Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor energi khususnya PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) harus menjalin kolaborasi ‘klop’ menjalankan visi Presiden RI Prabowo Subianto untuk mencapai swasembada energi.
Tenaga Ahli Menteri ESDM, Bidang Percepatan Infrastruktur Migas, Anggawira mengungkapkan, salah satu sumber energi ‘bersih’ yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia yakni panas bumi harus dikelola oleh PLN dan Pertamina dengan baik.
Sebagaimana diketahui, Indonesia memiliki sumber energi panas bumi yang melimpah dan bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk menunjang ketersediaan energi dalam negeri.
“Jadi menurut saya PLN, Pertamina dan PLN ini harus klop ya. Jangan PLN-nya kemana, Pertamina-nya kemana. Nanti gak klop gitu loh. Karena walaupun gimana kan PLN yang menjadi buyer ya, untuk listrik gitu kan. Jadi penyedia Pertamina punya PGE (Pertamina Geothermal Energy) gitu,” ungkap Anggawira kepada CNBC Indonesia dalam program Squawk Box, Kamis (24/10/2024).
Dia menyebutkan saat ini juga, pemerintah tengah menggodok Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang sejalan dengan visi Prabowo untuk mencapai kemandirian energi. Dengan begitu, kolaborasi PLN dan Pertamina untuk memaksimalkan potensi panas bumi di Indonesia menjadi sangat penting.
“Jadi harus benar-benar mencerminkan gagasan atau kebijakan yang sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo. Dan itu berulang-ulang beliau sampaikan. Dan supaya kita juga punya roadmap yang clear ya,” tambahnya.
Selain untuk bisa memenuhi kebutuhan akan energi dalam negeri, Anggawira juga menegaskan, kelak energi yang dihasilkan dari panas bumi harus terjangkau secara keekonomiannya bagi masyarakat. “Jadi energi kita harus affordable, ke depan energi kita juga harus clean,” tandasnya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan, pemerintah akan mengoptimalkan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT), khususnya dari panas bumi, sampai cadangan habis sebagai salah satu upaya mencapai target Net Zero Emissions (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.
Apalagi, lanjutnya, kapasitas terpasang Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) terus meningkat. Dalam 10 tahun terakhir ini kapasitas PLTP telah meningkat menjadi 2,6 GW pada 2024 dari 1,4 GW pada 2014 lalu.
“Panas bumi itu dipakai dari dulu, dalam 10 tahun ini memang meningkat. Meningkat, lalu kita harapkan peningkatannya ini makin signifikan. Karena target kita adalah memaksimalkan potensinya. Jadi panas bumi itu harus dipakai habis,” ungkap Eniya saat ditemui di sela acara 10th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2024, di JCC, Kamis (19/9/2024).
“Di dalam RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik) sampai dengan Net Zero 2060 itu, itu kita maksimalkan (potensi panas bumi) sampai 24 GW itu. Jadi habis,” ujarnya.
“Karena kalau nggak dihabiskan, kita sudah nggak ada… Kita memang harus mencapai net zero itu butuh banyak energi baru. Nah, energi baru terbarukan itu yang akan pasti dihabiskan adalah panas bumi sama hidro,” tandasnya.
Di lain kesempatan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan sebesar 40% potensi panas bumi dunia ada di Indonesia. Namun, saat ini Indonesia baru memiliki kapasitas PLTP sebesar 2,6 GW.
“Dan pertumbuhannya selama 10 tahun terakhir itu tumbuh dua kali lipat selama 10 tahun terakhir,” jelas Bahlil dalam pembukaan Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition ke-10 Tahun 2024 di Jakarta Convention Center, Senayan, Kota Jakarta Pusat, Rabu (18/9/2024).
Bahlil mengatakan bahwa Indonesia akan memanfaatkan sumber energi dari panas bumi untuk mendorong tercapainya target bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23% pada tahun 2025, sekaligus untuk mendorong target Net Zero Emission (NZE) tahun 2060 mendatang. “Energi panas bumi dapat menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan porsi EBT dalam bauran energi nasional,” tambahnya.
Adapun, Bahlil menyebutkan bahwa kapasitas PLTP sendiri mencapai 18,5% dari total listrik EBT nasional atau 23% dari total kapasitas pembangkit listrik di Indonesia sebesar 93 GW.
“Pembangunan PLTP tersebut telah menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 900 ribu dan mampu memberikan kontribusi kepada negara kurang lebih sekitar Rp 16 triliun. Tidak hanya dampak ekonomi, PLTP juga telah berkontribusi untuk mengurangi 17,4 juta ton CO2 per tahun di Indonesia,” tandasnya.