penghentian produksinya pada Juni 2025 mendatang, kini dua pabrik berlabel Yamaha juga akan menutup operasinya. Hal itu berdampak pada nasib 1.100 pekerjanya yang terancam kehilangan pekerjaan.
Selain itu juga ada dua pabrik Yamaha akan tutup, yaitu PT Yamaha Music Product Asia di kawasan MM2100 Bekasi dan PT Yamaha Indonesia di Pulogadung, Jakarta. Keduanya memproduksi alat musik piano.
“PT Yamaha Music Product Asia yang berlokasi di kawasan industri MM2100, Bekasi akan tutup pada akhir Maret 2025. Pabrik ini mempekerjakan sekitar 400 orang. Sementara PT Yamaha Indonesia di Pulo Gadung, Jakarta, yang memiliki 700 karyawan akan berhenti beroperasi pada akhir Desember 2025,” ungkap Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Riden Hatam Aziz kepada CNBC Indonesia, Rabu (26/2/2025).
Lebih jauh, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani menilai ketidakpastian hukum akibat ulah oknum tertentu dapat membuat investor enggan menanamkan modal di Indonesia.
“Kami berharap pemerintah dapat mengambil langkah tegas dalam mengatasi masalah ini, termasuk dengan menertibkan gangguan yang dapat membuat investor lari dari Indonesia,” kata Shinta kepada CNBC Indonesia, Selasa (4/3/2025).
Kecaman ini disampaikan oleh Kim Yo Jong, saudara perempuan penguasa Korea Utara Kim Jong Un, yang dipublikasikan Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) milik negara pada Selasa (4/3/2025).
“Begitu pemerintahan barunya muncul tahun ini, AS telah meningkatkan provokasi politik dan militer terhadap DPRK (Republik Rakyat Demokratik Korea), ‘melanjutkan’ kebijakan permusuhan pemerintahan sebelumnya,” demikian isi pernyataan Kim Yo Jong.
USS Carl Vinson, kapal induk bertenaga nuklir dari kelompok penyerang kapal induk, tiba di Busan untuk kunjungan pelabuhan yang dijadwalkan pada Minggu, menurut Angkatan Laut AS dalam sebuah pernyataan.
Angkatan Laut AS mengatakan “kunjungan ke Busan merupakan contoh komitmen AS terhadap kawasan tersebut, yang selanjutnya meningkatkan hubungan dengan para pemimpin ROK (Republik Korea) dan penduduk setempat.”
“Langkah-langkah kejam AS untuk konfrontasi dengan DPRK telah diintensifkan pada bulan Maret dengan kemunculan Carl Vinson di semenanjung Korea,” kata Kim Yo Jong.
“Jika AS terus memperbarui catatannya dalam demonstrasi militer anti-DPRK, DPRK secara alami akan dipaksa untuk memperbarui catatannya dalam pelaksanaan pencegahan strategis,” tambahnya.
Kerja sama militer antara Seoul dan Washington secara teratur mengundang kecaman dari Pyongyang, di mana pemerintah melihat langkah-langkah tersebut sebagai persiapan untuk invasi, dan sering melakukan uji coba rudal sebagai tanggapan.
Sementara hubungan antara Pyongyang dan Seoul telah berada pada salah satu titik terendah dalam beberapa tahun terakhir, dengan Korea Utara meluncurkan serangkaian rudal balistik tahun lalu yang melanggar sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pekan lalu, Korea Utara melakukan uji coba peluncuran rudal jelajah strategis di Laut Kuning, dalam latihan yang menurut Pyongyang ditujukan untuk memamerkan kemampuan “serangan balik”-nya. Kedua Korea secara teknis masih berperang sejak konflik 1950-1953 berakhir dengan gencatan senjata, bukan perjanjian damai.
Hal ini terjadi setelah pertemuan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih, Washington, Sabtu lalu. Saat itu, keduanya berdebat karena Trump memaksa agar Zelensky mau melakukan gencatan senjatanya dengan Rusia, meski wilayahnya di Timur telah diambil alih oleh Moskow.
Pemerintahan Trump pada hari Minggu terus mengkritik Zelensky. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Mike Waltz mengatakan kepada CNN bahwa AS membutuhkan seorang pemimpin Ukraina yang bersedia mengamankan perdamaian abadi dengan Rusia, tetapi tidak jelas apakah Zelensky siap untuk melakukannya.
