Presiden Prabowo Subianto seakan menjelaskan alasan kenapa dirinya memilih untuk mengawasi langsung 3 kementerian, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Prabowo menjawab alasan itu pada saat memberikan arahan dalam rapat kabinet perdana yang dihelat di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, (23/10/2024).
Dalam arahan itu, Prabowo memberikan tiga tugas khusus kepada tiga kementerian yang kini berada langsung dalam pengawasan presiden, bukan kementerian koordinator. Kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani, Prabowo memerintahkan untuk menjaga agar pemerintahan dijalankan secara efisien.
Dia tak ingin kementerian-kementerian menggunakan anggaran untuk kegiatan yang bersifat seremonial dan perjalanan dinas ke luar negeri. Mantan Komandan Jenderal Kopassus ini meminta anggaran pemerintah yang terbatas digunakan sebaik mungkin untuk pembangunan dan kesejahteraan.
“Kita harus beri contoh fokus kita pembangunan ekonomi, kesejahteraan rakyat ke dalam. Jangan mengada-ngada studi banding belajar pramuka ke negara lain,” kata Prabowo dikutip Kamis, (24/10/2024).
Kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Prabowo mengaku memberikan beberapa arahan khusus. Dia meminta Bappenas memastikan semua program dan kegiatan di semua kementerian memiliki kontribusi nyata terhadap pembangunan.
Dia memberi tugas khusus kepada Bappenas untuk mempelajari semua proyek yang dilaksanakan pemerintah. “Menteri Bappenas pastikan semua program dan kegiatan di semua kementerian lembaga mempunyai kontribusi yang signifikan, terukur, dan saling bersinergi,” kata dia.
“Pelajari kembali semua proyek, jangan ada proyek yang mercusuar, semua ditujukan kepada yang saya sampaikan pada pidato saya di depan majelis perwakilan rakyat pada hari pelantikan saya,” kata dia lagi.
Selain itu, Prabowo juga menyoroti urusan birokrasi di Indonesia yang masih ribet dan menyusahkan. Karena itu, dia berpesan kepada menterinya untuk berani mencopot pejabat yang tidak memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.
Urusan birokrasi dan pemecatan pegawai negeri sipil (PNS) ini merupakan ranah yang dipegang oleh Kementerian PANRB. “Segera laporkan, segera kita ganti. Tidak ada yang kebal, yang tidak patuh tidak bekerja keras buat bangsa dan rakyat saudara-saudara copot segera. Suruh tinggal di rumah saja, daripada kita susah,” kata dia.
Sebagaimana diketahui, Prabowo telah melakukan perubahan tugas dan fungsi kementerian negara pada kabinet Merah Putih. Perubahan ini tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024.
Peraturan yang diteken Prabowo pada 21 Oktober 2024 itu mengatur struktur seluruh kementerian dan badan yang ada di kabinetnya. Sebagian besar kementerian teknis, ada di bawah koordinasi 7 kementerian koordinator yang ada di kabinet Merah Putih. Sementara ada 4 kementerian lainnya yang langsung bertanggung jawab kepada Prabowo, yaitu Kemenkeu, Bappenas, Kementerian PANRB dan Kementerian Sekretariat Negara.