Lithium dikenal sebagai salah satu mineral kritis yang dibutuhkan untuk pembuatan baterai kendaraan listrik. Penjajakan kerja sama tersebut bertujuan untuk mengembangkan studi dan eksplorasi mineral strategis di Indonesia.
Kepala PSDMBP, Agung Pribadi menjelaskan bahwa penyelidikan di Grobogan merupakan tindak lanjut dari studi awal mengenai potensi lithium brine yang dimulai pada tahun 2023 di kawasan Bledug Kuwu, Jawa Tengah.
“Kegiatan tersebut akan melibatkan metode geofisika dan geokimia, dengan PSDMBP dan Eramet berkontribusi dalam penggunaan peralatan dan teknik yang berbeda,” ujar Agung dalam keterangan resmi, dikutip Senin (28/10/2024).
Dalam penelitian tersebut, PSDMBP akan menggunakan metode seperti gravity, ground magnetic, dan magnetotelluric, sedangkan Eramet akan menerapkan teknik seperti geolistrik, self-potential, dan passive seismic.
Agung membeberkan pihaknya sudah melakukan persiapan teknis untuk kegiatan tersebut sejak Agustus 2024 lalu. Pihaknya akan mengurus perizinan serta sosialisasi kepada pemerintah setempat pada 21 Oktober 2024 mendatang.
Selain itu, metode geokimia berupa pengambilan sampel air brine juga akan dilakukan oleh tim PSDMBP untuk dianalisis lebih lanjut di laboratorium.
Selanjutnya, sebagai bagian dari implementasi kerja sama, delegasi dari Badan Geologi dan PSDMBP dijadwalkan akan melakukan kunjungan ke fasilitas R&D Eramet di Paris, Prancis, pada awal Desember 2024.
Kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari teknologi ekstraksi litium dari geothermal brine yang sedang dikembangkan oleh Eramet, sekaligus memperkuat transfer pengetahuan dalam rangka pengembangan industri mineral kritis di Indonesia.
Pranata Humas Ahli Muda Kapten Bakamla Yuhanes Antara dikonfirmasi dari Natuna, Sabtu, mengatakan peristiwa itu dilakukan pada Jumat (25/10).
Ia menyebut masukmya CCG – 5402 di Laut Natuna Utara bukan pertama kali melainkan sudah beberapa kali selama bulan Oktober 2024.
Bahkan kata dia, CCG-5402 tidak hanya masuk yuridiksi melainkan juga mengganggu kegiatan survei dan pengolahan data Seismik 3D Arwana yang tengah dilakukan oleh PT. Pertamina East Natuna menggunakan kapal MV Geo Coral di Laut Natuna Utara.
“Kapal Negara (KN) Pulau Dana-323 mendekati dan membayangi Kapal China Coast Guard-5402 (CCG-5402) yang memasuki wilayah Yurisdiksi Indonesia di Laut Natuna Utara pada Jumat,” ucap dia.
Ia menerangkan, dalam pengusiran KN Pulau Dana-323 sempat melakukan komunikasi melalui radio, dan saat berkomunikasi CCG – 5402 mengatakan mereka tengah melakukan patroli di yurisdiksi Tiongkok, kemudian meminta KN Pulau Dana-323 tidak terlalu dekat, untuk menjaga keselamatan dalam pelayaran.
“Namun hal tersebut tidak dihiraukan oleh KN Pulau Dana-323 yang bekerja sama dengan Kapal Patroli TNI AL KRI Sutedi Senaputra-378 dan KRI Bontang-907,” ujar dia.
Ia menerangkan menurut aturan tindakan yang diambil oleh KN Pulau Dana-323 tepat, sebab lokasi tersebut bukan yuridiksi China.
“Berdasarkan UNCLOS 1982 wilayah yurisdiksi Indonesia khususnya Landas Kontinen Indonesia di Laut Natuna Utara telah mendapat pengakuan internasional, dimana Indonesia mempunyai hak berdaulat untuk mengeksploitasi dan mengeksplorasi sumber daya alam di wilayah itu tanpa boleh diganggu oleh negara manapun,” ucap dia.
