CHATEAU-MONTBELIARD

Presiden Donald Trump menandatangani sebuah perintah eksekutif pada Senin (20/1) yang menunda selama 75 hari pemberlakuan larangan TikTok, yang rencana awalnya ditutup pada 19 Januari 2025.

Di sisi lain, Trump menyarankan agar pemerintah Amerika Serikat (AS) dapat mengambil setengah (50%) kepemilikan saham TikTok sebagai imbalan agar aplikasi ini tetap bisa beroperasi di Negeri Paman Sam. 

Layanan video pendek yang digunakan oleh 170 juta orang Amerika ini sempat offline untuk pengguna AS pada Sabtu (18/1), beberapa jam sebelum undang-undang yang menyatakan bahwa TikTok harus dijual oleh pemiliknya yang berasal dari Cina, ByteDance, dengan alasan keamanan nasional berlaku pada Minggu (19/1).

Tak butuh waktu lama, TikTok memulihkan akses keesokan harinya dan berterima kasih kepada Trump karena telah memberikan jaminan kepada TikTok dan mitra bisnisnya bahwa mereka tidak akan menghadapi denda yang besar untuk menjaga aplikasi tetap berjalan.

Aplikasi dan situs web sudah beroperasi pada Senin, tetapi TikTok masih belum tersedia untuk diunduh di toko aplikasi Apple dan Google.

Perintah Trump, yang ditandatangani beberapa jam setelah ia dilantik, meminta agar jaksa dapat memberikan kesempatan kepada pemerintahan Trump yang baru untuk menentukan tindakan yang tepat terkait TikTok.

Perintah eksekutif ini mengakhiri 48 jam manuver hukum dan intrik politik yang membuat jutaan pengguna TikTok merasa sedih dan kemudian kembali senang dengan nasib aplikasi favorit mereka yang berubah dengan cepat.

Hubungan China-AS

Perdebatan mengenai TikTok juga terjadi pada saat yang menegangkan dalam hubungan AS-RRT. Trump mengatakan bahwa ia berniat untuk mengenakan tarif terhadap China, tetapi juga mengindikasikan bahwa ia berharap untuk bisa berkomunikasi langsung dengan pemimpin China.

Sementara itu, pemerintah China memberikan sinyal untuk berdiskusi dengan pemerintah AS demi membuat operasional TikTok aman di negara tersebut. Kementerian Luar Negeri China menegaskan AS harus bersungguh-sungguh mendengarkan suara nalar dan menyediakan lingkungan bisnis yang terbuka, adil, dan tidak diskriminatif bagi entitas pasar dari negara lain.

Menanggapi permintaan Trump agar kepemilikian TikTok di AS sebanyak 50% diberikan ke investor AS, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning mengatakan pada konferensi pers bahwa TikTok telah beroperasi di AS selama bertahun-tahun dan sangat populer di kalangan pengguna AS.

Hal ini telah memainkan peran positif dalam meningkatkan lapangan kerja dan konsumsi AS.

“Jika menyangkut tindakan seperti operasi dan akuisisi bisnis, kami yakin tindakan tersebut harus diputuskan secara independen oleh perusahaan sesuai dengan prinsip pasar,” kata Mao.

Jika hal ini melibatkan perusahaan China, hukum dan peraturan China harus dipatuhi, ia menambahkan.

map4d

TikTok membatalkan penutupan akses aplikasinya di Amerika Serikat (AS). Keputusan itu berkat presiden terpilih Donald Trump yang akan segera dilantik.

Dalam pernyataan di media sosial X, TikTok menyatakan tengah dalam proses pemulihan layanan. Perusahaan juga menyebut Trump memberikan kejelasan dan jaminan tidak akan menghukum platform yang masih menyediakan layanan TikTok.

“Sesuai kesepakatan dengan penyedia layanan, TikTok tengah dalam proses pemulihan layanan,” jelas Tiktok, dikutip Senin (20/1/2025).

“Kami berterima kasih kepada Presiden Trump karena memberikan kejelasan dan jaminan yang diperlukan pada penyedia layanan bahwa tidak akan menghadapi hukuman karena menyajikan Tiktok pada lebih dari 170 juta warga Amerika dan lebih dari 7 juta usaha kecil berkembang,” TikTok menambahkan.

