Lembaga baru bernama Central Counterparty (CCP) yang mengurus transaksi derivatif suku bunga dan nilai tukar (SBNT) resmi diluncurkan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI) serta 8 bank yang menjadi penyetor modal awal.
CCP diresmikan secara bersama-sama oleh Gubernur BI Perry Warjiyo, dan Ketua DK OJK Mahendra Siregar, serta disaksikan oleh Ketua DK LPS Purbaya Yudhi Sadewa serta Wakil Menteri BUMN Kartiko Wirjoatmodjo dan jajaran petinggi perbankan Tanah Air.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo mengatakan, kehadiran CCP di Indonesia mulai hari ini, Senin (30/9/2024), merupakan mandat dari Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), serta pemenuhan komitmen G20 Over The Counter Derivatives Market Reform.
“Bagi BI, hal ini akan mempercepat transmisi kebijakan moneter dan pendalaman pasar. Bagi industri, volume transaksi yang semakin banyak, akan semakin efisien dengan pricing yang jelas. Bagi pemerintah, karena likuiditas SBN di pasar uang semakin baik, pembentukan suku bunganya akan lebih efisien,” ucap Perry saat peluncuran CCP di Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta, Senin (30/9/2024).
Perry mengatakan, dengan kehadiran CCP SBNT ini, maka Indonesia sudah menjadi bagian dari 16 negara anggota G20 yang telah memiliki CCP. Sebab, saat ini dari 20 negara anggota G20, hanya sisa tiga negara yang belum membentuk CCP, yakni Argentina, Afrika Selatan, dan Arab Saudi.
Central Counterparty akan berfungsi sebagai infrastruktur pasar keuangan yang memitigasi risiko kegagalan transaksi antar pihak (counterparty risk), risiko likuiditas (liquidity risk), dan risiko volatilitas harga pasar (market risk), akan banyak manfaat dari keberadaan lembaga ini.
“Implementasi CCP diharapkan dapat mengakselerasi peningkatan volume rata-rata harian transaksi valuta asing dari saat ini sebesar USD9 miliar (year-to-date) menjadi di atas USD10 miliar pada tahun 2025″tutur Perry.
Senada dengan Perry, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, dengan kehadiran lembaga yang memanfaatkan infrastruktur KPEI itu, pasar derivatif di Indonesia akan lebih stabil dan kredibel di mata investor global.
“Jadi CCP ini akan memberi manfaat ke jasa keuangan Indonesia, terutama dalam mitigasi risiko kredit pihak lawan serta efisiensi dalam proses kliring dan derivatif,” tutur Mahendra.
Tujuan Pendirian CCP dan Fungsinya
Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan BI Donny Hutabarat sebelumnya mengatakan, tujuan pembentukan lembaga ini secara garis besar untuk memitigasi risiko sistemik transaksi di pasar keuangan.
“Jadi tujuannya untuk memitigasi risiko kegagalan transaksi antar pihak atau yang disebut counterparty risk, risiko likuiditas atau liquidity risk, dan risiko volatilitas pasar atau market risk,” kata Donny saat Taklimat Media di Gedung BI, Jakarta, Selasa (24/9/2024).
Adapun mekanisme transaksi untuk pasar uang dan pasar valas nantinya dengan adanya CCP, Donny tegaskan masih berjalan biasa melalui electronic trading platform (ETP). Yang membedakan ialah transaksinya tidak lagi harus melalui mekanisme bilateral trading dan bilateral clearing, karena sudah melalui CCP.
Penyelesaian transaksi (settlement) akan menggunakan sistem CCP yang memanfaatkan infrastruktur Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan terhubung dengan Bank Indonesia (BI) melalui sistem RTGS (Real-Time Gross Settlement) serta Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS).
Dengan begitu, Donny menekankan, pembentukan CCP ini akan memberikan tiga dampak bagi pasar keuangan di Indonesia. Pertama, transaksi pasar uang dan pasar valas lebih efisien, karena volume transaksi dan likuiditas lebih besar, penentuan suku bunga dan nilai tukar lebih efektif, serta pelaku pasar utama lebih aktif.
Kedua, mendukung efektivitas kebijakan moneter dan stabilitas nilai tukar Rupiah, juga mendukung terjaganya stabilitas sistem keuangan. Ketiga, CCP memfasilitasi instrumen lindung nilai (hedging) bagi perbankan dan dunia usaha, para investor, penerbitan SBN Pemerintah, dunia usaha, maupun pembiayaan perekonomian nasional.
“Jadi dia mengatasi kredit risk, memitigasi liquidity risk, dan operasional risk, yang seluruh risk itu punya harga, dan harga itulah diasosiasikan pasar jika tersegmentasi dan terfragmentasi sehingga akan tinggi,” tutur Donny.
Donny mengatakan dengan memitigasi risiko-risiko, diharapkan biaya transaksi akan bisa berkurang. Sehingga, pembentukan yield di pasar uang dan pasar valas akan turun dengan sendirinya.