Ia menyebut Bakamla RI akan terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan dan menegakkan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, sesuai dengan instruksi Kepala Bakamla RI Laksamana Madya TNI Dr Irvansyah.
“Bakamla RI siap mengamankan Laut Indonesia demi masa depan bangsa,” ujar dia.
“Bagi saya yang lebih baik adalah bagaimana kita mencegah,” ujar Marthinus setelah menghadiri acara Indonesia Bersinar (Bersih tanpa Narkoba) bertema Drugs Aren’t Cool, They Make You Fool di Jakarta, Minggu.
Melalui pencegahan, BNN mengajak masyarakat untuk memiliki kesadaran agar tidak menggunakan narkoba. Kesadaran ini akan menjadi polisi bagi diri masyarakat dalam hal menghindari penggunaan narkoba.
“Masyarakat jadi mampu menekan hasrat-hasrat negatif dari upaya untuk menggunakan narkoba,” kata Marthinus.
Terkait dengan capaian pemberantasan narkoba pada tahun 2024, Marthinus mengatakan bahwa pihaknya belum menghitung jumlah keseluruhan penangkapan oleh BNN.
Akan tetapi, lanjut dia, yang terpenting bukanlah seberapa banyak yang ditangkap, melainkan berapa banyak jaringan yang sudah berhasil dihancurkan oleh BNN.
Hingga detik ini, BNN akan terus menangkap para pelaku, dalam hal ini jaringan pengedar narkoba, di mana pun mereka berada.
“Itu salah satu upaya untuk melakukan penekanan sampai pada titik terendah para oknum yang mencoba untuk menjual, berbisnis gelap narkoba tersebut,” kata Marthinus.
Sebagai salah satu upaya pencegahan, BNN memanfaatkan hari bebas kendaraan (car free day/CFD) untuk mengampanyekan Indonesia Bersinar (Bersih tanpa Narkoba) dengan mengusung tema Drugs Aren’t Cool, They Make You Fool.
Marthinus mengakui bahwa mengumpulkan masyarakat untuk mengampanyekan Indonesia Bersinar tidaklah mudah.
Oleh karena itu, BNN memanfaatkan kesempatan CFD, ketika masyarakat berkumpul untuk berolahraga, sebagai sarana mengampanyekan Indonesia Bersinar.
Kampanye tersebut, kata dia, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba dan pentingnya gaya hidup sehat.
Hal itu berdasarkan keputusan sidang di Pengadilan Negeri Niaga Semarang. Perkara dengan nomor 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Smg. Pemohon dalam perkara tersebut, yaitu pihak PT Indo Bharat Rayon. Bidak hanya PT Sritex, termohon lainnya yaitu anak perusahaannya yaitu PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya.
Sejarah perusahaan Sritex tidak bisa terlepas dari sosok pendirinya, yaitu Haji Muhammad Lukminto (H.M Lukminto).
Lukminto alias Le Djie Shin adalah peranakan Tionghoa yang lahir pada 1 Juni 1946. Dia memulai karir sebagai pedagang dengan berjualan tekstil di Solo sejak usia 20-an.
Dalam uraian buku Local Champion, Solo sebagai pusat tekstil di Jawa sejak masa kolonial membuat bisnis Lukminto tumbuh subur. Hingga akhirnya pada 1966 atau di usia 26 tahun dia berani menyewa kios di Pasar Klewer. Kios itu diberi nama UD Sri Redjeki.
Tak disangka bisnisnya moncer. Dua tahun berselang dia mulai membuka pabrik cetak pertamanya yang menghasilkan kain putih dan berwarna untuk pasar Solo. Pendirian pabrik inilah yang kemudian menjelma menjadi PT Sri Rejeki Isman atau Sritex yang kini bertahan hingga kini pada 1980.
Tak banyak cerita ‘tangan dingin’ Lukminto dalam menjadikan Sritex sebagai ‘raja’ industri kain di Indonesia. Satu hal yang menarik dari dirinya adalah kedekatannya dengan Presiden Indonesia Ke-2, Soeharto. Rupanya ada tangan dingin penguasa itu dalam perkembangan Sritex.