TikTok juga mengatakan pihak perusahaan akan bekerja sama dengan Trump. Tujuannya mencari solusi jangka panjang agar aplikasi berbagi video itu tetap bisa beroperasi di AS>

Berdasarkan aturan pemerintah AS, ByteDance harus menjual TikTok dengan batas waktu 19 Januari 2025. Jika tidak maka aplikasi akan diblokir, termasuk menghukum penyedia layanan jika masih menyajikannya.

Namun mendekati hari itu, belum ada penjualan TikTok. Aplikasi sempat menutup akses pengguna di AS akhir pekan lalu selama 12 jam.

Bukan hanya itu, aplikasi juga dihapus dari toko aplikasi App Store dan Play Store. Namun berdasarkan keterangan beberapa orang pada hari Minggu waktu setempat, mereka bisa mengakses TikTok melalui aplikasi seluler maupun desktop.

Sebelumnya Trump juga mengungkapkan ingin AS bisa memiliki 50% TikTok dalam usaha patungannya. Tujuannya untuk membuat TikTok berada di pihak yang aman dan tetap bisa beroperasi.

Namun ByteDance tetap bersikeras enggan menjual TikTok. Belum jelas bagaimana kelanjutan nasib TikTok di AS di masa depan. Kita tunggu saja!

Pendaftaran beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) resmi dibuka pada Sabtu, (17/1/2025). Momen ini bisa dimanfaatkan bagi masyarakat yang ingin melanjutkan studi dengan beasiswa di luar negeri.

Melansir laman Instagram resmi @lpdp_ri, masa pendaftaran dimulai pada 17 Januari hingga 17 Februari 2025. Bila diterima, masa perkuliahannya dimulai paling cepat pada Juli 2025.

“Ada banyak program baru dan penyesuaian ketentuan yang berbeda dengan seleki tahun sebelumnya. Jangan lupa untuk membaca Buku Panduan,” sebagaimana disebutkan dalam unggahan tersebut.

Adapun Jadwal seleksi beasiswa LPDP 2025 adalah sebagai berikut:

– 17 Januari – 17 Februari: Pendaftaran

– 18 Februari – 6 Maret: Seleksi Administrasi

– 7 Maret: Pengumuman hasil seleksi administrasi

– 8 Maret – 10 maret: pengajuan sanggah hasil seleksi administrasi

– 24 Maret: Pengumuman hasil sanggah seleksi administrasi

– 14 April – 28 April: Seleksi bakat skolastik

– 2 Mei: Pengumuman hasil seleksi bakat skolastik

– 6 Mei – 5 Juni: Selesksi substansi

– 19 Juni Pengumuman hasil seleksi substansi

Melansir laman resmi LPDP Kementerian Keuangan, terdapat beberapa langkah yang harus dipenuhi calon pendaftar LPDP:

1. Melakukan registrasi secara online pada situs web Pendaftaran Beasiswa LPDP: beasiswalpdp.kemenkeu.

2. Melengkapi dan mengunggah seluruh dokumen yang dipersyaratkan pada formulir pendaftaran.

3. Pastikan untuk melakukan submit formulir pendaftaran untuk mendapatkan kode registrasi.

4. Pastikan dokumen pendukung seperti Surat Rekomendasi, Sertifikat, atau dokumen sejenis diterbitkan sesuai ketentuan LPDP.

Berkaca dari tahun 2024, proses seleksi dapat dilakukan secara online, offline, atau gabungan keduanya (hybrid). Hal itu sesuai dengan kebijakan LPDP yang nantinya akan dikomunikasikan lebih lanjut.

Pada formulir pendaftaran, pendaftar harus memilih kota/lokasi seleksi yang disediakan oleh LPDP. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi apabila di kemudian hari proses Seleksi akan dilakukan secara offline atau hybrid.

Hal lain yang perlu diperhatikan bagi calon pendaftar adalah Unconditional Letter of Acceptance (LoA) atau Surat Keterangan Penerimaan Tanpa Syarat (SKP).

