Bahlil menyebutkan pihaknya harus membicarakan hal tersebut dengan pihak Singapura terlebih dahulu sebelum mengevaluasi rencana ekspor listrik ke Negeri Singa Putih tersebut.
“Saya kan sudah katakan bahwa itu kan harus kita bicara G to G dulu. Kita kan bicara tentang kepentingan bangsa. Hari ini di dunia orang sudah bicara tentang green industry dan green energy,” jelasnya saat ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (22/11/2024).
Bahlil menegaskan salah satu pertimbangannya adalah lantaran Indonesia sendiri masih membutuhkan sumber energi bersih. Dengan begitu, pihaknya perlu melakukan pembicaraan dengan pihak Singapura terlebih dahulu.
“Untuk melahirkan produk yang bersih. Nah Indonesia kita harus memanfaatkan hal-hal yang tidak dimiliki oleh negara lain. Keunggulan komparatif termasuk dalamnya energi baru terbarukan. Kita lagi mau bicarakan dulu,” tegasnya.
Dia menekankan bahwa harus ada timbal balik untuk Indonesia jika melakukan kerja sama dengan negara lain.
“Jangan mau kita hanya menguntungkan satu negara tertentu. Kita harus sama-sama win-win. Negara lain butuh energi kita. Tapi kita juga butuh negara lain untuk ada sharing investasi apa yang bisa kita bicarakan,” tandasnya.
Sebelumnya, Utusan Khusus Presiden untuk Perubahan Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengatakan, pemerintah tengah mengkaji ulang rencana ekspor listrik ke Singapura, karena ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, khususnya terkait isu nilai tambah dan potensi kehilangan investasi di dalam negeri.
Menurutnya, rencana ekspor listrik ke Singapura, apalagi sumber energinya berbasis energi terbarukan, akan cenderung menguntungkan Negeri Singa tersebut. Terlebih, lanjutnya, Singapura ingin mengembangkan data center.
Padahal, lanjutnya, Indonesia seharusnya bisa menjadi negara tempat investasi data center itu sendiri, sehingga tidak hanya mengekspor listrik.
“Ini dalam kajian pemerintah, saya tahu ini sedang dikaji (Kementerian) ESDM, ekspor listrik ke Singapura dan lain-lain. Ini ada masalah sedikit, pertimbangan pemerintah, ini AI (artificial intelligence), kita tahu di Singapura banyak data center yang diperlukan untuk mendukung Microsoft, Amazon, dan lain-lain. Mereka punya data center,” tuturnya kepada awak media saat ditemui di sela acara COP29 di Baku, Azerbaijan, Rabu (13/11/2024).
“Pemerintah Indonesia sedang mengkaji kalau data center hendaknya dibangun di Indonesia, Indonesia bangun data center, misalnya di Pulau Batam, Bintan, Karimun atau dari mana, nah ini nanti kita bagaimana bisa melayani Singapura, high value added kita yang layani Singapura. Saya kira kita harus kaji nanti ya,” ujarnya.
Namun demikian, lanjutnya, selain industri data center, dia mengakui ada industri-industri lain di Singapura yang memang memerlukan energi bersih sebagai pengurang emisi karbonnya, seperti industri kilang minyak.
Menurutnya, Indonesia akan berusaha untuk melayani kebutuhan energi bersih dari industri penghasil emisi tersebut.
“Di lain pihak, Pihak Singapura bilang, pemerintah dan industri Singapura juga perlu, industri-industri lain yang bukan AI, bukan data center itu perlu juga, karena kenapa? Di Singapura ada kilang-kilang yang dimiliki oleh Exxon, Shell, itu kan jadi emiten polusi, itu yang harus kita layani. Nah nanti kita lihat pro dan kontranya bagaimana,” tandasnya.
Pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029 usai digelar Komisi III DPR di ruang rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11/2024). Pemilihan telah dilakukan DPR dan hasilnya Komisaris Jenderal Polisi Setyo Budiyanto terpilih jadi Ketua KPK yang baru.