Mengutip Prahara Orde Baru (2013) terbitan Tempo, Sritex adalah ikon penguasa karena disinyalir berada di bawah perlindungan Keluarga Cendana, sebutan bagi keluarga Soeharto. Fakta ini tidak terlepas dari kedekatan Lukminto dengan tangan kanan Cendana, yakni Harmoko yang selama Orde Baru dikenal sebagai Menteri Penerangan dan Ketua Umum Golkar. Harmoko adalah sahabat kecil Lukminto.
Karena dekat dengan pemerintah dan pemegang pasar, Sritex dan Lukminto mendapat durian runtuh. Di masa Orde Baru, Lukminto beberapa kali menjadi pemegang tender proyek pengadaan seragam yang disponsori pemerintah.
“Di dalam negeri, ketika itu Sritex (tahun 1990-an) menerima orderan seragam batik Korpri, Golkar, dan ABRI,” tulis Tempo. Dan karena ini pula Sritex mendapat jutaan rupiah dan dollar, ditambah dengan penguasaanya terhadap pasar garmen di dalam dan luar negeri.
Bukan hanya itu, produksi kemungkinan juga akan benar-benar dihentikan. The Information melaporkan kabarnya headset realitas campuran itu bisa berhenti diproduksi pada akhir tahun mendatang, dikutip dari Reuters, Kamis (24/10/2024).
Laporan yang sama mengutip karyawan di tiga pabrikan Vision Pro mengatakan telah membuat banyak komponen untuk memproduksi 500 ribu hingga 600 ribu unit.
Sementara itu salah satu karyawan mengatakan pabriknya telah menghentikan produksi komponen sejak Mei lalu. Apple dilaporkan telah memberitahu perakit Luxshare jika produksi Vision Pro akan dihentikan bulan depan.
Apple tidak segera menanggapi permintaan komentar soal laporan tersebut.
Vision Pro diperkenalkan pertama kali awal 2023 lalu. Namun baru setahun kemudian, tepatnya Februari 2024, perangkat tersedia di Amerika Serikat (AS).
Hal paling mencolok dari perangkat itu terkait harganya. Apple membanderol headset barunya cukup fantastis jika dibandingkan dengan pesaingnya, mencapai US$3.500 atau sekitar Rp 54 juta.
Sementara itu headset milik Meta, Quest 3 hanya dibanderol sekitar US$500 (Rp 7,7 juta).
Bulan Juni lalu, Apple dikabarkan berupaya merilisi produk Vision dengan harga yang lebih terjangkau. Namun hanya akan ada fitur terbatas di dalamnya.
Vision murah itu akan dirilis sebelum akhir 2025. Apple dilaporkan akan menghentikan pengerjaan headset kelas atas berikutnya.
Direktur Utama PT Jasaraharja Putera Abdul Haris mengatakan, saat ini pihaknya telah memiliki produk asuransi TPL untuk melindungi pengendali dari risiko ganti rugi property damage pihak ketiga. Hal ini melengkapi asuransi body injury yang kini telah dikeluarkan oleh Jasaraharja.
“Jadi gabungan, body injury itu dikelola oleh Jasaraharja, property damage itu dikelola oleh Jasa Raharja Putera. Dan kedepannya itu akan menjadi pelayanan terpadu,” ungkap Abdul saat ditemui usai Penandatanganan Kerja Sama Strategis antara Ikatan Motor Indonesia (IMI) dengan Indonesia Financial Group (IFG), Jasa Raharja, Jasaraharja Putera (JRP) Insurance, dan Wuling Maju Motor Group, di Jakarta, Kamis, (24/10/20246).
Saat ini, produk TPL yang diinisiasi JRP Insurance masuk dalam kategori TPL sukarela. Ke depan, pihaknya mengaku telah mempersiapkan diri bila nantinya peraturan terkait asuransi wajib kendaraan bermotor resmi diluncurkan pemerintah.