SKP sendiri adalah surat resmi dari perguruan tinggi (official admission) yang menyatakan bahwa seseorang telah diterima sebagai mahasiswa di perguruan tinggi tersebut tanpa syarat apa pun, kecuali persyaratan sponsor dana, dokumen fisik ijazah dan transkrip dari studi sebelumnya, dan/atau persyaratan tambahan yang tidak berisiko mengubah status mahasiswa pada program studi yang dituju.

Surat keterangan tersebut meliputi nama lengkap, jenjang studi, program studi, serta lama studi.

Unconditional LoA yang diunggah harus memenuhi kriteria berikut ini:

1. Universitas dan Program Studi harus sesuai dengan salah satu pilihan yang dibuat dalam formulir aplikasi.

2. Penerimaan studi harus mematuhi ketentuan LPDP mengenai jadwal kelas paling awal yang diizinkan.

3. Jika penerimaan kelas yang tercantum pada Unconditional LoA yang diunggah tidak mematuhi ketentuan, pendaftar harus melampirkan Surat Penundaan dari Universitas yang menerbitkan SKP.

4. Apabila pendaftar mengunggah LoA Tanpa Syarat yang tidak memenuhi kriteria LPDP, maka akan dianggap tidak memenuhi persyaratan pendaftaran.

Ingin punya kulkas kualitas terbaik dengan harga terjangkau di awal tahun baru? Langsung saja datang ke Transmart Full Day Sale yang kembali digelar Transmart pada Minggu, 19 Januari 2025.

Adapun produk kulkas yang didiskon dalam program ini yakni kulkas dua pintu untuk berbagai merek. Di antaranya LG, Polytron, Panasonic, Sharp, Sony, dan Samsung. Produk kulkas yang bisa didapatkan pengunjung yakni Kulkas Side By Side 436L dengan harga sale Rp 6,599,200 dari harga normal Rp 9,299,000 untuk di wilayah Pulau Jawa, Bali, dan Lampung.

Sedangkan, untuk luar Pulau Jawa, Bali, dan Lampung, Kulkas Side By Side 436L didiskon seharga Rp 6,999,200 dari harga normal Rp 9,749,000.

Pada program ini pengunjung bisa menikmati diskon 20% bagi pelanggan yang menggunakan kartu kredit Bank Mega, kartu kredit Bank Mega Syariah, dan aplikasi Allo Bank-Allo Prime termasuk Allo Paylater. Bahkan untuk produk unggulan diskon bisa sampai 50% + 20% tergantung jenis produknya.

Jadi, tunggu apa lagi? segera kunjungi Transmart Full Day Sale di seluruh gerai Transmart se-Indonesia pada Minggu ini.

China makin tertekan menghadapi sanksi dagang dari Amerika Serikat (AS). Negara kekuasaan Xi Jinping tersebut akhirnya ngamuk dan melakukan investigasi terhadap subsidi pemerintah AS di sektor semikonduktor.

China mengklaim subsidi gila-gilaan tersebut diduga merugikan perusahaan pembuat chip node yang sudah matang (mature-node) milik China.

Kementerian Perdagangan China menjelaskan, tidak seperti chip mutakhir yang mendukung model kecerdasan buatan (AI), chip mature-node lebih murah, lebih mudah dibuat, dan digunakan untuk tugas-tugas yang tidak terlalu rumit, termasuk peralatan rumah tangga dan sistem komunikasi.

Penyelidikan ini merupakan tindakan terbaru dalam kebijakan Beijing untuk membalas pembatasan Washington yang makin meluas kepada industri semikonduktor China.

“Pemerintahan Biden telah memberikan sejumlah besar subsidi kepada industri chip dan perusahaan-perusahaan AS. Dengan demikian, perusahaan AS memperoleh keunggulan kompetitif yang tidak adil dan mengekspor produk chip mature-node yang relevan ke China,” kata Kementerian Perdagangan China dalam sebuah pernyataan, dikutip dari Reuters, Jumat (17/1/2025).

“Itu telah merusak hak dan kepentingan industri domestik China yang sah,” imbuhnya.

Segera setelah pengumuman kementerian perdagangan, Asosiasi Industri Semikonduktor China menerbitkan pernyataannya sendiri yang mendukung penyelidikan tersebut.