Diketahui, Setyo saat ini menjabat sebagai Inspektur Jenderal pada Kementerian Pertanian di bawah komando Andi Amran Sulaiman. Setyo lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 29 Juni 1967.
Seperti dikutip dari siaran pers Kementan, dia memiliki istri yang bernama Henny Setyo. Setyo merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1989. Pria berusia 57 tahun itu memiliki segudang pengalaman di bidang reserse.
Di lembaga antirasywah ini, nama Setyo tidak asing lagi. Ia tercatat pernah menjabat sebagai Koordinator Supervisi Penindak (Korsupdak) di Kedeputian Penindakan KPK.
Kemudian, pada tahun 2021, ia ditunjuk menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Setahun berselang, Setyo menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Utara. Setelah itu, ia menerima amanah sebagai Pati Itwasum Polri. Dan sejak 22 Maret 2024, ia mengemban amanat sebagai Irjen Kementan RI.
Kegigihan dan pengalamannya dalam pemberantasan korupsi menjadikan Mentan Amran kepincut pada sosok Setyo. Diketahui sejak Andi Amran terpilih sebagai Mentan, salah satu program prioritasnya adalah membersihkan kementerian yang dipimpinnya dari aroma KKN.
Ini terbukti dari beberapa gebrakan Mentan Amran bersama Irjen Kementan Setyo bahu membahu menggelar aksi ‘bersih-bersih’ di tubuh Kementan.
Berikut nama-nama pimpinan KPK periode 2024-2029:
Ketua KPK: Setyo Budianto Wakil Ketua: Fitroh Rochyanto, Ibnu Basuki Widodo, Johanis Tanak dan Agus Jogo Pramono.
Budi Gunawan mengatakan kondisi judi online sudah tergolong sangat mengkhawatirkan di Indonesia. Dia mengatakan kondisinya bahkan sudah bisa dibilang darurat.
“Bahwa judol kondisinya saat ini sudah cukup meresahkan mengkhawatirkan dan darurat,” kata Budi dalam konferensi pers Capaian Desk Pemberantasan Perjudian Daring di Kementerian Komdigi, Jakarta, Kamis (21/11/2024).
Dia mengatakan pemerintah bahkan memperkirakan perputaran uang judol telah mencapai Rp 900 triliun di tahun 2024. Jumlah pemainnya mencapai 8,8 juta orang yang mayoritas berasal dari kelas menengah ke bawah.
Dia menyebutkan para pemain itu berasal dari berbagai latar belakang. Di antaranya 97.000 anggota TNI-Polri dan 1,9 juta pegawai swasta. Ada pula 80.000 anak di bawah 10 tahun yang menjadi korban judol.
“Delapan puluh ribu yang usianya di bawah 10 tahun dan angka ini diprediksi akan terus bertambah jika kita tidak melakukan upaya masif di dalam memberantas judi online,” kata Budi.
Direktur Program INDEF Eisha Maghfiruha Rachbini mengatakan, pemerintah sebaiknya tidak menambah sektor UMKM yang bisa mendapat insentif tersebut. Pasalnya, langkah ini dapat menciptakan moral hazard.
“Nanti malah moral hazard bahwa nanti kelompok yang lain berharap untuk mendapatkan penghapusan utang ini dan ini sebenarnya bisa berbahaya,” ungkap Eisha dalam Power Lunch CNBC Indonesia, Selasa, (19/11/2024).
Alih-alih menambah sektor, pemerintah diminta untuk memastikan agar kebijakan ini berjalan dengan baik. Hal ini termasuk merumuskan ketentuan teknis untuk kebijakan ini.
“Apakah nanti ini akan berjalan setelah 6 bulan dari ini ya, diberlakukan kemarin? apakah para debitur tadi menerima penghapusan hak tagih tersebut bisa mendapatkan kesempatan kembali untuk mendapatkan pinjaman tersebut?” tandasnya.
Peneliti INDEF ini menekankan agar penghapusan tagihan kredit macet kelompok tersebut dapat memberi dampak untuk mendorong perekonomian Indonesia.
Eks Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode 2017-2022 Wimboh Santoso menilai, pemilihan ini dikarenakan sektor tersebut menyumbang porsi paling besar. Para pelaku UMKM di sektor itu pun paling banyak terkena dampak force majeure.