Perdebatan ini pun telah memicu sejumlah reaksi. Di sisi lain, muncul dinamika baru dalam perang. Berikut sejumlah perkembangan terbarunya dirangkum dari berbagai sumber oleh CNBC Indonesia, Senin (3/3/2025):
1. AS Minta Zelensky Mengundurkan Diri
Pejabat tinggi AS menyarankan agar Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengundurkan diri dari jabatanya. Hal tersebut disampaikan Minggu, menggarisbawahi bagaimana kesepakatan damai dengan Rusia bisa tercapai dan perubahan pendekatan yang diambil Presiden AS Donald Trump.
“Kita membutuhkan pemimpin yang dapat berurusan dengan kita, akhirnya berurusan dengan Rusia, dan mengakhiri perang ini,” kata Penasihat Keamanan Nasional Mike Waltz mengatakan kepada CNN International, dikutip AFP, Senin (3/3/2025).
“Dan jika menjadi jelas bahwa motivasi pribadi atau motivasi politik Presiden Zelensky berbeda dari mengakhiri pertempuran di negara ini, maka saya pikir kita memiliki masalah yang nyata.”
2. Putin Respons Kisruh Zelensky & Trump
Perdebatan Trump dan Zelensky pun tak luput dari pantauan Rusia. Pemerintah Presiden Vladimir Putin pun memberi respons mellui juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova.
“Saya pikir kebohongan terbesar Zelensky dari semua kebohongannya adalah pernyataannya di Gedung Putih bahwa rezim Kyiv pada tahun 2022 sendirian, tanpa dukungan,” tulis Zakharova di Telegram, dikutip dari NDTV, Senin (3/3/2025).
“Bagaimana Trump dan Vance menahan diri untuk tidak memukul bajingan itu adalah keajaiban dalam hal menahan diri,” ujarnya.
“Zelensky menggigit tangan yang memberinya makan… Hal yang tidak menyenangkan bagi semua orang.”
Komentar lain juga muncul dari Kepala Dewan Keamanan Rusia dan mantan Presiden Rusia, Dmitry Medvedev. Ia bahkan menyebut Zelensky sebagai “babi kurang ajar” yang telah menerima “tamparan keras di Ruang Oval”.
“Untuk pertama kalinya, Trump mengatakan kebenaran kepada badut kokain di hadapannya,” ujarnya.
“Rezim Kyiv sedang bermain-main dengan PD 3. Dan, babi yang tidak tahu terima kasih itu menerima tamparan keras di pergelangan tangan dari pemilik kandang babi. Ini berguna. Namun, itu tidak cukup – kita harus menghentikan bantuan militer kepada mesin Nazi,” kata Medvedev.
Kepala Dana Investasi Langsung Rusia Kirill Dmitriev menggambarkan momen Zelensky dan Trump sebagai hal yang bersejarah. Sedangkan Kepala Badan Kerjasama Kemanusiaan Internasional Rusia Yevgeny Primakov menuduh Zelensky berusaha menghasut kekerasan.
“Zelensky duduk dengan tangan di antara kedua kakinya saat Presiden dan Wapres AS menghajarnya,” tulis laman milik pemerintah Rusia, RT.
3. Eropa Satukan Suara Dukung Penuh Ukraina
Pemimpin Inggris dan sejumlah negara Eropa berkumpul di London, Minggu (2/3/2025) untuk menyusun rencana perdamaian Ukraina yang akan dibawa ke Amerika Serikat (AS). Hal ini terjadi setelah Washington mengambil sejumlah manuver untuk mengurangi dukungan pada Kyiv dalam perangnya melawan Rusia.
Pada pertemuan tersebut, para pemimpin Eropa memberikan dukungan yang kuat kepada presiden Ukraina dan berjanji untuk berbuat lebih banyak untuk membantu negaranya. Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer mengatakan Inggris, Ukraina, Prancis, dan beberapa negara lain akan membentuk koalisi dalam penyusunan ini.
“Ini bukan saatnya untuk lebih banyak bicara. Saatnya bertindak. Saatnya untuk maju dan memimpin serta bersatu di sekitar rencana baru untuk perdamaian yang adil dan abadi,” kata Starmer, saat menyambut Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sehari sebelum pertemuan puncak itu.
Para pemimpin tidak memberikan rincian rencana mereka. Sebelum pertemuan puncak, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan kepada surat kabar Le Figaro bahwa rencana tersebut akan melibatkan gencatan senjata selama satu bulan yang akan berlaku untuk serangan udara dan laut tetapi tidak untuk pertempuran darat.
“Pasukan Eropa akan dikerahkan jika perjanjian perdamaian yang lebih substansial tercapai,” ungkap Macron.