Asosiasi menyatakan bahwa kebijakan CHIPS dan Science Act dari pemerintahan Biden, yang pada tahun 2022 menjanjikan subsidi sebesar US$52,7 miliar untuk produksi, penelitian, dan pengembangan tenaga kerja semikonduktor AS secara serius melanggar hukum dasar ekonomi pasar.

Tuduhan Beijing menggemakan alasan pemerintahan Biden untuk mengumumkan kenaikan tarif pada semua impor chip China pada September, dan penyelidikan terhadap industri node chip yang sudah matang di China bulan lalu.

Menurut Perwakilan Dagang AS Katherine Tai, tindakan tersebut telah meningkatkan kapasitas, secara artifisial menurunkan harga, dan melukai persaingan dengan menggunakan dana negara Tiongkok.

Washington juga telah memperketat kontrol ekspor selama tiga tahun terakhir yang menargetkan penjualan chip AI canggih buatan AS ke China.

Tidak jelas tindakan pembalasan apa yang akan muncul dari penyelidikan pemerintah China, tetapi perusahaan-perusahaan AS seperti Intel yang menjual chip mature-node ke pasar China bisa terdampak. Intel tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Mahkamah Konstitusi RI telah mengabulkan sebagian permohonan mengenai uji materi Pasal 86 ayat 4 UU Penguatan dan Pengembangan Sistem Keuangan (UUP2SK). Dalam amar putusan Nomor 85/PUU-XXII/2024, salah satu poin adalah menegaskan independensi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan memberikan pemaknaan baru terhadap sejumlah frasa yang termuat dalam UU P2SK.

Frasa yang dimaksud antara lain, frasa ‘untuk mendapat persetujuan’ yang terdapat pada Pasal 86 ayat (4), frasa ‘Menteri Keuangan memberikan persetujuan’ pada ayat (6) UU PPSK dinyatakan inkonstitusional bersyarat, sepanjang tidak dimaknai “persetujuan DPR”. Ketentuan serupa juga berlaku untuk frasa ‘yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan’ yang terdapat dalam ayat (7) Pasal 7 angka 57.

Adapun pasal-pasal tersebut mengatur tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) untuk kegiatan operasional LPS.

Ketua MK Suhartoyo menyatakan, putusan tersebut dikabulkan sebagian dan berlaku setelah pembentuk UU melakukan perubahan paling lama dua tahun sejak putusan diucapkan, atau apabila belum dibuat maka frasa “sepanjang disetujui DPR” dianggap berlaku. Suhartoyo mengatakan keputusan MK itu diambil untuk menjaga independensi LPS dari lembaga lain, dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan.

“Mahkamah menilai sekalipun diperlukan keterlibatan Menkeu dalam penyusunan RKAT, tidaklah tepat apabila bentuknya berupa persetujuan karena berpotensi mengurangi independensi LPS dalam mengambil keputusan,” ujarnya pada 3 Januari 2025 lalu, dikutip Kamis (16/1/2025).

Selain itu, LPS adalah satu-satunya lembaga yang dibedakan proses penyusunan RKAT nya dalam UUP2SK, dan perlu disamakan dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga independen yang persetujuan anggarannya dilaksanakan oleh DPR-RI, selaku lembaga negara dengan fungsi penganggaran dan pengawasan.

Terpisah, Ahli Hukum Keuangan Negara Universitas Indonesia (UI) Dian Puji Nugraha Simatupang mengatakan keputusan itu sudah tepat, karena memberikan kepastian hukum bagi LPS dalam pengelolaan dan penyelenggaraan tugas fungsi wewenangnya. Menurutnya, secara hukum, LPS merupakan badan hukum yang memiliki regulasi tata kelola dan mitigasi risiko tersendiri yang berbeda dengan pengelolaan APBN pada umumnya.

“LPS sebagai badan hukum tidak memerlukan persetujuan Menteri Keuangan lagi, karena kedudukannya kan sudah [ada anggota] ex officio [dari Kementerian Keuangan] juga sudah ada dalam LPS,” katanya dalam keterangannya, Kamis (16/1/2025).

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran Indra Perwira mengatakan tanpa menunggu revisi UU dalam kurun waktu 2 tahun, LPS sudah menjadi independen sejak putusan MK dibacakan.