“Biasanya yang kena dampak karena mungkin bencana, mungkin karena post major lainnya, itulah yang paling banyak,” ungkap Wimboh dalam Power Lunch, CNBC Indonesia (Selasa, 19/11/2024).
Adapun dalam PP 47/2024, diatur bahwa piutang macet di bank yang dapat dihapus tagih adalah milik debitur UMKM. Nilai pokok piutang yang bisa dihapus tagih paling banyak Rp500 juta per debitur.
Kredit macet tersebut juga setidaknya sudah dihapus buku minimal lima tahun pada saat PP 47/2024 berlaku pada 5 November 2024. Kredit yang boleh dihapus tagih adalah pembiayaan macet yang tidak dijamin dengan asuransi atau penjaminan kredit.
Kredit macet yang dapat dihapus tagih juga tidak diperkenankan memiliki agunan. Apabila memiliki agunan, bank harus memastikan bahwa agunan tersebut tidak memungkinkan untuk dijual atau agunan sudah habis terjual tetapi tidak dapat melunasi kewajiban nasabah.
Kendati tidak berubah, Perry menegaskan fokus utama BI saat ini adalah stabilitas nilai tukar rupiah.
“Jadi stance kami tentu saja masih prostability dan progrowth. Tapi fokusnya stabilitas khususnya mengenai nilai tukar rupiah,” kata Perry.
Selain nilai tukar, BI juga memperhatikan prospek inflasi dan perkembangan data ekonomi serta dinamika yang berkembang. Ke depan, dia memastikan ruang penurunan suku bunga BI terbuka, tetapi peluang sangat bergantung pada aspek-aspek di atas. Kendati terbuka, Perry menegaskan peluang penurunan menjadi terbatas dengan adanya risiko global yang meningkat saat ini.
“Dengan seperti ini ruangannya dulu agak lebar sekarang lebih terbatas jadi sabarnya R-nya lebih banyak, jadi sabarnya R-nya tinggal satu kita turunnya sekarang sabar R-nya makin banyak tapi fokusnya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah,” tegas Perry.
Dalam menjaga stabilitas rupiah, Perry menuturkan BI akan tetap melakukan intervensi pasar valas, optimalisasi SRBI dan pembelian SBN di pasar sekunder.
“Tiba-tiba Baleg itu memasukkan dalam Prolegnas long list,” kata dia ditemui di kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kota Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2024).’
Misbakhun mengatakan Komisi XI baru mengetahui adanya usulan itu ketika sedang menggelar rapat dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Senin (18/11/2024) malam. Di hari yang sama, Baleg sedang menggelar rapat kerja dengan perwakilan pemerintah mengenai Prolegnas Prioritas ini.
“Tiba-tiba diberitahu oleh anggota Komisi XI yang ada di Baleg, bahwa ada Prolegnas, dan di long list itu ada tax amnesty,” kata dia.
Mengetahui tentang itu, Misbakhun mengatakan Komisi XI kemudian mengambil inisiatif menjadi pengusul RUU tersebut. Menurut dia, Komisi XI dirasa lebih tepat menjadi pengusul karena memiliki pengalaman membahas mengenai pengampunan pajak dalam tax amnesty yang telah dilakukan pemerintah sebelumnya.
“Kalau kemudian mau dijadikan prolegnas prioritas, maka sebagai Ketua Komisi XI yang selama ini bermitra dengan Menteri Keuangan, yang di dalamnya itu ada Direktorat Jenderal Pajak, maka Komisi XI berinisiatif untuk kemudian mengusulkan itu menjadi prioritas di 2025,” kata dia.
Sebelumnya, DPR telah menyepakati revisi UU 11/2016 tentang tax amnesty masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2025. Ini berarti revisi mengenai UU tax amnesty akan diprioritaskan untuk disahkan pada tahun depan.