Tidak jelas apakah negara-negara lain telah menyetujui persyaratan tersebut. Zelensky sendiri mengatakan setelah pertemuan itu, ia melihat dukungan yang jelas dari Eropa dan kesiapan untuk bekerja sama.
“Akan ada diplomasi demi perdamaian,” katanya dalam pidato video malam harinya. “Dan demi kita semua bersama, Ukraina, seluruh Eropa dan tentu saja, tentu saja Amerika.”
4. Eropa Genjot Anggaran Pertahanan
Sementara itu, Eropa juga sepakat bahwa mereka harus mengeluarkan lebih banyak dana untuk pertahanan. Kepala Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, juga menyarankan blok tersebut dapat melonggarkan peraturan yang membatasi tingkat utang untuk pendanaan pertahanan.
“Setelah lama kekurangan investasi, sekarang sangat penting untuk meningkatkan investasi pertahanan untuk jangka waktu yang lama,” ujarnya.
Pendanaan yang ditambah ini dibayangi oleh sikap Trump yang dirasa kurang memperdulikan jaminan pertahanan bagi sekutunya di Eropa. Benua Biru menyebut mereka tidak dapat menjadi Ukraina kedua sehingga perlu memperkuat diri sendiri.
“Eropa perlu mengubah Ukraina menjadi landak baja yang tidak dapat dicerna oleh calon penjajah,” tambahnya.
5. Negara NATO Ini Marah ke Ukraina
Hungaria terus mengalamatkan pernyataan keras kepada Ukraina. Terbaru, Budapest menuding bahwa negara tetangga itu telah melakukan manuver yang akhirnya mengganggu kedaulatannya.
Mengutip Russia Today (RT), Menteri Luar Negeri (Menlu) Hungaria Peter Szijjarto mengutuk serangan drone Budapest terhadap stasiun kompresor jaringan pipa gas TurkStream. Szijjarto menyebutnya sebagai serangan terhadap kedaulatan negaranya karena peran penting saluran tersebut dalam keamanan energinya.
“Jaringan pipa Turkish Stream adalah jaminan keamanan pasokan gas alam Hungaria; oleh karena itu, gangguan apa pun yang mungkin terjadi akan sangat membahayakan keamanan energi kita,” tulis Szijjarto di Facebook, Sabtu (1/3/2025).
“Keamanan energi adalah masalah kedaulatan, dan oleh karena itu jenis serangan ini harus dianggap sebagai serangan terhadap kedaulatan.”
Komentar Szijjarto disampaikan setelah militer Rusia melaporkan telah menggagalkan serangan pesawat nirawak Ukraina terhadap stasiun kompresor Russkaya pada Jumat malam. Stasiun ini merupakan fasilitas penting bagi jaringan pipa TurkStream, di Wilayah Krasnodar Rusia, yang berfungsi sebagai titik keluarnya gas lalu masuk ke pengiriman.
Pipa tersebut, yang telah beroperasi sejak Januari 2020, menyalurkan gas alam Rusia ke pelanggan Turki dan beberapa negara Eropa, termasuk Hungaria, Serbia, Bulgaria, Slovakia, Bosnia dan Herzegovina, dan Yunani.
Szijjarto juga meminta Komisi Eropa untuk mengklarifikasi pendiriannya mengenai masalah tersebut. Ia mengingatkan Brussels akan jaminannya baru-baru ini bahwa Ukraina tidak akan menargetkan infrastruktur yang menuju UE.
“Menlu Rusia Sergei Lavrov memberi tahu Szijjarto tentang upaya serangan tersebut selama percakapan telepon yang diprakarsai oleh Hungaria,” kata Kementerian Luar Negeri Rusia dalam sebuah pernyataan. Ia menjelaskan insiden tersebut dan implikasinya terhadap keamanan pipa tersebut.
Insiden tersebut bukanlah yang pertama kali melibatkan fasilitas tersebut. Pada bulan Januari lalu, pasukan Ukraina berupaya menyerangnya dengan sembilan pesawat nirawak kamikaze, menurut militer Rusia. Semua UAV berhasil dicegat, tetapi puing-puing dari ledakan tersebut menyebabkan kerusakan kecil pada stasiun tersebut.
6. Rusia: Zelensky “Khianati” Yahudi
Menteri Luar Negeri (Menlu) Rusia Sergei Lavrov menyebutkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebagai pengkhianat bagi etnisnya, Yahudi. Hal ini terjadi saat Rusia dan Ukraina masih dalam peperangan besar.