Bagaimana kalau dalam kurun waktu 2 tahun, UU belum direvisi? Toh ada masalah yang sama, belum ada mekanisme untuk LPS. Jadi tanpa harus menunggu revisi, LPS kembali independen pada saat putusan MK itu dibacakan.

“Bagi saya direvisi atau tidak, tidak berpengaruh pada pembatalan norma. Mekanisme persetujuan DPR itu bisa mengikuti mekanisme APBN pada umumnya,” kata Indra dalam keterangannya, Kamis (16/1/2025).

Ia menyebut LPS sebagai lembaga fungsi monetary dalam ketatanegaraan, bersama dengan BI dan OJK. Anggaran ketiga lembaga itu disetujui oleh DPR karena mereka adalah cabang kekuasaan yang pemegang hak budget.

“Tetapi jika harus disetujui oleh Menteri Keuangan, berarti mengubah kedudukan LPS dari suatu lembaga negara menjadi sekedar instansi pemerintahan yang subordinasi pada Menkeu. Hubungannya jadi bersifat administrasi,” jelas Indra.

Dalam putusan MK tersebut, disebutkan juga amanat UUP2SK untuk membentuk Badan Supervisi LPS (BS LPS) yang berfungsi membantu DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan di bidang tertentu terhadap LPS. BS LPS bertugas membantu DPR dalam membuat laporan evaluasi kinerja kelembagaan LPS.

Indonesia terus bergerak maju dalam mengoptimalkan potensi sumber daya alamnya yang dibuktikan oleh program hilirisasi industri tambang. Hingga 2024, program ini telah menghasilkan dampak signifikan dalam membangun ekonomi nasional berbasis nilai tambah yang berfokus pada komoditas tembaga, bauksit, dan pasir silika.

Jika dilakukan dan direalisasikan sesuai dengan rencana investasi yang ada, maka hilirisasi menjadi prasyarat bagi sektor industri pengolahan untuk mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045. Hilirisasi industri tambang, khususnya tembaga, bauksit, dan pasir silika awalnya dilakukan melalui pembangunan smelter tembaga dan bauksit, serta pengembangan produk berbahan baku pasir silika.

Pernyataan ini diungkapkan dalam riset Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) dengan judul “Kajian Dampak Hilirisasi Industri Tambang terhadap Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan: Tembaga, Bauksit, dan Pasir Silika”.

Wakil Kepala Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (PEBS FEB UI) Nur Kholis mengatakan, hal yang menjadi syarat agar sektor industri pengolahan dapat mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045 adalah penggunaan produk hasil dari pengolahan smelter. Produk tersebut dapat dihilirisasi kembali sebagai input dalam pengembangan produk yang memiliki nilai tambah yang lebih tinggi lagi di dalam negeri sampai kepada produk akhir.

Nur Kholis mengatakan, hilirisasi telah memungkinkan Indonesia untuk tidak lagi sekadar mengekspor bahan mentah. Produk bernilai tambah seperti katoda tembaga, alumina, dan produk berbasis pasir silika seperti kaca dan keramik, hingga ke depan adalah panel surya dan semikonduktor kini mulai dihasilkan di dalam negeri. Ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat struktur industri nasional dan membuka peluang ekonomi baru.

Menurutnya, Indonesia tidak bisa terus bergantung pada ekspor bahan mentah dan juga impor barang antara dari luar negeri. Hilirisasi adalah jalan Indonesia menuju kemandirian ekonomi.

“Dengan peningkatan investasi dalam rangka menghasilkan produk bernilai tambah di dalam negeri, kita menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memastikan sumber daya alam kita benar-benar memberikan manfaat maksimal untuk bangsa,” ungkap Nur Kholis dalam keterangan resminya, Rabu (15/1/2025).

Di samping itu, Nur Kholis menjelaskan, dampak dari hilirisasi tembaga, bauksit, dan pasir silika ini telah mulai dirasakan di daerah-daerah seperti Kabupaten Gresik (Jawa Timur), Kabupaten Mempawah (Kalimantan Barat), dan Kabupaten Batang (Jawa Tengah), di mana pembangunan smelter menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Selain meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pendapatan daerah, kebijakan ini juga menciptakan ribuan lapangan kerja, baik langsung maupun tidak langsung.