Usulan itu pertama kali muncul dalam rapat kerja antara Baleg dengan pemerintah pada Senin, (18/11/2024). Dalam rapat tersebut, awalnya usulan mengenai UU tax amnesty datang dari Baleg. Namun, pada rapat lanjutan malam hari, Komisi XI mengambil inisiatif untuk menjadi pengusul RUU tersebut.
Sebagai catatan, Tax Amnesty telah dilaksanakan sebanyak dua kali, yakni Jilid I periode 2016-2017 dan Jilid II pada 2022. Program Tax Amnesty bertujuan untuk menarik uang dari para wajib pajak yang disinyalir menyimpan aset-asetnya di sejumlah negara suaka pajak. Pemerintah berharap kebijakan ini bisa mengalihkan uang mereka kembali ke Indonesia.
Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% di tahun 2025 mendatang membuat industri manufaktur dengan rantai pasok besar seperti otomotif mengencangkan ikat pinggangnya. Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Bob Azam pun mengungkapkan kenaikan biaya secara menyeluruh bisa jauh lebih besar dari hanya kenaikan 1% atau 11% menjadi 12%. Pasalnya kenaikan PPN tersebut bakal membuat rantai pasok mengalami kenaikan harga.
“Otomotif adalah industri yang cukup dalam supply chainnya sampai kepada tier 2 dan tier 3. Jadi kalau kenaikan PPN 1%, dampak multiplier efeknya bisa lebih dari 3-5% kenaikannya, jadi jelas biaya meningkat,” katanya kepada CNBC Indonesia, Senin (18/11/2024).
Akibatnya pabrikan otomotif pun harus berpikir ulang untuk mengubah harga yang bakal diberikan kepada konsumen. Namun, keputusan itu tidak mudah mengingat banyak pabrikan baru yang masuk RI menawarkan harga kompetitif.
“Apakah itu akan di refleksikan dalam harga? Tergantung Policy masing-masing Perusahaan,” kata Bob.
Berdasarkan data yang diterbitkan oleh PricewaterhouseCoopers (PwC), Indonesia masuk jajaran negara dengan pajak pertambahan nilai (PPN) atau value-added tax (VAT) tertinggi di wilayah ASEAN periode 2023-2024. Tarif PPN Indonesia mencapai 11% sejak 1 April 2022, yang dimana sebelumnya sebesar 10%. Dan kini pemerintah bersiap akan menaikkan tarif PPN menjadi 12% tahun depan.
Tarif tersebut akan menyamai tarif PPN Filipina yang kini sebesar 12%. Sementara itu Kamboja dan Vietnam masing-masing sebesar 10%. Kemudian Singapura dengan pajak barang dan pelayanan sebesar 9%.
Dan Malaysia kini masuk jajaran ke 6. Malaysia menaikkan tarif Pajak Layanan dari 6% menjadi 8% pada 1 Maret 2024. Namun, beberapa layanan tetap pada tarif lama 6%. Tarif Pajak Penjualan terpisah untuk sebagian besar barang tetap pada 10%.
Berikut adalah daftar jubir PCO beserta profilnya:
1. Philips Vermonte
Philips merupakan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII). Ia juga dikenal sebagai Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS).
Amanah lain yang diemban oleh Philips adalah Ketua Umum Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia periode 2019-2024.
2. Adita Irawati
Adita merupakan mantan juru bicara Kementerian Perhubungan. Amanah itu diembannya sejak Januari 2020 hingga masa jabatan Budi Karya Sumadi selaku menteri perhubungan tuntas Oktober lalu.
Sebelumnya, Adita pernah berkarier di sejumlah perusahaan telekomunikasi. Terakhir adalah Telkomsel di mana Adita menjabat sebagai VP Corporate Communications.
3. Ujang Komarudin
Ujang dikenal sebagai analis politik tanah air. Institusinya adalah Indonesia Political Review di mana dirinya menjabat sebagai direktur eksekutif.
Ujang juga tercatat sebagai dosen tetap di Universitas Al-Azhar Indonesia. Ia mengampu sejumlah mata kuliah seperti studi demokrasi hingga pengantar ilmu politik.
4. Prita Laura
Prita dikenal sebagai mantan presenter berita Metro TV. Kariernya lantas berlanjut sebagai Tenaga Ahli di Kantor Staf Kepresidenan di bawah kepemimpinan Moeldoko.
