Pemerintah berupaya untuk mengatasi ketimpangan perekonomian di Indonesia. Ini mengingat, masih adanya ketimpangan yang sangat lebar dari berbagai sisi.
Hal ini disampaikan oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Vivi Yulaswati dalam Special Interview bersama CNBC Indonesia di Bali International Convention Centre (BICC), Nusa Dua, ditulis Senin (2/9/2024).
“Tentunya banyak sekali program-program pemerintah yang meng-address isu ketimpangan ini. Seperti misalnya, terutama setelah Covid ya, banyak sekali kita rasakan program-program bantuan sosial, yang tidak hanya bersifat sebagai social safety net, jaring pengaman, karena terjadi krisis, tetapi juga dilanjutkan,” ujar dia.
Layanan Kartu Prakerja menjadi salah satu program penting pemerintah untuk mengatasi ketimpangan. Tujuan program Kartu Prakerja adalah memudahkan masyarakat dalam mengakses lapangan pekerjaan yang tersedia di Indonesia dengan bekal keterampilan yang mumpuni.
Selain itu, pemerintah juga sangat gencar membangun berbagai infrastruktur di luar Pulau Jawa. Hal ini demi menghidupkan kegiatan ekonomi yang masif di luar Jawa. Alhasil, dampak pertumbuhan ekonomi nasional akan tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia.
Tak ketinggalan, pengurangan ketimpangan bisa dilakukan dengan adanya ekonomi inklusif. Ekonomi inklusif berusaha mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin, serta antara perkotaan dan pedesaan. Dengan demikian, banyak orang yang mendapat akses ke berbagai sumber daya dan peluang ekonomi, termasuk kesempatan kerja yang layak.