Pemerintah Pakistan dan Indonesia berkolaborasi untuk memperluas akses kontrasepsi bagi seluruh masyarakat dan mengoptimalkan peran para tokoh agama dalam mengedukasi keluarga tentang Program Keluarga Berencana (KB).
Direktur Jenderal Program Kependudukan, Kementerian Pelayanan Kesehatan Nasional, Regulasi, dan Koordinasi Pemerintah Pakistan, Dr. Sabhana dalam webinar yang diselenggarakan secara hibrida bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN di Jakarta, Rabu, mengemukakan, Pakistan saat ini fokus meningkatkan akses kontrasepsi karena sekitar 17 persen masyarakatnya ingin menggunakannya tetapi masih menghadapi tantangan ketersediaan dan aksesibilitas.
“Banyak yang tidak dapat mencapai pusat-pusat di mana kontrasepsi disediakan oleh pemerintah. Keterlibatan dan advokasi adalah komponen kunci dari strategi kami,” katanya.
Webinar tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan delegasi Pakistan ke Kemendukbangga/BKKBN pada April 2025 untuk mempelajari Program KB dalam rangkaian kegiatan kerja sama selatan-selatan atau South-South Triangular Cooperation (SSTC) yang difasilitasi oleh Badan Dana Kependudukan PBB (UNFPA).
Menurut dia, SSTC efektif untuk meningkatkan kapasitas dalam menjalankan program keluarga berencana.
“Untuk mengelola penduduk Pakistan yang mencapai 250 juta orang, diperlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi,” ujar dia.
Sementara itu, Duta Besar Indonesia untuk Pakistan Chandra Warsenanto Sukotjo mengemukakan, KB menjadi langkah penting untuk menyelamatkan penduduk, melindungi, dan memberdayakan perempuan.
“Investasi pada perempuan itu investasi pada masa depan yang lebih baik,” ujarnya.
Namun demikian, menurut dia, di beberapa negara masih terdapat tantangan dalam melibatkan para pemimpin agama di Program KB. Kondisi tersebut terjadi karena sensitivitas budaya dan agama seringkali menyebabkan penolakan atau keraguan dalam mendukung inisiatif Program KB secara terbuka.
“87 persen populasi Indonesia adalah Muslim, maka penting sekali melibatkan pemuka agama. Pendekatan perlu digabungkan dengan budaya dan medis untuk memastikan kesuksesan program keluarga berencana,” kata Chandra.
Sedangkan Kepala Pusat Pengembangan Kependudukan (Pusbang) Kemendukbangga/BKKBN Aan Witoko menyampaikan pentingnya peran pemimpin agama dalam mengedukasi tentang Program KB, baik di Indonesia maupun Pakistan, karena mereka memiliki pengaruh yang besar untuk menanamkan kepercayaan masyarakat.
Ia menjelaskan, pemerintah Indonesia telah menjalin kemitraan yang kuat dengan organisasi-organisasi Islam, tokoh masyarakat, masjid, maupun tempat-tempat ibadah setempat untuk menyebarluaskan informasi penting tentang Program KB.
“Keterlibatan mereka sangat penting dalam mengatasi kesalahpahaman seputar keluarga berencana dan mengadvokasi terkait kesehatan reproduksi sebagai aspek fundamental kesejahteraan keluarga,” ujar Aan.