“Kita semua menginisiasi awal untuk produk TPL ini. Jadi kalau nanti misalnya mandatori third party liabilitiesnya, itu adalah hal yang nanti diinisiasi oleh pemerintah,” kata Abdul.
Dari segi konsumen, wacana asuransi wajib kendaraan bermotor ini disambut baik oleh Ikatan Motor Indonesia (IMI). Menurut Wakil Ketua IMI Rifat Sungkar, produk TPL yang ada saat ini sudah cukup terjangkau, sehingga bila kedepan diwajibkan, hal ini tidak akan memberatkan masyarakat.
“Jadi kalau misalnya motor itu hanya Rp20.000-an lah. Kemudian juga mobil itu hanya Rp100.000-an per tahun. Ini sudah memberikan perlindungan mereka terhadap, risiko terhadap pihak ketiganya itu,” jelasnya.
Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa setidaknya pada Januari 2025 seluruh kendaraan bermotor di Indonesia wajib ikut asuransi third party liability (TPL).
TPL merupakan produk asuransi yang memberikan ganti rugi terhadap pihak ketiga yang secara langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungkan, sebagai akibat risiko yang dijamin di dalam polis.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan bahwa saat ini asuransi kendaraan bersifat sukarela. Akan tetapi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) mengatur bahwa asuransi kendaraan dapat menjadi wajib bagi seluruh pemilik mobil dan motor.
Saat ini pemerintah tengah menyiapkan aturan turunan dari UU PPSK tersebut. “Dan diharapkan peraturan pemerintah terkait asuransi wajib itu sesuai dengan UU paling lambat 2 tahun sejak PPSK, artinya Januari 2025 setiap kendaraan ada TPL,” kata Ogi dalam Insurance Forum 2024, Selasa (16/7/2024).
“Jika merujuk pada dasar pembentukan Penasehat, Utusan, serta Staf Khusus Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 137 tahun 2024, Jabatan ini memiliki fungsi strategis,” kata Anggota Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo lewat keterangan tertulis, Kamis, (25/10/2024).
Budi mengatakan peran strategis para pejabat baru itu juga terlihat dalam jumlah gaji yang mereka peroleh. Berdasarkan Perpres 137/2024, hak keuangan Penasihat dan Utusan Khusus setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan menteri.
Sementara, hak keuangan para Staf Khusus setara dengan Pimpinan Tinggi Madya atau setara eselon I. “Sehingga jabatan Penasehat, Utusan, dan Staf Khusus Presiden dan Wakil Presiden memenuhi kriteria Penyelenggara Negara yang diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 1999,” kata Budi.
Budi mengatkaan kepatuhan LHKPN akan menjadi bentuk transparansi dan akuntabilitas seorang pejabat publik, sebagai bagian dari penerapan prinsip-prinsip good governance. Untuk membahas hal ini, selanjutnya KPK akan berkoordinasi dengan Sekretariat Negara.
Sebelumnya, Presiden Prabowo telah melantik sejumlah orang menjadi Penasehat, Utusan dan Staf Khusus. Untuk jabatan Staf Khusus, ada 7 orang yang dilantik Prabowo, di antara Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
Selain itu, ada pula Miftah Maulana Habiburrahman (Gus Miftah) sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan; dan Ahmad Ridha Sabana sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Usaha Mikro, Kecil.
Tenaga Ahli Menteri ESDM, Bidang Percepatan Infrastruktur Migas, Anggawira mengungkapkan, salah satu sumber energi ‘bersih’ yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia yakni panas bumi harus dikelola oleh PLN dan Pertamina dengan baik.
Sebagaimana diketahui, Indonesia memiliki sumber energi panas bumi yang melimpah dan bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk menunjang ketersediaan energi dalam negeri.
“Jadi menurut saya PLN, Pertamina dan PLN ini harus klop ya. Jangan PLN-nya kemana, Pertamina-nya kemana. Nanti gak klop gitu loh. Karena walaupun gimana kan PLN yang menjadi buyer ya, untuk listrik gitu kan. Jadi penyedia Pertamina punya PGE (Pertamina Geothermal Energy) gitu,” ungkap Anggawira kepada CNBC Indonesia dalam program Squawk Box, Kamis (24/10/2024).