Riset FEB UI juga menemukan fakta bahwa selain pendapatan negara, pendapatan daerah provinsi dan kabupaten/kota yang terkait juga meningkat melalui Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagai contoh, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan, dan pajak penerangan jalan di daerah hilirisasi menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan.

“Pendapatan daerah ini dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur publik yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” jelas Nur Kholis yang juga Ketua Tim Pelaksana riset.

Meski demikian, hilirisasi juga mendapat tantangan seperti keterbatasan infrastruktur dan teknologi, masih terbatasnya tenaga kerja yang terampil, permintaan pasar yang fluktuatif, dan dampak negatif terhadap lingkungan.

Menurutnya, pemerintah perlu melakukan sejumlah langkah strategis dalam menghadapi tantangan tersebut. Misalnya pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan teknologi, penerapan teknologi ramah lingkungan, diversifikasi produk, dan penguatan kerjasama internasional.

“Hilirisasi industri tambang, khususnya tembaga, bauksit, dan pasir silika juga perlu terus untuk didorong untuk menerapkan teknologi yang ramah lingkungan di seluruh fasilitas pengolahan mineral tambang. Pengelolaan limbah yang efektif harus menjadi bagian yang terintegrasi dari pelaksanaan hilirisasi,” tandas dia.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan memberikan apresiasi kepada Kementerian Keuangan atas pelaksanaan Coretax yang telah dimulai per 1 Januari 2025. Hal ini diungkapkannya saat bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kantor Direktorat Jendral Pajak (DJP), Selasa (14/1/2025).

Coretax merupakan sistem administrasi perpajakan terpadu dan berbasis teknologi yang dikembangkan DJP. Pembangunan Coretax merupakan bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018.

Meskipun masih dalam tahap transisi, dia yakin masalah yang dihadapi Coretax saat masa praimplementasi ini bisa diatasi.

“Saya memberi apresiasi kepada Kementerian Keuangan atas pelaksanaan Coretax. Meskipun masih dalam tahap transisi, saya yakin sistem ini lambat laun akan berjalan dengan baik. Saya juga mendorong keberlanjutan layanan bantuan (helpdesk) selama masa implementasi awal ini agar tantangan yang dihadapi dapat segera diatasi,” ujar Luhut, dalam keterangan resminya, Selasa (14/1/2025).

Dia pun yakin implementasi Coretax diproyeksikan meningkatkan tax ratio Indonesia sebesar 2 persentase poin dari kondisi saat ini dan menutup tax gap sebesar 6,4 persen dari PDB, sebagaimana dipaparkan Bank Dunia.

“Langkah ini berpotensi menambah penerimaan negara serta membuka peluang untuk mengoptimalkan potensi pajak hingga Rp1.500 triliun dalam lima tahun ke depan,” ungkapnya.

Luhut pun menekankan pentingnya integrasi Coretax dengan sistem Govtech untuk memperkuat interoperabilitas data antarinstansi. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan disiplin pajak masyarakat. Namun, Luhut mengingatkan bahwa aspek keamanan data harus menjadi prioritas utama.

“Sistem keamanan harus dirancang dengan sangat baik untuk menumbuhkan kepercayaan wajib pajak. Dengan pertukaran data secara real-time antara Coretax dan Govtech, integritas dan keamanan data wajib dijaga agar dapat mendukung keberhasilan program ini,” tambahnya.

Kehadiran sistem Coretax ini tidak hanya meningkatkan pelayanan pajak, tetapi juga memberikan dampak positif bagi penerimaan negara. Saat ini, DJP telah mencatat 776 juta e-faktur per tahun, atau rata-rata 2 juta transaksi e-faktur setiap harinya. Hal ini menunjukkan potensi besar yang dapat dioptimalkan melalui digitalisasi perpajakan.

“Melalui implementasi Coretax, pemerintah berharap dapat menciptakan ekosistem perpajakan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan, sekaligus memperkuat pondasi ekonomi Indonesia untuk menghadapi tantangan global di masa depan,” tegasnya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan insentif untuk pengusaha biodiesel yang menjalankan program B40 di tahun ini diperkirakan mencapai Rp 35,5 triliun. Namun, pemberian insentif ini berlaku hanya untuk sektor Public Service Obligation atau PSO.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE), Eniya Listiani Dewi mengatakan bahwa, insentif ini berasal dari pungutan ekspor kelapa sawit yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Adapun, pada tahun ini, pemerintah menetapkan alokasi B40 sebanyak 15,6 juta kiloliter (kl) biodiesel dengan rincian 7,55 juta kl diperuntukkan bagi Public Service Obligation atau PSO dan sisanya dialokasikan untuk non-PSO. Artinya sebanyak 8,07 juta kl non PSO tidak diberikan insentif.

