Pemerintah telah berkomitmen untuk memfokuskan anggaran belanja kementerian atau lembaga untuk menyukseskan program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto, salah satunya program makan bergizi gratis (MBG).
Program ini mereka anggap sebagai satu program yang dapat menyelesaikan banyak masalah yang dialami Indonesia selama beberapa dekade terakhir. Mulai dari memperbaiki rantai pasok komoditas pangan, menciptakan lapangan kerja, hingga menambah daya dorong pertumbuhan ekonomi.
“Seperti MBG, perhitungan awal kami untuk Rp 71 triliun yang dianggarkan itu sumbang 0,86% pertumbuhan, ini secara signifikan pasti juga akan menimbulkan multiplier effect untuk masyarakat terbawah,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy di ruang rapat Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu (12/2/2025).
Terkait perbaikan rantai produksi pangan, Rachmat mengatakan, permasalahan serapan produksi telur dan ayam yang selama 20 tahun terakhir bermasalah bisa terselesaikan dengan program MBG. Sebab, produksi makanan di program MBG hanya boleh dipasok oleh produk lokal.
“Jadi sudah jelas arahan presiden bahwa MBG hanya boleh dilayani pemasok-pemasok lokal, bahkan kalau industri susu belum ada di wilayah lokal, beliau katakan ganti telur, dan telur saya kira ada di daerah,” tuturnya.
Ia mengatakan, selama ini masalah serapan produksi telur yang mencapai 200 ribu ton dalam 20 tahun terakhir, dan ayam sebanyak 600 ribu ton bisa seluruhnya diserap oleh program MBG ke depan.
“Jadi dari sisi demand yang kita lihat ada kelebihan pasokan produksi ayam telur yang 20 tahun terakhir tidak selesai, yakni ada 200 ribu ton telur, 600 ribu ton ayam, ini akan terserap saat MBG terlaksana semua,” ucap Rachmat.
Program itu ia tegaskan juga bisa menciptakan lapangan kerja baru ke depan bagi masyarakat Indonesia, sebab setiap unit pelayanan MBG di berbagai daerah akan menyerap 25-50 orang tenaga kerja.
“Pertumbuhan ekonomi pun masih ditambah dengan lapangan kerja baru. Lapangan kerja baru yang tercipta dari setiap unit pelayanan antara 25-50 orang bisa kerja, belum lagi terserap produksi pangan di daerah,” ungkapnya.