Dia menyebutkan saat ini juga, pemerintah tengah menggodok Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang sejalan dengan visi Prabowo untuk mencapai kemandirian energi. Dengan begitu, kolaborasi PLN dan Pertamina untuk memaksimalkan potensi panas bumi di Indonesia menjadi sangat penting.
“Jadi harus benar-benar mencerminkan gagasan atau kebijakan yang sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo. Dan itu berulang-ulang beliau sampaikan. Dan supaya kita juga punya roadmap yang clear ya,” tambahnya.
Selain untuk bisa memenuhi kebutuhan akan energi dalam negeri, Anggawira juga menegaskan, kelak energi yang dihasilkan dari panas bumi harus terjangkau secara keekonomiannya bagi masyarakat. “Jadi energi kita harus affordable, ke depan energi kita juga harus clean,” tandasnya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan, pemerintah akan mengoptimalkan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT), khususnya dari panas bumi, sampai cadangan habis sebagai salah satu upaya mencapai target Net Zero Emissions (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.
Apalagi, lanjutnya, kapasitas terpasang Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) terus meningkat. Dalam 10 tahun terakhir ini kapasitas PLTP telah meningkat menjadi 2,6 GW pada 2024 dari 1,4 GW pada 2014 lalu.
“Panas bumi itu dipakai dari dulu, dalam 10 tahun ini memang meningkat. Meningkat, lalu kita harapkan peningkatannya ini makin signifikan. Karena target kita adalah memaksimalkan potensinya. Jadi panas bumi itu harus dipakai habis,” ungkap Eniya saat ditemui di sela acara 10th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2024, di JCC, Kamis (19/9/2024).
“Di dalam RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik) sampai dengan Net Zero 2060 itu, itu kita maksimalkan (potensi panas bumi) sampai 24 GW itu. Jadi habis,” ujarnya.
“Karena kalau nggak dihabiskan, kita sudah nggak ada… Kita memang harus mencapai net zero itu butuh banyak energi baru. Nah, energi baru terbarukan itu yang akan pasti dihabiskan adalah panas bumi sama hidro,” tandasnya.
Di lain kesempatan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan sebesar 40% potensi panas bumi dunia ada di Indonesia. Namun, saat ini Indonesia baru memiliki kapasitas PLTP sebesar 2,6 GW.
“Dan pertumbuhannya selama 10 tahun terakhir itu tumbuh dua kali lipat selama 10 tahun terakhir,” jelas Bahlil dalam pembukaan Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition ke-10 Tahun 2024 di Jakarta Convention Center, Senayan, Kota Jakarta Pusat, Rabu (18/9/2024).
Bahlil mengatakan bahwa Indonesia akan memanfaatkan sumber energi dari panas bumi untuk mendorong tercapainya target bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23% pada tahun 2025, sekaligus untuk mendorong target Net Zero Emission (NZE) tahun 2060 mendatang. “Energi panas bumi dapat menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan porsi EBT dalam bauran energi nasional,” tambahnya.
Adapun, Bahlil menyebutkan bahwa kapasitas PLTP sendiri mencapai 18,5% dari total listrik EBT nasional atau 23% dari total kapasitas pembangkit listrik di Indonesia sebesar 93 GW.
“Pembangunan PLTP tersebut telah menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 900 ribu dan mampu memberikan kontribusi kepada negara kurang lebih sekitar Rp 16 triliun. Tidak hanya dampak ekonomi, PLTP juga telah berkontribusi untuk mengurangi 17,4 juta ton CO2 per tahun di Indonesia,” tandasnya.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengungkapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan tidak mencerminkan ekonomi pancasila, melainkan ekonomi neoliberal yang hanya memberikan kemudahan dan perlindungan kepada pemodal. Sedangkan rakyat kelas menengah bawah justru dihantam, ditekan, bahkan dipersulit dengan adanya aturan tersebut.
