Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Yassierli, menegaskan keharusan siapnya Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia seiring dengan dibukanya pasar internasional di Indonesia.
Dengan berbagai kesepakatan yang telah dibuat pemerintah, seperti kesepakatan baru dengan Uni Eropa, China, hingga negara-negara ASEAN, disebut Yassierli, aspek SDM menjadi kunci agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga produsen unggulan.
“Pembukaan pasar internasional harus diimbangi dengan kesiapan tenaga kerja yang memiliki daya saing global. Maka dari itu, peningkatan produktivitas bukan pilihan, tapi keharusan,” kata Yassierli dalam Rakerkonas ke-34 Apindo di Bandung, Selasa.
Kesiapan SDM Indonesia yang unggul dan mantap, kata Yassierli, demi menjawab visi besar Indonesia Emas 2045 yang akan dilakukan oleh pihaknya dengan menempatkan penguatan balai latihan kerja sebagai pusat inovasi dan kreativitas generasi muda.
“Selain itu, peningkatan sinergi lintas sektor melalui program Enterprising Indonesia juga menjadi salah satu prioritas. Karena SDM yang kompeten serta peningkatan produktivitas sebagai kunci utama memasuki era persaingan global,” ujar dia.
Dalam kesempatan berbicara di hadapan ratusan pelaku usaha itu, Yassierli juga menegaskan pentingnya kemitraan strategis antara pemerintah dan dunia usaha dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan masa depan.
“Apindo adalah mitra strategis kami dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan,” ucapnya.
Yassierli menggarisbawahi bahwa pelaku usaha memiliki peran sentral dalam mendorong produktivitas nasional.
Ia menyebut Kementerian Ketenagakerjaan saat ini tengah menyiapkan serangkaian program untuk mendukung hal tersebut, mulai dari pelatihan kompetensi, penyiapan ahli produktivitas, hingga sistem pengukuran kinerja sektor industri.
“Program-program ini tidak bisa berjalan sendiri. Pelaku usaha adalah penggerak utama produktivitas di lapangan. Karena itu, kolaborasi dengan Apindo akan terus kami tingkatkan,” katanya.
Kolaborasi aktif dengan Apindo, lanjut dia, tercermin dalam berbagai forum seperti Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional dan Dewan Pengupahan Nasional, yang mempertemukan pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja untuk membangun dialog sosial yang konstruktif.
“Kami banyak berdiskusi dan menerima masukan strategis dari Apindo. Ini penting agar kebijakan ketenagakerjaan benar-benar responsif terhadap dinamika industri,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan Indonesia telah mencapai kesepakatan prinsip (principal agreement) dengan Uni Eropa, yang memungkinkan ekspor barang Indonesia ke Eropa dengan tarif 0 persen, dan sebaliknya, dengan diharapkan bisa dimanfaatkan oleh para pelaku industri dalam negeri.
“Perjanjian dengan Uni Eropa ini merupakan blok perdagangan ketiga setelah perjanjian China dan ASEAN, di mana di dalamnya Produk Indonesia dan China saat ini dikenakan tarif 0 persen, sebagaimana sudah ditandatangani sejak awal 2000-an, dengan ASEAN pun demikian. Kami berharap Apindo dapat menindaklanjuti berbagai pasar yang telah dibuka oleh pemerintah,” ucap Airlangga di Bandung.