5. Dedek Prayudi
Dedek Prayudi merupakan politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Ia dikenal dengan sapaan Uki.
Uki merupakan salah satu Wakil Sekretaris Jenderal DPP PSI. Ia juga menjadi kandidat doktor pembangunan sosial dan kesejahteraan di Universitas Gadjah Mada.
6. Hariqo Wibawa Satria
Hariqo merupakan Direktur Eksekutif Komunikonten. Lembaga itu fokus pada pengelolaan komunikasi dan media sosial.
Hariqo juga dikenal sebagai penulis. Salah satu karyanya adalah buku bertajuk “Seni Mengelola Tim Media Sosial”.
Tanaman ini dikenal karena manfaatnya dalam pengobatan tradisional, seperti mengatasi nyeri, kecemasan, hingga membantu proses detoksifikasi bagi pengguna opioid. Meskipun di Indonesia sempat menuai kontroversi dan disebut sebagai “narkoba baru,” kratom justru berhasil menembus pasar AS dan berkembang menjadi industri bernilai miliaran dolar.
Data BPS tahun 2023 menunjukkan AS sebagai pengimpor terbesar kratom dari Indonesia, dengan volume mencapai 4.694 ton dan nilai ekspor sekitar US$ 9,15 juta. Selain AS, negara lain seperti India, Jepang, Jerman, dan Republik Ceko juga menjadi tujuan ekspor, meski dengan volume yang lebih kecil, namun tetap menjadi pasar yang menjanjikan.
Sementara berdasarkan data Kementerian Perdagangan (Kemendag), dari seluruh ekspor kratom Indonesia, DKI Jakarta menjadi pemain utama. Kontribusinya mencapai US$ 4,45 juta, atau sekitar 60,75% dari total nilai ekspor. Kalimantan Barat dan Jawa Timur menyusul di posisi kedua dan ketiga dengan kontribusi signifikan. Di pasar luar negeri, Kratom yang diolah menjadi bentuk ekstrak dihargai mencapai US$ 6.000 per kg.
Namun, kratom memiliki tantangan terkait legalitasnya di pasar internasional. Di Amerika Serikat, permintaan kratom terus meningkat meski status legalitasnya masih belum mendapat pengesahan penuh dari Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA). Meskipun demikian, dilansir dari Bloomberg, masyarakat Amerika membeli begitu banyak kratom dan produk berbahan dasar kratom, baik secara online atau di minimarket pom bensin, toko serba ada, toko rokok, dan bar, sehingga menjadi industri senilai US$ 1 miliar.
Sementara di Jepang dan Jerman mengizinkannya dalam penggunaan terbatas. India, dengan kebijakan yang lebih longgar, menjadi salah satu pasar ekspor terbesar. Legalitas yang bervariasi ini menuntut perhatian Indonesia dalam menjaga kualitas produk agar dapat memenuhi standar global yang terus berkembang.
Di dalam negeri, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, dan Jawa Timur adalah provinsi utama yang menopang ekspor kratom, menyumbang hampir seluruh nilai ekspor nasional. Ini menunjukkan pentingnya penguatan hilirisasi di wilayah penghasil untuk memastikan keberlanjutan dan pengembangan lebih lanjut dari komoditas ini.
Ke depan, peningkatan hilirisasi menjadi strategi penting. Dengan teknologi yang terjangkau, produksi kratom dapat diolah menjadi produk turunan bernilai tinggi seperti minuman energi atau bahan baku farmasi.
Peningkatan standar kualitas, sertifikasi keamanan, dan pemahaman akan regulasi di setiap negara tujuan menjadi prioritas agar kratom Indonesia semakin diterima di pasar internasional.
Kratom Indonesia menunjukkan potensi besar sebagai komoditas ekspor yang unik. Dengan mengembangkan industri hilir dan meningkatkan standar produksi, Indonesia dapat memperkuat posisi kratom sebagai salah satu komoditas unggulan yang mampu bersaing di pasar global yang semakin kompetitif.