“Jadi apa yang disampaikan di pidato kenegaraan Presiden (Prabowo) dengan kebijakan hari ini, sangat bertolak belakang 180 derajat. Masa kita kerja nombok, gaji kita nombok buat bayar barang. Mana ada di dunia seperti ini. Krisis enggak, ekonomi tumbuh 5,2% tahun lalu. Tahun ini diproyeksi 5,1%,” ungkap Said Iqbal kepada wartawan di kawasan Patung Kuda MONAS Jakarta, Kamis (24/10/2024).
Dia pun mengaku pesimistis dengan target pertumbuhan ekonomi RI bisa tembus di angka 8% sebagaimana yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo, jika upah buruh dinaikan dengan skema perhitungan dalam PP Nomor 51 Tahun 2023.
“Mustahil, karena daya beli akan rendah. Daya beli rendah atau purchasing rendah, konsumsi rendah. Penyumbang pertumbuhan ekonomi 54% dari konsumsi. Nah kalau konsumsinya enggak dinaikkan, seiring investasi juga didatangkan, enggak mungkin pertumbuhan ekonomi 8%. Jauh panggang dari api, (atau) bagai pungguk merindukan bulan,” tukas dia.
Said Iqbal mengatakan, pihaknya mendukung penuh apa yang disampaikan Presiden Prabowo saat pelantikan tanggal 20 Oktober 2024 kemarin. Namun, ia menekankan agar pemerintah bisa mengabulkan permintaan buruh atas kenaikan upah yang wajar. Selama ini gaji yang diterima buruh selalu nombok setiap bulannya.
“Kami mendukung apa yang disampaikan oleh Presiden, yang menyatakan bahwa ekonomi Pancasila bukan ekonomi neoliberal. Kalau begitu naikkan upah, jangan lagi nombok. Kita semua jangan disuruh nombok. Kita kerja, kita berkontribusi buat negara, bayar pajak. Kok beli barang nombok? Di mana hati dan pikiran para menteri itu? Ekonomi yang kaya membantu yang miskin, yang kuat membantu yang lemah. Oleh karena itu kita minta upah harus bisa meningkatkan daya beli, supaya pertumbuhan ekonomi 8% bisa dicapai,” ujarnya.
Selain meminta kenaikan upah, Said Iqbal mengatakan serikat buruh juga menuntut agar pemerintahan Presiden Prabowo bisa mencabut Omnibus Law UU Cipta Kerja. Menurutnya, aturan yang termaktub dalam UU Cipta Kerja khususnya di klaster ketenagakerjaan harus dikoreksi.
“Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui kesempatan ini, kami rakyat, setidak-tidaknya kaum buruh (meminta untuk) koreksi itu Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, yang katanya ingin menciptakan lapangan kerja. Lapangan kerja apa? (Dari data Kemnaker) 52 ribu sudah ter-PHK. Bahkan catatan Litbang Partai Buruh dan KSPI, ada 127 ribu buruh (terdampak PHK),” kata Said Iqbal.
“Kalau memang pemerintahan yang baru tidak menginginkan ekonomi neoliberal (atau) neokapitalis, tapi menginginkan ekonomi Pancasila, yang berpihak pada rakyat. (Hanya) satu caranya, cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja,” pungkasnya.
Perlu diketahui, IUD merupakan alat kontrasepsi yang paling umum ketiga secara global, digunakan oleh sekitar 17% wanita. Ada dua jenis IUD, yakni IUD tembaga yang tidak mengandung hormon dan IUD hormonal yang melepaskan versi sintetis hormon progesteron yang disebut progestin.
Sebuah studi baru menemukan bahwa pemasangan alat kontrasepsi IUD hormonal memicu risiko kanker payudara yang lebih tinggi. Meski demikian, para ahli menekankan bahwa risiko keseluruhannya masih tetap rendah.