“Nah dari sini kalau untuk yang non-PSO kan dibebankan kepada konsumen saat ini kalau yang non-PSO harganya itu sudah sekitar 13 ribuan. 13 ribuan nanti bertambah sekitar antara Rp 1.500-2,000,” kata Eniya.

Menurut Eniya, meskipun dibebankan kepada konsumen, pemerintah memastikan bahwa kebijakan ini tidak akan mempengaruhi inflasi. Mengingat, pemerintah telah melakukan studi sebelum kebijakan ini diberlakukan.

“Ini kita sebelum kita melakukan mandatori kemarin studinya sudah selesai dan dalam kajian kita melihat bahwa tidak mempengaruhi inflasi,” ujarnya.

Masyarakat memanfaatkan momentum pesta diskon Transmart Full Day Sale untuk belanja kebutuhan bulanan.

Hal ini sebagaimana disampaikan Business Leader Transmart Central Park Freshanto. Pengunjung Mal Central Park dikabarkan memburu kebutuhan hariannya sembari berakhir pekan di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Barat ini.

“Yang lagi ramai, diskon produk FMCG itu snack dan kemudian minuman, untuk belanja bulanan itu biasanya,” ungkap Freshanto kepada CNBC Indonesia, Minggu (12/1/2025).

Diketahui, Jaringan ritel terbesar Transmart kembali menggelar Transmart Full Day Sale atau diskon besar-besaran hingga 50% + 20% pada Minggu 12 Januari 2024. Promo ini hanya berlangsung mulai dari toko buka hingga tutup pukul 22.00 di seluruh Transmart di Indonesia.

Diskon besar-besaran itu berlaku bagi pelanggan yang menggunakan kartu kredit Bank Mega, kartu kredit Bank Mega Syariah, dan aplikasi Allo Bank. Adapun diskon tersebut berlaku untuk berbagai produk mulai dari kebutuhan sehari-hari, pakaian, produk segar, hingga barang-barang elektronik.

Berikut Syarat dan Ketentuan Transmart Full Day Sale:

1. Diskon tambahan 20% hanya untuk menggunakan Allo Prime, Allo PayLater, kartu kredit Bank Mega & Mega Syariah.

2. Diskon tambahan 20%, dengan minimal Transaksi 300k dan hanya berlaku di tanggal 12 Januari 2025 mulai buka toko – 22.00 (Waktu Setempat) di seluruh toko Transmart.

3. Khusus untuk elektronik maksimal pembelian 2 Pcs per kategori (TV, AC, Kulkas, Mesin Cuci, Audio (Tipe PAS Pro)) Small Appliance tanpa pembatasan.

4. Khusus untuk pembelian Ayam Maksimal 2 Ekor & Daging 2 kg.

5. Khusus untuk Sepeda Listrik Maksimal pembelian 2 unit.

6. Khusus untuk Kosmetik dan Fragrance berlaku diskon 10% regular & Tidak berlaku diskon di Body Shop & Sport Station.

7. Diskon tidak berlaku untuk Minyak Goreng, Susu Bayi & Anak, Mie Instant, Beras, Terigu, Telur, Rokok, Item Kebutuhan Rumah Tangga di Katalog & Instore Promo, Minuman Berakohol, Parcel/Hampers, Gadget & Laptop, Motor Listrik dan produk lainnya yang bertanda “Tidak Berlaku Diskon”.

8. Diskon tidak berlaku untuk kartu Mega Corporate, Mega Wholesale Card, Mega Groserindo, TVS & Trans Hello.

9. Tidak dapat refund dan tidak berlaku pembelian partai besar (Pedagang).

10. Cicilan bunga 0% dan cicilan bunga ringan tidak berlaku untuk Sepeda Listrik dan Motor Listrik.