Mengutip Russia Today (RT), Senin (3/3/2025), Lavrov mengatakan bahwa Zelensky menjadi penghianat bagi Umat Yahudi karena berpihak pada kelompok sayap kanan, yang anti dengan Rusia. Menurutnya, Zelensky saat ini sudah sama dengan Nazi Jerman yang membantai umat Yahudi di Perang Dunia II.
“Zelensky berubah 180 derajat dari seseorang yang berkuasa dengan slogan-slogan perdamaian dan dalam waktu setengah tahun berubah menjadi seorang Nazi murni, dan seperti yang dikatakan dengan tepat oleh Presiden Rusia Vladimir Putin, seorang pengkhianat bagi orang-orang Yahudi,” kata Lavrov.
Pernyataan ini mirip dengan apa yang diucapkan Putin. Pada Juni 2023, Putin menyebutkan bahwa teman-temannya di komunitas Yahudi ‘mengatakan bahwa Zelensky bukanlah seorang Yahudi, ia adalah aib bagi orang-orang Yahudi’, seraya menunjuk bahwa Ukraina saat ini mengagung-agungkan tokoh-tokoh Nazi.
Sementara itu, Lavrov juga menyatakan skeptisisme mengenai rencana yang disuarakan oleh beberapa negara anggota NATO Eropa untuk mengerahkan pasukan penjaga perdamaian ke Ukraina. Diplomat tersebut mengklaim bahwa kekuatan Barat pada kenyataannya justru akan menghasut Kyiv untuk melakukan perang melawan Moskow.
Ia mengutip perjanjian Minsk yang gagal, yang ditandatangani pada tahun 2014 dan 2015, dan seharusnya menghentikan pertempuran antara Ukraina dan Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk. Jerman dan Prancis adalah penjamin perjanjian tersebut, tetapi kemudian secara terbuka mengakui bahwa mereka menandatanganinya hanya untuk memberi waktu bagi Kyiv guna membangun militernya.
“Barat pertama-tama membawa (mantan Presiden Petro) Poroshenko ke tampuk kekuasaan dengan bayonet mereka, dan kemudian Zelensky,” tuturnya.
“Pendukung Barat yang sama telah menjadi kekuatan pendorong di balik pengabaian mendadak Zelensky terhadap platform pro-perdamaian yang ia kampanyekan pada tahun 2019.”
7. Jerman Tolak Demiliterisasi Ukraina
Kanselir Jerman Olaf Scholz mengklaim bahwa keamanan Eropa harus berpusat pada Ukraina yang “kuat”, menolak desakan Rusia bahwa negara tetangganya harus di demiliterisasi. Pernyataan Scholz muncul setelah PM Inggris Keir Starmer mengumumkan rencana untuk koalisi baru pendukung Kyiv
Berbicara kepada wartawan setelah pertemuan di London, Scholz tidak menyebutkan apakah Berlin akan mengerahkan pasukan tetapi menekankan dukungan keuangan dan militer yang berkelanjutan untuk Ukraina.
“Jelas bahwa kita harus mendukung Ukraina secara finansial dan dengan cara militer,” katanya, mencatat bahwa Berlin sendiri telah mengumpulkan total 44 miliar euro (Rp 756 triliun) untuk Kiev.
Menurut Institut Kiel, Jerman adalah negara donor perorangan terbesar kedua bagi Ukraina, yang menyumbang sekitar US$ 18 miliar (Rp 296 triliun) dalam bentuk bantuan militer dan bantuan lainnya.
“Kedua, kita harus tahu bahwa inti dari setiap tatanan perdamaian di masa depan haruslah kemampuan Ukraina untuk mempertahankan diri dan memiliki tentara yang kuat… Semua arsitektur keamanan harus berputar di sekitarnya,” tambahnya.
Rusia berpendapat bahwa konflik tersebut dipicu oleh perluasan NATO ke arah perbatasannya dan telah mengesampingkan gencatan senjata sementara. Moskow berpendapat bahwa perdamaian dapat dicapai hanya jika Ukraina berkomitmen pada netralitas, demiliterisasi, dan denazifikasi, dan mengakui realitas teritorial di lapangan.
Namun, Scholz menepis kekhawatiran Moskow, dengan menyatakan bahwa “perspektif Rusia tidak dapat diterima,” dan bahwa “pertanyaan tentang demiliterisasi yang dituntut Rusia tidak dapat diterima.” Ia menambahkan bahwa “Ukraina harus… begitu kuat sehingga tidak diserang lagi.”