Melansir CNN Internasional, penelitian terbaru yang diterbitkan di jurnal medis JAMA itu menganalisis catatan kesehatan selama bertahun-tahun dari ribuan wanita Denmark berusia 15 hingga 49 tahun. Sebagian perempuan yang diteliti mulai menggunakan alat kontrasepsi IUD hormonal dan sebagian lainnya tidak menggunakan jenis kontrasepsi hormonal apa pun.
Di antara lebih dari 150.000 wanita, terdapat sekitar 1.600 diagnosis kanker payudara baru secara keseluruhan. Namun, terdapat risiko 40% lebih tinggi di antara wanita yang menggunakan IUD atau sekitar 14 diagnosis tambahan untuk setiap 10.000 wanita.
Risiko tersebut tidak meningkat seiring dengan durasi penggunaan IUD. Penelitian sebelumnya telah menemukan hubungan serupa antara alat kontrasepsi hormonal dan kanker payudara.
Data baru tersebut secara khusus mengidentifikasi risiko yang terkait dengan penggunaan IUD, dan temuan tersebut mengikuti peningkatan risiko yang terkait dengan pil kontrasepsi oral.
Sebelumnya, penelitian hubungan antara penggunaan kontrasepsi hormonal dan risiko kanker payudara telah diterbitkan oleh American College of Obstetricians and Gynecologists.
“Sangat wajar jika orang-orang merasa panik atau khawatir saat melihat penelitian seperti ini, karena peningkatan risiko terkena kanker jenis apa pun sangat mengkhawatirkan,” kata Kelsey Hampton, direktur komunikasi dan pendidikan misi untuk Susan G. Komen Breast Cancer Foundation, yang tidak terlibat dalam penelitian baru ini.
“Kami tidak ingin orang-orang melihat data ini dan merasa takut. Kami ingin mereka tahu bahwa ini hanyalah bukti dan informasi tambahan yang dapat mereka gunakan untuk berdiskusi dengan dokter mereka,” paparnya.
Apakah IUD harus sepenuhnya dihindari?
Bagi Dr. Eleanor Bimla Schwarz, profesor kedokteran di University of California, San Francisco, manfaat IUD jauh lebih besar daripada risikonya. Data baru tersebut seharusnya tidak mengubah cara berpikir wanita tentang pilihan kontrasepsi yang tersedia bagi mereka.
“Data tersebut melaporkan risiko yang sangat kecil, satu dari seribu, untuk didiagnosis menderita kanker payudara, yang tidak sama dengan meninggal karena kanker payudara,” kata Schwarz, yang juga kepala kedokteran umum di Rumah Sakit Umum San Francisco.
“Risiko itu benar-benar lebih rendah daripada banyak risiko sehari-hari lainnya yang sering diambil wanita yang berdampak pada risiko kanker payudara mereka,” paparnya.
Selain sangat efektif dalam mencegah kehamilan, IUD hormonal dapat membantu mengurangi pendarahan dan kram. Serta ada bukti bahwa IUD dapat menurunkan risiko kanker endometrium pada wanita.
“Saya rasa kita harus menempatkan percakapan ini dalam konteks yang tepat. Diagnosis kanker payudara tidak sama dengan kematian akibat kanker payudara, dan kita tidak memiliki penelitian yang menunjukkan penggunaan kontrasepsi hormonal apa pun benar-benar meningkatkan risiko kematian akibat kanker payudara,” ungkap Schwarz.
Dr. Arif Kamal, seorang onkolog dan kepala staf pasien di American Cancer Society, mencatat bahwa studi baru tersebut tidak memperhitungkan seberapa sering wanita menjalani mammogram.
“Tidak ada pendekatan yang cocok untuk semua orang. Risiko seseorang terkena kanker payudara dan kecemasan atau kekhawatiran mendasar mereka tentang kanker payudara harus menjadi dasar keputusan yang dibuat antara wanita dan dokternya tentang apa yang harus dilakukan,” ujar Kamal.
Sementara itu, ada banyak faktor gaya hidup lain yang dapat dikendalikan wanita untuk mengurangi risiko kanker payudara, seperti berolahraga lebih banyak dan membatasi asupan alkohol.
